<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait Putusan MK Nomor 90\/PUU-XXI\/2023 soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada Selasa (7\/11\/2023) petang.<\/p>\n Dalam sidang itu Majelis Kehormatan MK yang diketuai Jimly Asshidiqie merekomendasikan agar Ketua MK Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya<\/p>\n Keputusan ini diwarnai dissenting opinion dari anggota Majelis Kehormatan MK, Bintan R Saragih yang merekomendasikan agar Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat. <\/p>\n Namun, dalam penjelasannya Jimly menyebut keputusan memberhentikan ini diambil untuk memberikan kepastian hukum karena proses pemilu harus berjalan. <\/p>\n “Dengan keputusan ini tidak membuka terlapor untuk mengajukan banding,” ujar Jimly usai membacakan keputusan Majelis Kehormatan MK, Selasa (7\/11\/2023) petang. <\/p>\n Selanjutnya Majelis Kehormatan MK, memerintahkan agar Wakil Ketua MK untuk segera melakukan pemilihan Ketua MK dalam waktu dua hari.<\/p>\n Baca: Majelis Kehormatan MK nilai Saldi Isra tak melanggar kode etik terkait disenting opinionnya<\/a><\/p>\n Dalam sidang itu terungkap, pelanggaran yang dilakukan Anwar Usman antara lain tidak mengundurkan diri dan tetap menangani kasus meski ada konflik kepentingan. <\/p>\n Anwar Usman juga dinilai tidak menjalankan kepemimpinan sebagai Ketua MK dengan baik.<\/p>\n Anwar Usman juga dinilai membuka kesempatan kepada pihak ketiga untuk ikut campur tangan dalam proses di MK.<\/p>\n Selain itu Anwar Usman juga terbukti menyinggung pentingnya anak muda menjadi pemimpin di forum publik sehingga dinilai melanggar prinsip ketidakberpihakan. <\/p>\n Jimly mengatakan keputusan ini diambil setelah pihaknya menyelesaikan pemeriksaan terhadap 21 laporan yang masuk.<\/p>\n Baca: Pakar hukum sudah sarankan Ketua MK diberhentikan<\/a><\/p>\n Pemeriksaan kepada pelapor dimulai dengan rapat dengan agenda klarifikasi pada hari Kamis (26\/10\/2023) dan berakhir dengan sidang terbuka pada hari Jumat (3\/11\/2023).<\/p>\n Di sisi lain, pemeriksaan terhadap terlapor juga telah dirampungkan. Secara beruntun sejak Selasa (31\/10\/2023) hingga Jumat (3\/11\/2023) MKMK melakukan sidang tertutup kepada sembilan hakim konstitusi yang dilaporkan.<\/p>\n MKMK memeriksa hakim konstitusi sebanyak satu kali, kecuali Ketua MK Anwar Usman sebanyak dua kali.<\/p>\n Ketua Majelis Kehormatan MK Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ketua MK harus dilakukan lebih dari satu kali karena Anwar Usman mendapatkan laporan terbanyak.<\/p>\n Usai sidang terakhir, Jimly mengatakan, bahwa seluruh bukti terkait dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh MK telah lengkap, termasuk keterangan saksi dan ahli.<\/p>\n Jimly mengaku pihaknya tidak sulit untuk membuktikan dugaan pelanggaran tersebut.<\/p>\n Baca: Jimly sebut Anwar Usman terbukti lakukan pelanggaran<\/a><\/p>\n Jimly juga menyebut putusan Majelis Kehormatan MK akan berdampak pada pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.<\/p>\n Ia mengajak seluruh pihak untuk memahami secara saksama putusan yang nantinya akan dibacakan.<\/p>\n