<\/p>\n
<\/strong><\/p>\n 7cloud.asia<\/strong> – Pada Maret lalu, Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menerbitkan Laporan Sintesis atas Laporan Penilaian Keenam mengenai situasi iklim terkini.<\/p>\n Laporan tersebut mengingatkan, pemanasan global di abad ini telah mencapai 1,1 derajat celcius dan akan melampaui batas 1,5 derajat celcius jika tidak ada penurunan drastis emisi gas rumah kaca (GRK).<\/p>\n Bagi banyak negara, pemanasan global yang memicu perubahan iklim telah terlihat dan seringkali melanda masyarakat yang paling rentan.<\/p>\n Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia semakin khawatir dengan dampak pemanasan global dan perubahan iklim.<\/p>\n Baca: Agar perdagangan karbon tidak dimanfaatkan untuk greenwashing<\/a><\/p>\n Akan tetapi, penyebaran pengetahuan tentang lingkungan dan perubahan iklim yang tidak merata telah menghambat beberapa upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.<\/p>\n Kegiatan diseminasi pengetahuan perlu dilaksanakan dengan baik untuk melengkapi kerangka peraturan perubahan iklim yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.<\/p>\n Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan meningkatkan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC).<\/p>\n Komitmen ini diatur di Peraturan Presiden Nomor 98\/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK Dalam Pembangunan Nasional.<\/p>\n Baca: Bursa karbon resmi diluncurkan, ini harapan para pakar lingkungan<\/a><\/p>\n Perpres ini, salah satunya berisi tentang Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara sukarela sebesar 29% dibandingkan Business as Usual (BAU) di tahun 2030 dan sampai dengan 41% dengan dukungan internasional.<\/p>\n “Dalam upaya pemenuhan target NDC tersebut, sektor kehutanan diharapkan berkontribusi sebesar 17.4% dan sektor energi sebesar 12,5% dari total target NDC, ” ujar Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dolly Priatna di acara pengenalan dan perkembangan perdagangan karbon di Indonesia, Senin (6\/11\/2023).<\/p>\n Ia berharap, acara ini meningkatkan penyadartahuan dan pemahaman stakeholders mengenai regulasi dan kebijakan serta prosedur dan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia.<\/p>\n Baca: Seperti ini mekanisme perdagangan karbon menekan emisi gas rumah kaca<\/a><\/p>\n Sekaligus meningkatkan kapasitas penghitungan nilai ekonomi karbon terutama di sektor kehutanan dan energi, serta bagaimana tata cara perdagangannya melalui bursa karbon yang mekanismenya telah diatur oleh pemerintah.<\/p>\n Pengajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan ini menyebut, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim yaitu melalui implementasi kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).<\/p>\n “Termasuk di dalamnya yaitu mekanisme penurunan emisi dengan skema perdagangan karbon,” ujarnya.<\/p>\n Ia menambahkan, perdagangan karbon dan mitigasi perubahan iklim berkaitan erat karena perdagangan karbon merupakan salah satu mekanisme berbasis pasar yang digunakan untuk mengurangi dampak perubahan iklim.<\/p>\n