{"id":23439,"date":"2026-07-30T02:43:39","date_gmt":"2026-07-30T02:43:39","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=23439"},"modified":"2026-07-30T02:43:39","modified_gmt":"2026-07-30T02:43:39","slug":"dalam-5-tahun-66-orang-tewas-akibat-konflik-agraria-di-sejumlah-daerah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=23439","title":{"rendered":"Dalam 5 Tahun 66 Orang Tewas Akibat Konflik Agraria di Sejumlah Daerah"},"content":{"rendered":"

7cloud.asia<\/strong> – Komisi II DPR memandang ketimpangan dan ketidakadilan structural atas penguasaan tanah di Indonesia sudah sangat akut, inilah sebagai penyebab akar konflik agraria di sejumlah daerah. <\/span><\/p>\n

 <\/p>\n

Jika tidak diatasi segera konflik agraria ini dikhawatirkan bisa memicu masalah sosial yang serius. <\/span>Komisi II DPR mencatat, dalam lima tahun terakhir paling tidak terjadi sebanyak 2.288 konflik agraria di berbagai daerah di Indonesia. .<\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

Dari angka kasus itu tercatat sebanyak 1.437 orang dikriminalisasi  karena konflik agrarian, lalu 776 orang dianiaya, 75 orang tertembak dan 66 Orang tewas di wilayah konflik agraria. Data ini sudah seharusnya menjadi perhatian serius dari para pihak yang berwenang. <\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

Angka-angka ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR untuk melakukan pengawasan tentang pertanahan yang berpotensi memicu konflik agraria khususnya terkait dengan HGU, HGB dan HPL ke Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara. <\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

Kunjungan Tim Komisi II ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal. Menurut Syamsurizal,, konflik agraria adalah buah ketidakadilan struktural, tetapi masih dianggap sebagai konflik horizontal. Tanah rakyat dirampas demi segelintir elit oligarki yang tidak pernah puas. <\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

“Tercatat 68 persen tanah di Indonesia (hanya) dikuasai 1 persen kelompok pengusaha dan korporasi besar, sementara lebih dari 16 juta petani bergantung hidup dari rata-rata lahan hanya di bawah setengah hektar saja, potensi kerugian negara dari pengelolaan HGU melebihi batas izin mencapai Rp 380 triliun,” paparnya soal masalah ketidakadilan yang bisa memicu konflik agraria di Kanwil BPN Sumut, Selasa (4\/4\/2023) lalu.<\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

Politisi dari Fraksi PPP ini menjelaskan, Komisi II terus berupaya mengawasi, memeriksa dan mengurai permasalahan HPL, HGU, dan HGBdi tanah air. Pengawasan ini terkait sejumlah isu penting. antara lain berapa luas lahan HPL, HGU, dan HGB yang dikuasai negara dan sektor swasta. <\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

Komisi II DPR dalam pengawasan masalah pertanahan khususnya terkait dengan HGU, HGB dan HPL dalam mengkaji isu-isu strategis tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan agraria. <\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

Urgensi pengawasan Komisi II DPR tentang Pertanahan khususnya terkait dengan HGU, HGB dan HPL salah satunya adalah memperkuat peran negara dalam melakukan pengelolaan aset berupa lahan atau tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang hak menguasai oleh Negara untuk kepentingan rakyat Indonesia. <\/span><\/p>\n

 <\/span><\/p>\n

Dalam kaitan peran negara dalam mengelola aset berupa tanah berhubungan erat dengan keberadaan pemberian perizinan HGU, HGB dan HPL yang kerap bermasalah misalnya tumpang tindih pemilikan izin, hingga lahan terlantar. Hal ini penting untuk dilakukan guna mencegah konflik agraria baru.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Komisi II DPR memandang ketimpangan dan ketidakadilan structural atas penguasaan tanah di Indonesia sudah sangat akut, inilah sebagai penyebab akar konflik agraria di sejumlah daerah.    Jika tidak diatasi segera konflik agraria ini dikhawatirkan bisa memicu masalah sosial yang serius. Komisi II DPR mencatat, dalam lima tahun terakhir paling tidak terjadi sebanyak 2.288 konflik […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":23440,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[683],"class_list":["post-23439","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-konflik-agraria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23439","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=23439"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23439\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/23440"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=23439"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=23439"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=23439"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}