{"id":20293,"date":"2026-07-30T02:24:19","date_gmt":"2026-07-30T02:24:19","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=20293"},"modified":"2026-07-30T02:24:19","modified_gmt":"2026-07-30T02:24:19","slug":"lurah-malaka-jaya-ingatkan-perangkat-desa-jajarannya-bersikap-netral-di-pemilu-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=20293","title":{"rendered":"Lurah Malaka Jaya Ingatkan Perangkat Desa Jajarannya Bersikap Netral di Pemilu 2024"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Lurah Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Asiyanto, meminta kader PKK, dasawisma dan kader jumantik mengundurkan diri jika memang jadi relawan Capres atau partai politik.<\/p>\n

Kader PKK, dasawisma dll yang berafiliasi dengan partai seperti menjadi saksi partai,  juga diminta segera melaporkan ke KPU.<\/p>\n

Bila tidak dilakukan, honor sebagai kader jumantik dll akan ditunda selama empat bulan.<\/p>\n

“Saya rasa di sini banyak nih ibu-ibu yang jadi saksi partai. Tolong jauhkan, jangan sampai ada misskomunikasi di antara kita semua,” ujar Asiyanto  Jumat (24\/11\/2023) lalu di sela-sela acara grebek jentik di kelurahan RW 04, Malaka Jaya, Duren Sawit Jakarta Timur.<\/p>\n

Baca: Kumpulkan aparat desa, pasangan Prabowo-Gibran dinilai langgar UU Pemilu<\/a><\/p>\n

Asiyanto menambahkan, jika bisa dicek di aplikasi Sipol yang bisa menunjukkan seorang kader tergabung atau tidak dalam partai poliitik tertentu.<\/p>\n

“Di aplikasi itu bisa keliatan tuh, ada yang warnanya hijau, biru, merah. Kalo sudah bergabung ke partai , lapor ke KPU ya,” imbuhnya.<\/p>\n

Bila kader tersebut tak mau mengundurkan diri maka namanya bisa langsung dicoret dari keanggotaan agar tak menimbulkan masalah.<\/p>\n

“Karena kan, ibu-ibu juga ada yang bertindak sebaga kader masyarakat seperti dasawisma, jumantik, RT, RW, atau LMK. Kalau sudah begitu, honornya dipending (tunda) 4 bulan.<\/p>\n

Baca: Dukungan perangkat desa pada Capres\/Cawapres bisa picu konflik horizontal<\/a><\/p>\n

Asiyanto mengatakan, hal ini karena para kader adalah perangkat desa sekaligus  tokoh masyarakat yang seharusnya tidak menunjukkan sikap netral.<\/p>\n

UU Pemilu no 7\/2017 mengamanatkan perangkat desa untuk bersikap netral di Pemilu. <\/p>\n

\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

Di dalam Pasal 280 UU Pemilu, disebutkan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa dilarang menjadi pelaksana\/tim kampanye paslon capres-cawapres.<\/p>\n

Pelanggaran atas hal ini berakibat pidana maksimum 1 tahun penjara dan denda Rp 12 juta. Kepala desa pun bisa dikenakan pidana yang sama bila melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu.<\/p>\n

Baca: Netralitas Polri di Pemilu 2024 diragukan<\/a><\/p>\n

Senada, dalam Pasal 29 dan 30 serta 51 dan 52 UU Desa Nomor 6\/2014, kepala dan perangkat dea yang terlibat dalam kampanye juga dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan\/tertulis.<\/p>\n

 <\/div>\n

Jika sanksi administratif itu tak dilaksanakan, maka mereka bisa diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian.<\/p>\n

Sementara itu, saat ini paslon capres-cawapres belum memasuki masa kampanye.<\/p>\n

Sesuai ketentuan, masa kampanye baru akan dimula pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.<\/p>\n

Baca: Warga yang tahu menolak politik dinasti Jokowi<\/a><\/p>\n

 <\/div>\n

 <\/p>\n

 <\/p>\n<\/article>\n

 <\/div>\n
<\/section>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n