{"id":20245,"date":"2026-07-30T02:23:54","date_gmt":"2026-07-30T02:23:54","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=20245"},"modified":"2026-07-30T02:23:54","modified_gmt":"2026-07-30T02:23:54","slug":"mk-tolak-gugatan-ulang-putusan-mk-90-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=20245","title":{"rendered":"MK Tolak Gugatan Ulang Putusan MK 90\/2023"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan nomor 141\/PUU-XXI\/2023 terkait “gugatan ulang” terhadap syarat usia capres-cawapres di dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu.<\/p>\n

Seperti diketahui, sebelumnya pasal ini diubah melalui Putusan MK Nomor 90\/PUU-XXI\/2023 atau Putusan MK nomor 90\/2023 yang kontroversial.<\/p>\n

“Tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90\/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sejalan dengan pendirian MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konsitusi) dalam Putusan Nomor 2\/2023,” kata hakim konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dalam sidang pembacaan putusan, Rabu (29\/11\/2023).<\/p>\n

Dalam putusan ini, mantan ketua MK, Anwar Usman tidak dilibatkan untuk  mengadili perkara dan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).<\/p>\n

Ini adalah permintaan pemohon sekaligus amanat putusan MKMK 7 November lalu.<\/p>\n

Baca: Dapatkah hak angket digunakan untuk menyoal Putusan MK 90\/2023<\/a><\/p>\n

Pemohon, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana (23), merasa perlu melayangkan gugatan itu karena Putusan MK Nomor 90\/2023 terbukti lahir melibatkan pelanggaran etika berat Anwar.<\/p>\n

Dalam petitum permohonannya, Brahma meminta agar syarat usia minimum capres-cawapres berbunyi “40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi yakni gubernur dan\/atau wakil gubernur”.<\/p>\n

Brahma mempersoalkan, dalam penyusunan Putusan 90\/2023 itu, 5 hakim konstitusi yang setuju mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pun tak bulat pandangan.<\/p>\n

Dari 5 hakim itu, hanya 3 hakim (Anwar Usman, Manahan Sitompul, Guntur Hamzah) yang sepakat bahwa anggota legislatif atau kepala daerah tingkat apa pun, termasuk gubernur, berhak maju sebagai capres-cawapres.<\/p>\n

Baca: Suhartoyo resmi dilantik jadi Ketua MK, ini janjinya<\/a><\/p>\n

Namun, 2 hakim lainnya (Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh) sepakat hanya kepala daerah setingkat gubernur yang berhak. <\/p>\n

Dalam pertimbangannya, hakim MK menegaskan bahwa Putusan 90 itu secara hukum telah berlaku sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.<\/p>\n

Sebagaimana putusan MK lainnya, putusan noor 141\/PUU-XXI\/2023 ini juga bersifat final dan mengikat, tanpa dimungkinkan adanya upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut.<\/p>\n

Dalam sidang yang dipantau melalui livestreaming, 8 hakim MK menilai, adanya pelanggaran etika berat yang melibatkan eks Ketua MK Anwar Usman dalam penyusunan Putusan 90 tak serta-merta membuat putusan itu dapat disidangkan ulang dengan majelis hakim yang berbeda.<\/p>\n

Hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<\/p>\n

Baca: Terbukti lakukan pelanggaran berat, Anwar Usman dicopot dari Ketua MK<\/a><\/p>\n

UU Kekuasaan Kehakiman dianggap sebagai undang-undang yang sifatnya lebih umum ketimbang UU MK yang menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.<\/p>\n

Sesuai asas hukum lex specialis derogate lex generali, maka beleid yang bersifat khusus akan mengesampingkan beleid yang sifatnya umum.<\/p>\n

MK juga menyinggung kembali putusan MKMK terkait Anwar Usman, pada Pasal 358, yang pada intinya menegaskan bahwa meskipun terdapat pelanggaran etika berat, Putusan MK nomor 90\/2023 sudah berkekuatan hukum tetap sesuai prosedur.<\/p>\n

“Dari pertimbangan Putusan MKMK dimaksud, telah membuktikan dan menegaskan bahwa MKMK tidak sedikitpun memberikan penilaian bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90\/2023 adalah cacat hukum, tetapi justru menegaskan bahwa putusan dimaksud berlaku secara hukum dan memiliki sifat final dan mengikat,” kata Daniel.<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan nomor 141\/PUU-XXI\/2023 terkait “gugatan ulang” terhadap syarat usia capres-cawapres di dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Seperti diketahui, sebelumnya pasal ini diubah melalui Putusan MK Nomor 90\/PUU-XXI\/2023 atau Putusan MK nomor 90\/2023 yang kontroversial. “Tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":20246,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2341],"class_list":["post-20245","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-putusan-mk"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20245","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20245"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20245\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/20246"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20245"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20245"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20245"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}