{"id":20730,"date":"2026-07-30T02:26:32","date_gmt":"2026-07-30T02:26:32","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=20730"},"modified":"2026-07-30T02:26:32","modified_gmt":"2026-07-30T02:26:32","slug":"cara-membatasi-dan-mengakhiri-dnasti-politik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=20730","title":{"rendered":"Cara Membatasi dan Mengakhiri Dnasti Politik"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Dinasti politik langsung menjadi sorotan publik, ketika Kaesang Pangarep didapuk menjadi Ketua Umum PSI hanya dua hari setelah ia bergabung. Kaesang dinilai terpilih menjadi ketua umum karena dia anak Presiden Jokowi.<\/p>\n

Dinasti politik makin ramai dibicarakan, setelah Gibran Rakabuming Raka lolos menjadi cawapres menyusul keputusan MK yang diketuai Anwar Usman.<\/p>\n

Mengapa Kaesang, Gibran dan Anwar Usman dikaitkan dengan dinasti politik karena ketiganya memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Joko Widodo yang saat ini masih menjabat. <\/p>\n

Dalam tulisan sebelumnya sudah dipaparkan bagaimana dinasti politik akan mempengaruhi kehidupan demokrasi sebuah negara. <\/p>\n

Wawan Kurniawan, peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Universitas Indonesia yang telah terbit di The Conversation<\/a> menulis, negara yang terjebak dalam dinasti politik akan sulit menerapkan good governance.<\/p>\n

Baca: Bahaya dinasti politik pada satu negara<\/a><\/p>\n

Karena itu ia merekomendasikan agar sebisa mungkin menghindarkan dinasti politik ini.<\/p>\n

Pertanyaannya, mungkinkah dinasti politik ini dicegah dan diakhiri? Menurut Wawan, mengakhiri atau membatasi dinasti politik memerlukan kombinasi dari reformasi kebijakan, kesadaran masyarakat, dan perubahan budaya politik.<\/p>\n

“Ini bisa dimulai dari menerapkan peraturan yang membatasi anggota keluarga tertentu dari pemegang jabatan politik untuk mencalonkan diri dalam pemilihan tertentu,” ujarnya.<\/p>\n

Ia mencontohkan, perlu adanya aturan yang membatasi saudara, anak, atau pasangan dari pejabat yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri di posisi yang sama atau di wilayah yang sama.<\/p>\n

Pada saat yang bersamaan, partai politik perlu mengadopsi prosedur seleksi kandidat yang lebih demokratis dan merata, sehingga mengurangi kemungkinan satu keluarga mendominasi struktur partai.<\/p>\n

Baca: Beda dinasti politik Jokowi dan dinasti politik lainnya<\/a><\/p>\n

Selain itu, masyarakat harus terus sadar dan paham bahwa dinasti politik dapat berdampak buruk pada masa depan.<\/p>\n

Anggota dinasti politik, jelasnya, akan memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya negara, seperti dukungan pemerintah, pekerjaan, atau manfaat lainnya.<\/p>\n

“Sementara masyarakat umum tentu akan dikesampingkan. Seperti itulah dampak dinasti politik itu,” ujarnya.<\/p>\n

Kepentingan dan prioritas dinasti politik mungkin tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.<\/p>\n

Sebagai hasilnya, isu-isu penting yang menyangkut nasib rakyat dan masa depan bangsa mungkin diabaikan atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup.<\/p>\n

Baca: Pemicu pecah kongsi Jokowi dan PDIP<\/a><\/p>\n

Pada akhirnya, dinasti politik lebih fokus pada pemeliharaan kekuasaan daripada pelayanan publik, kualitas pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kemungkinan besar akan menurun.<\/p>\n

Dinasti politik juga dapat mengancam pluralisme, prinsip demokratis yang menekankan pentingnya keragaman suara dan pandangan dalam pemerintahan.<\/p>\n

Jika satu keluarga atau kelompok mendominasi politik, suara-suara lain kemungkinan tersingkirkan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Dinasti politik langsung menjadi sorotan publik, ketika Kaesang Pangarep didapuk menjadi Ketua Umum PSI hanya dua hari setelah ia bergabung. Kaesang dinilai terpilih menjadi ketua umum karena dia anak Presiden Jokowi. Dinasti politik makin ramai dibicarakan, setelah Gibran Rakabuming Raka lolos menjadi cawapres menyusul keputusan MK yang diketuai Anwar Usman. Mengapa Kaesang, Gibran dan […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":20731,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[112,3690],"class_list":["post-20730","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-demokrasi","tag-dinasti-politik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20730","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20730"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20730\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/20731"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20730"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20730"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20730"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}