{"id":22963,"date":"2026-07-30T02:40:20","date_gmt":"2026-07-30T02:40:20","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=22963"},"modified":"2026-07-30T02:40:20","modified_gmt":"2026-07-30T02:40:20","slug":"moeldoko-terima-kelompok-pro-ruu-kesehatan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=22963","title":{"rendered":"Moeldoko Terima Kelompok Pro RUU Kesehatan"},"content":{"rendered":"
\n
\n

7cloud.asia<\/strong> – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko meyakinkan publik bahwa Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan Omnibus Law dibuat secara proporsional dan tidak bermaksud untuk mengecilkan peran satu pihak demi pihak lain.<\/p>\n

Hal ini disampaikannya saat menemui perwakilan 23 organisasi tenaga kesehatan yang datang ke Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (12\/6\/2023) lalu.<\/p>\n

Kedatangan organisasi tenaga kesehatan itu untuk menyuarakan aspirasi dukungan mereka terhadap RUU Kesehatan.<\/p>\n

“Terima kasih atas dukungannya terhadap RUU Kesehatan. RUU ini sebenarnya menempatkan semua pihak termasuk organisasi profesi di posisi yang proporsional. Kita juga berharap cakupan RUU Kesehatan ini lebih luas, yang mungkin belum tersentuh, semoga nanti bisa dibahas,” kata Moeldoko.<\/p>\n

Baca: Penyusunan RUU Kesehatan dinilai belum libatkan publik<\/a><\/p>\n

Moeldoko mengatakan, saat ini Daftar Inventaris Masalah atau DIM sudah selesai dibahas. Namun menurutnya jika jika memang masih ada masukan yang urgent terkait RUU Kesehatan bisa saja didorong ke Komisi IX DPR.<\/p>\n

“Sehingga apa yang diinginkan oleh para tenaga kesehatan, bisa terakomodasi dengan baik,” imbuhnya sebagaimana dikutip di laman resmi ksp.go.id.<\/p>\n

Kepala Staf Kepresidenan juga mengapresiasi kelompok-kelompok organisasi tenaga kesehatan yang turut menyumbangkan aspirasinya terkait RUU Kesehatan.<\/p>\n

Itu artinya masyarakat turut menjadi pressure group yang berperan aktif mempengaruhi pembuatan kebijakan nasional termasuk dalam RUU Kesehatan ini.<\/p>\n

Baca: RUU Kesehatan dinilai akan mendorong liberalisasi layanan kesehatan<\/a><\/p>\n

Menurutnya, KSP menjadi gerbang pengaduan terakhir bagi masyarakat yang ingin menyuarakan opini, aduan atau bahkan kritiknya terhadap pemerintah.<\/p>\n

Oleh karenanya, KSP dengan terbuka menerima masukan dari organisasi tenaga kesehatan maupun dari semua pihak terkait RUU Kesehatan Omnibus Law ini.<\/p>\n

Sementara itu, 23 organisasi tenaga kesehatan yang dimaksud tersebut terdiri dari organisasi bidan, perawat, apoteker, akademisi perguruan tinggi dan lain sebagainya.<\/p>\n

Mereka mendukung percepatan pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law karena RUU tersebut dianggap sejalan dengan transformasi sistem kesehatan Indonesia yang bertujuan memberikan akses dan fasilitas pelayanan kesehatan bermutu bagi masyarakat.<\/p>\n

Mereka juga berharap agar RUU Kesehatan dapat menggantikan UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang dinilai memberikan kewenangan berlebihan kepada satu organisasi profesi saja yang justru menghambat program-program kesehatan pemerintah untuk masyarakat karena adanya benturan kepentingan.<\/p>\n

Baca: Koalisi sipil temukan banyak kontradiksi dalam draft RUU Kesehatan<\/a><\/p>\n

Penolakan RUU Kesehatan dinilai hanya dari sekelompok mayoritas pengurus organisasi profesi.<\/p>\n

“Mayoritas anggota yaitu profesional kesehatan di akar rumput menerima bahkan senang dengan konsep RUU Kesehatan di mana kedepan diharapkan akan ada penyederhanaan syarat administrasi praktik,” kata Merry Patrinilla, perwakilan dari organisasi apoteker asal Mojokerto, Jawa Timur.<\/p>\n

Seperti diketahui RUU Kesehatan (omnibus law) sudah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dan saat ini pembahasannya sedang berlangsung. Puluhan organisasi masyarakat sipil mendesak pengesahan RUU kesehatan ini ditunda, karena dinilai masih banyak masalah. <\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n

 <\/div>\n
\n
 <\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko meyakinkan publik bahwa Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan Omnibus Law dibuat secara proporsional dan tidak bermaksud untuk mengecilkan peran satu pihak demi pihak lain. Hal ini disampaikannya saat menemui perwakilan 23 organisasi tenaga kesehatan yang datang ke Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (12\/6\/2023) lalu. Kedatangan organisasi tenaga kesehatan […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":22964,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[5876,5860,5877],"class_list":["post-22963","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-moeldoko","tag-ruu-kesehatan","tag-tenaga-kesehatan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22963","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=22963"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22963\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/22964"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=22963"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=22963"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=22963"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}