{"id":20363,"date":"2026-07-30T02:24:49","date_gmt":"2026-07-30T02:24:49","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=20363"},"modified":"2026-07-30T02:24:49","modified_gmt":"2026-07-30T02:24:49","slug":"hadapi-perubahan-iklim-pemerintah-harus-perkuat-perlindungan-hukum-bagi-masyarakat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=20363","title":{"rendered":"Hadapi Perubahan Iklim, Pemerintah Harus Perkuat Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia – <\/strong>Perubahan iklim yang terjadi saat ini membawa banyak dampak bagi masyarakat. Pemerintah harus memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan upaya penegakan hukum bagi masyarakat.<\/p>\n

Menurut Kepala Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laely Nurhidayah perubahan iklim dapat memicu berbagai kerentanan pada masyarakat.<\/p>\n

Dia mencontohkan kasus perdagangan manusia, migrasi paksa, kerja paksa, dan lain-lain juga dipicu perubahan iklim.<\/p>\n

“Melihat dari kerangka hukum dan kebijakan dalam perlindungan dari dampak perubahan iklim, saat ini belum ada hukum yang secara spesifik mengatur dampak dari perubahan iklim di Indonesia,” jelas Laely seperti yang dikutip Antaranews pada Kamis (23\/11\/2023).<\/p>\n

Baca: Perubahan iklim membuat banjir makin sering terjadi di planet bumi<\/a><\/p>\n

Sebuah studi kasus yang dilakukan oleh BRIN tentang warga Desa Sri Wulan yang kehilangan lahan pertanian justru mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di industri di Semarang, Jawa Tengah.<\/p>\n

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan Indonesia adalah salah satu negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.<\/p>\n

Menurut Koordinator Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, Anna Amalia menyebutkan sebanyak 199 kabupaten\/kota yang terletak di wilayah pesisir terancam dampak perubahan iklim.<\/p>\n

Baca: Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca dapat memicu krisis air<\/a><\/p>\n

Sebanyak 40 kabupaten\/kota mempunyai indeks kerentanan pesisir yang sangat tinggi akibat perubahan iklim.<\/p>\n

Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim menyebabkan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir kehilangan tempat tinggal.<\/p>\n

Berdasarkan data dari Bappenas, Anna mengungkap sebanyak 11,65 juta orang yang masuk dalam kategori miskin di Indonesia menghadapi ancaman yang lebih tinggi dari dampak perubahan iklim.<\/p>\n

“Tak hanya kerugian fisik, perubahan iklim juga berpotensi menghilangkan mata pencaharian, sehingga berpotensi menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia,” jelas Anna.<\/p>\n

Baca: Negara maju harus ambil peran lebih besar untuk menahan laju perubahan iklim<\/a><\/p>\n

Karena itu, perlu upaya pemahaman pemahaman tentang interaksi kompleks antara manusia dan alam melalui pendekatan multi disiplin berdasarkan kesetaraan dan keadilan gender.<\/p>\n

Selain itu, perlu aksi terpadu dan kolaboratif dengan berbagai pihak, baik tingkat nasional maupun regional dalam mewujudkan pembangunan berketahanan iklim untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim.<\/p>\n

Menurutnya, kesetaraan gender dalam pembangunan berketahanan iklim perlu dijabarkan secara konkrit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).<\/p>\n

“Ini untuk memastikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di masyarakat bersifat inklusif, adil, dan berkelanjutan,” paparnya.<\/p>\n

Reporter: Nurakhmayani<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Perubahan iklim yang terjadi saat ini membawa banyak dampak bagi masyarakat. Pemerintah harus memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan upaya penegakan hukum bagi masyarakat. Menurut Kepala Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laely Nurhidayah perubahan iklim dapat memicu berbagai kerentanan pada masyarakat. Dia mencontohkan kasus perdagangan manusia, migrasi paksa, kerja paksa, dan […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":20364,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[120,4808,62,173],"class_list":["post-20363","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-hukum","tag-masyarakat","tag-pemerintah","tag-perubahan-iklim"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20363","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20363"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20363\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/20364"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20363"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20363"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20363"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}