{"id":21131,"date":"2026-07-30T02:28:37","date_gmt":"2026-07-30T02:28:37","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=21131"},"modified":"2026-07-30T02:28:37","modified_gmt":"2026-07-30T02:28:37","slug":"konferensi-tenurial-soroti-krisis-agraria-dan-krisis-ekologi-yang-dipicu-kebijakan-kapitalistik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=21131","title":{"rendered":"Konferensi Tenurial Soroti Krisis Agraria dan Krisis Ekologi yang Dipicu Kebijakan Kapitalistik"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Satu dekade terakhir, krisis agraria dan krisis ekologi dinilai semakin parah terjadi di Indonesia.<\/p>\n

Krisis agraria dan krisis ekologi ini adalah buah dari kebijakan ekonomi-politik dan hukum yang liberal, kapitalistik yang terlalu pro investasi.<\/p>\n

Krisis agraria dan krisis ekologi ini disorot dalam Konferensi Tenurial 2023 dibuka pada 16 Oktober 2023, di Gedung Serbaguna Senayan GBK.<\/p>\n

Konferensi Tenurial 2023  mengambil tema “Mewujudkan Keadilan Sosial dan Ekologis Melalui Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam” ini dihadir 800 peserta dari berbagai organisasi.<\/p>\n

Baca: Puluhan orang tewas akibat konflik agraria dalam lima tahun terakhir<\/a><\/p>\n

“Tanah-tanah rakyat, kekayaan agraria dan sumbedaya alam dijadikan komoditas yang bisa diambil paksa untuk kepentingan investasi dan ragam bisnis skala besar,” ujar Dewi Kartika, Ketua Steering Committee Konferensi Tenurial 2023.<\/p>\n

Konferensi Tenurial merupakan forum untuk mengkaji konsentrasi penguasaan dan monopoli tanah oleh pengusaha dan badan-badan usaha swasta maupun negara yang telah mengakibatkan ketimpangan.<\/p>\n

Pemusatan penguasaan tanah telah memicu konflik agraria, kerusakan alam dan kemiskinan struktural yang semakin meluas.<\/p>\n

Apa yang disampaikan Dewi Kartika terefleksi di dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).<\/p>\n

Baca: PTPN diminta hindari pendekatan kekuasaan dengan warga sekitar<\/a><\/p>\n

Selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2015-2022), yang telah terjadi sedikitnya 2.710 letusan konflik agraria yang berdampak pada 5,88 juta hektare lahan.<\/p>\n

Letusan konflik tersebut disebabkan ragam bisnis dan investasi, pembangunan infratstruktur, pertambangan, hingga berbagai proyek-proyek strategis nasional dan pariwisata premium.<\/p>\n

Konflik agraria dan perampasan tanah telah meningkatkan jumlah petani gurem dan petani tidak bertanah di Indonesia.<\/p>\n

“Sebab, pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan investasi tersebut sebagian besar menarget tanah-tanah pertanian produktif rakyat,” sambung Dewi Kartika yang juga adalah Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria.<\/p>\n

Baca: Pentingnya memilih pemimpin yang pro lingkungan<\/a><\/p>\n

Berdasarkan Data Sensus Pertanian 2013, sedikitnya 11,51 juta keluarga petani berstatus petani gurem.<\/p>\n

Hanya dalam kurun waktu lima tahun (2013-2018), guremisasi kelas petani melonjak tajam menjadi 15,8 juta keluarga atau bertambah sekitar 4,29 juta keluarga (BPS, Survey Pertanian Antar Sensus, 2018).<\/p>\n

Fakta terbaru, sebanyak 72,19% petani merupakan petani gurem dimana 91,81% diantaranya adalah petani laki-laki dan 8,19% merupakan petani perempuan (BPS-Sintesis, 2021).<\/p>\n

Konferensi Tenurial 2023 dihadiri lebih dari 800 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.<\/p>\n

Kehadiran peserta yang merupakan perwakilan dari wilayah dan juga organisasi ini, adalah bentuk partisipatif konferensi untuk menyerap suara-suara dari akar rumput.<\/p>\n

Baca: Jelang pemilu rawan obral izin buka lahan<\/a><\/p>\n

Hal yang menjadi sorotan penting adalah berbagai regulasi yang dinilai semakin membuat perampasan tanah pertanian dan wilayah adat semakin mudah dan masif.<\/p>\n

Hal ini disoroti oleh Erasmus Cahyadi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).<\/p>\n

Pemerintah dinilai justru melahirkan berbagai regulasi yang bertujuan memfasilitasi investasi dan segelintir kelompok elite bisnis dan elite politik.<\/p>\n

“Mulai dari revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU IKN, Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP),” ujarnya.<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Satu dekade terakhir, krisis agraria dan krisis ekologi dinilai semakin parah terjadi di Indonesia. Krisis agraria dan krisis ekologi ini adalah buah dari kebijakan ekonomi-politik dan hukum yang liberal, kapitalistik yang terlalu pro investasi. Krisis agraria dan krisis ekologi ini disorot dalam Konferensi Tenurial 2023 dibuka pada 16 Oktober 2023, di Gedung Serbaguna […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":21132,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[5419,976],"class_list":["post-21131","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-agraria","tag-krisis-ekologi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21131","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=21131"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/21131\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/21132"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=21131"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=21131"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=21131"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}