{"id":22835,"date":"2026-07-30T02:39:28","date_gmt":"2026-07-30T02:39:28","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=22835"},"modified":"2026-07-30T02:39:28","modified_gmt":"2026-07-30T02:39:28","slug":"korban-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-apresiasi-langkah-pemerintah-jokowi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=22835","title":{"rendered":"Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Apresiasi Langkah Pemerintah Jokowi"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

7cloud.asia<\/strong> – Peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia menyisakan sejumlah cerita bagi para pihak yang terdampak, di antaranya Suryo Hartono dan Sudaryanto Priyono.<\/p>\n

Suryo dan Sudaryanto merupakan mahasiswa Indonesia di Ceko dan Rusia yang tak bisa kembali pulang ke Indonesia saat peristiwa tahun 1965.<\/p>\n

“[Saya] tidak bisa kembali [ke Indonesia] karena saya dicabut paspor,” ucap Suryo Martono saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh, Selasa (27\/06\/2023).<\/p>\n

Suryo bercerita bahwa pada tahun 1965, dirinya tengah menjalani pendidikan di salah satu universitas di Ceko melalui beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP).<\/p>\n

Baca: Ini yang dilakukan pemerintah untuk selesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu<\/a><\/p>\n

Kemudian pada 30 September 1965 terjadi peristiwa di tanah air yang mengakibatkan dicabutnya paspor yang dimilikinya bersama sejumlah mahasiswa Indonesia yang berada di sana.<\/span><\/p>\n

“Saya dan 16 teman-teman di PPI Ceko waktu itu dicabut semua (paspornya) karena tidak mau, kita tidak mau menandatangani persetujuan atas terbentuknya pemerintahan yang baru,” cerita Suryo.<\/p>\n

Sementara itu, Sudaryanto Priyono, bercerita bahwa akibat dari peristiwa pada tahun 1965, dirinya yang pada saat itu tengah menjalani pendidikan di salah satu universitas di Moskow, Rusia kehilangan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia.<\/p>\n

“Karena saya tidak memenuhi syarat skrining terhadap itu dilakukan di mana, di sana ada poin bahwa harus mengutuk Bung Karno, ini yang langsung tidak saya terima, dan akhirnya dalam seminggu sesudahnya saya menerima surat pemberitahuan bahwa paspor saya sudah dicabut dan saya kehilangan kewarganegaraan,” tuturnya yang turut berbincang bersama Presiden Jokowi.<\/p>\n

Dalam kesempatan terpisah, Suryo pun mengapresiasi program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan rekomendasi penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.<\/p>\n

Baca: BNPT sebut kejadian di Al Zaytun tak bisa dikategorikan sebagai terorisme<\/a><\/p>\n

Suryo menilai hal tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap para korban.<\/p>\n

“Jadi ini walaupun mungkin tidak memuaskan semua pihak tapi buat saya pribadi ini merupakan langkah yang berarti untuk memberikan ketentuan bahwa ini diurusi dengan sangat serius dan tanpa pamrih,” tuturnya.<\/p>\n

Suryo pun berharap agar hal serupa tidak terjadi kembali kepada generasi muda saat ini.<\/p>\n

“Agar generasi muda dan yang akan datang tidak mengalami nasib-nasib yang kita alami, bukan seperti kita tapi seperti 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah terjadi,” ucapnya.<\/p>\n

Sementara itu, Sudaryanto menyebut bahwa langkah yang diambil pemerintah ini merupakan langkah yang penuh keberanian dan menunjukan kebijaksanaan yang penuh dengan tanggung jawab.<\/p>\n

“Kami tidak menyangka bahwa pemerintah masih peduli dengan kami yang ada di luar, dan ini menunjukkan kebijaksanaan Pak Jokowi yang cukup tinggi, kebijaksanan yang penuh tanggung jawab,” tandasnya. <\/p>\n

Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah memiliki niat tulus untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat yang terjadi di masa lalu atas rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM).<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/header>\n

\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

“Sekali lagi Pemerintah memiliki niat yang tulus atas rekomendasi PPHAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di negara kita, Indonesia,” kata Jokowi dalam acara tersebut yang disiarkan langsung kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.<\/p>\n

Baca: Puluhan orang tewas akibat konflik agraria dalam lima tahun terakhir<\/a><\/p>\n

Menurut Jokowi, Indonesia sebagai sebuah negara besar tidak luput dari berbagai peristiwa, termasuk pelanggaran HAM berat.<\/p>\n

“Kadang peristiwanya baik, tetapi juga ada yang tidak baik. Saya kira normal di negara-negara lain juga pasti memiliki sejarah-sejarah seperti itu,” tuturnya.<\/p>\n

Jokowi menyampaikan terima kasih kepada para korban dan\/atau ahli waris korban yang telah berbesar hati menjalani proses panjang dalam menerima pemulihan hak sebagai upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.<\/p>\n

Presiden Jokowi meyakini bahwa semua proses panjang itu tidak akan sia-sia dan berharap dapat menjadi pembuka jalan untuk berbagai pemulihan.<\/p>\n

“Semoga proses yang baik ini menjadi pembuka jalan bagi upaya-upaya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada, awal bagi terbangunnya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera di atas pondasi perlindungan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia dan kemanusiaan,” ujar Jokowi.<\/p>\n

Baca: Sebanyak 67 PMI asal NTT tewas dalam enam bulan <\/a><\/p>\n

Dalam peluncuran tersebut disampaikan dimulainya pemulihan hak-hak para korban 12 peristiwa masa lalu, yang sebelumnya sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia telah terjadi pelanggaran HAM berat di dalamnya.<\/p>\n

Ke-12 peristiwa masa lalu dengan pelanggaran HAM berat tersebut disampaikan Presiden Jokowi melalui pernyataan pada 11 Januari 2023 sebagai tindak lanjut laporan Tim PPHAM.<\/p>\n

Sejumlah 12 peristiwa tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari di Lampung 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1989, Peristiwa Penghilang Orang Secara Paksa 1997-1998, dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.<\/p>\n

Kemudian Peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, Peristiwa Simpang KKA Aceh 1999, Peristiwa Wasior Papua 2001-2002, Peristiwa Wamena Papua 2003, dan Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.<\/p>\n

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang hadir  dalam peluncuran tersebut menyatakan bahwa pemenuhan hak-hak korban di 12 peristiwa tersebut akan dilakukan secara serentak oleh kementerian dan lembaga nonkementerian pemerintah (K\/L) yang terlibat di dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat.<\/p>\n

“Agenda pencegahan akan segera pula dilakukan dan usaha menyelesaikannya melalui jalur yudisial akan terus dilakukan,” ujar Mahfud.<\/p>\n

Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi menegaskan kembali bahwa langkah pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial tidak akan menegasikan upaya penyelesaian yudisial.<\/p>\n

“Pada awal bulan Januari yang lalu saya telah memutuskan bahwa pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial yang fokus pada pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial,” kata Jokowi.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/header>\n<\/article><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia menyisakan sejumlah cerita bagi para pihak yang terdampak, di antaranya Suryo Hartono dan Sudaryanto Priyono. Suryo dan Sudaryanto merupakan mahasiswa Indonesia di Ceko dan Rusia yang tak bisa kembali pulang ke Indonesia saat peristiwa tahun 1965. “[Saya] tidak bisa kembali [ke Indonesia] karena saya dicabut […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":22836,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1029,5829],"class_list":["post-22835","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-jokowi","tag-pelanggaran-ham-berat"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22835","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=22835"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22835\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/22836"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=22835"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=22835"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=22835"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}