<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – Saat ini, sejumlah perusahaan sudah menjalankan perdagangan karbon secara sukarela.<\/p>\n Indonesia berancang-ancang memulai pasar wajib perdagangan karbon untuk memenuhi mandat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.<\/p>\n OJK baru-baru ini sudah mengeluarkan dua aturan penting untuk penyelenggaraan bursa atau perdagangan karbon.<\/p>\n Dua peraturan tentang perdagangan karbon itu adalah POJK Bursa Karbon Nomor 14 Tahun 2023 dan Surat Edaran (SE) Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12\/SEOJK.04\/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.<\/p>\n Baca: Perdagangan karbon bisa turunkan emisi<\/a><\/p>\n Dengan peluncuran dua aturan tersebut, pelaku pasar yang berminat bisa mengajukan permohonan untuk menjadi penyelenggara bursa karbon.<\/p>\n Sejauh ini, dikutip dari Kontan, baru Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sudah mengajukan permohonan resmi untuk menjadi penyelenggara bursa karbon.<\/p>\n Lalu, siapa peserta bursa lainnya? Dalam webinar mengenai ekonomi hijau awal Juni, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perdagangan karbon dengan sistem ETS dilakukan bertahap, dimulai dari sektor pembangkit listrik.<\/p>\n Sebelumnya pada Februari, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan perdagangan wajib karbon untuk pembangkit listrik batu bara (PLTU).<\/p>\n