{"id":20261,"date":"2026-07-30T02:24:06","date_gmt":"2026-07-30T02:24:06","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=20261"},"modified":"2026-07-30T02:24:06","modified_gmt":"2026-07-30T02:24:06","slug":"menjamurnya-kafe-di-jalan-tulodong-picu-kemacetan-dan-masalah-sosial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=20261","title":{"rendered":"Menjamurnya Kafe di Jalan Tulodong Picu Kemacetan dan Masalah Sosial"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendesak Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono menertibkan usaha kuliner Jalan Tulodong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.<\/p>\n

Permintaan DPRD DKI Jakarta untuk menata Tulodong, Jakarta Selatan ini menyusul kemacetan yang kerap terjadi akibat usaha kuliner di kawasan itu.<\/p>\n

“Nanti saya bicara dengan Pak PJ Gubernur, ini harus ada langkah-langkah konkret, kalau sudah masuk ke DPRD harus ada jalan keluar,” kata Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa(28\/11\/20230<\/p>\n

Saat audiensi bersama warga dan pengusaha, dia meminta Pemprov DKI Jakarta membuka seluruh aturan mengenai lokasi dan perizinan usaha kuliner yang semakin menjamur di sepanjang Jalan Tulodong.<\/p>\n

Maraknya usaha kuliner di Jalan Tulodong mengganggu warga sekitar lantaran menyebabkan kemacetan, kebisingan dan limbah di saluran pembuangan.<\/p>\n

Baca: Trotoar di Jakarta dinilai belum ramah disabilitas<\/a><\/p>\n

Kemacetan terjadi lantaran pengusaha kuliner atau toko kopi (coffee shop) di Jalan Tulodong tidak memiliki fasilitas parkir yang memadai<\/p>\n

“Sehingga banyak pengunjung yang memarkir kendaraannya di bahu jalan dan trotoar,” ujar Edi.<\/p>\n

Bahkan, lanjut dia, tidak sedikit layanan parkir justru menempatkan mobil pengunjung di area depan rumah warga.<\/p>\n

“DPRD DKI Jakarta memastikan akan terus mengawal persoalan yang dialami warga dan pengusaha sampai tuntas,” tegasnya.<\/p>\n

Edi berharap, pihak terkait segera melakukan kajian di lapangan untuk dicari solusinya bersama.<\/p>\n

Baca: Daftar tempat parkir yang menerapkan tarif progresif<\/a><\/p>\n

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan (CKTRP), Wali Kota Jakarta Selatan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta segera melakukan kajian lapangan.<\/p>\n

“Kemudian hasilnya dibahas bersama DPRD DKI Jakarta,” katanya.<\/p>\n

Sedangkan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta Pemprov DKI segera melakukan evaluasi pada kafe-kafe di sekitar wilayah Senayan.<\/p>\n

Apabila ada indikasi pelanggaran yang tidak sesuai dengan izin maka bisa langsung penindakan secara tegas.<\/p>\n

“Ya tentu kalau bicara sanksi, dikembalikan pada peraturan yang ada, mulai dari peringatan, penyesuaian atau bahkan kalau tidak bisa dipenuhi ya bisa dicabut (izinnya) karena kategorinya melakukan pelanggaran,” tuturnya.<\/p>\n

Baca: Pembangunan kawasan dengan konsep TOD<\/a><\/p>\n

Sekretaris Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta Iwan Kurniawan menyatakan, pihaknya siap untuk melakukan evaluasi terkait hal tersebut.<\/p>\n

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menerima audiensi warga di sekitaran Jalan Tulodong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27\/11\/2023).<\/p>\n

Dalam kesempatan itu warga mengeluhkan gangguan ketertiban umum, dampak dari keberadaan usaha kuliner, seperti kemacetan, kebisingan dan pencemaran saluran pembuangan.<\/p>\n

Hadir dalam audiensi tersebut sejumlah perwakilan SKPD terkait, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan (CKTRP), Walikota Jakarta Selatan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).<\/p>\n

Sumber: Antaranews.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendesak Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono menertibkan usaha kuliner Jalan Tulodong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Permintaan DPRD DKI Jakarta untuk menata Tulodong, Jakarta Selatan ini menyusul kemacetan yang kerap terjadi akibat usaha kuliner di kawasan itu. “Nanti saya bicara dengan Pak PJ Gubernur, ini […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":20262,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[3351,9,559],"class_list":["post-20261","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-dprd","tag-jakarta","tag-parkir"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20261","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20261"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20261\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/20262"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20261"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20261"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20261"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}