{"id":242,"date":"2026-07-30T00:21:03","date_gmt":"2026-07-30T00:21:03","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=242"},"modified":"2026-07-30T00:21:03","modified_gmt":"2026-07-30T00:21:03","slug":"gerakan-rakyat-menolak-lokasi-pembangunan-pltsa-makassar-mengadu-ke-dpr-minta-lokasi-dipindah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=242","title":{"rendered":"Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSa Makassar Mengadu ke DPR, Minta Lokasi Dipindah"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Warga Makassar yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSa Makassar melakukan audiensi dengan Komisi XII DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (7\/7\/2026).<\/p>\n

Dalam kesempatan itu warga menyampaikan keberatan mereka atas rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi tersebut karena dinilai terlalu dekat dengan pemukiman warga.<\/p>\n

Seperti diketahui Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan resmi menginstruksikan penangguhan total atas seluruh aktivitas pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di wilayah Tamalanrea, Kota Makassar.<\/p>\n

Keputusan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), pada Kamis (25\/06\/26) di gedung sementara DPRD Sulsel yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Sulsel, A. Azizah Irma Wahyudiyati.<\/p>\n

Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto yang menerima warga mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat bukan merupakan penolakan terhadap pembangunan PLTSa, melainkan keberatan atas lokasi proyek yang dinilai terlalu dekat dengan kawasan permukiman.<\/p>\n

Dia menegaskan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) tetap diperlukan sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah nasional. Namun, pelaksanaannya harus mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, termasuk melalui penentuan lokasi yang tepat.<\/p>\n

Baca: Komisi B DPRD Sulawesi Selatan Perintahkan Pembangunan PLTSa Tamalanrea Dihentikan<\/a><\/p>\n

Sugeng mengapresiasi sikap warga yang tidak menolak pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Tapi adalah tentang pemilihan lokasi. Dia berjanji akan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, dan memanggil semua pihak terkait termasuk pelaksana proyeknya.<\/p>\n

“Kita akan mencari jalan terbaik. Salah satunya yang harus kita sampaikan adalah pindah tempat,” ujar Sugeng dilansir Parlementaria.<\/p>\n

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menilai kebutuhan pembangunan PLTSa tidak dapat dihindari mengingat persoalan sampah di Indonesia semakin kompleks. Terlebih, pemerintah telah menargetkan penghentian praktik open dumping sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah nasional.<\/p>\n

Bagi Sugeng, teknologi waste to energy merupakan salah satu solusi yang perlu dikembangkan untuk mengatasi meningkatnya volume sampah.<\/p>\n

Meski demikian, pembangunan fasilitas tersebut harus tetap memperhatikan aspek tata ruang, dampak lingkungan, dan perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek.<\/p>\n

Ia menambahkan, polemik seperti yang terjadi di Makassar seharusnya dapat dihindari apabila perencanaan tata ruang dijalankan secara konsisten sejak awal.<\/p>\n

Baca: Rencana Pembangunan PLTSa di Tamalanrea, Makassar Tuai Penolakan<\/a><\/p>\n

“Tadi betul sekali, semua sebetulnya berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Hal-hal seperti ini sebetulnya tidak perlu terjadi kalau tata ruangnya itu konsisten,” tegasnya.<\/p>\n

Sugeng memastikan Komisi XII DPR akan mengawal penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaksana proyek, dan seluruh pihak terkait.<\/p>\n

Menurutnya, solusi yang dihasilkan harus mampu melindungi kepentingan masyarakat tanpa menghambat program nasional pengelolaan sampah.<\/p>\n

“Tetapi tetap kita tidak boleh lantas menghentikan proyeknya. Kita akan mencari jalan terbaik,” pungkasnya.<\/p>\n

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR Rokhmat Ardiyan menegaskan bahwa rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kelurahan Bira-Parangloe, Kota Makassar, tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat.<\/p>\n

Menurutnya, setiap proyek strategis pemerintah harus memberikan manfaat nyata tanpa menurunkan kualitas hidup warga di sekitar lokasi pembangunan.<\/p>\n

Baca: Pemerintah Targetkan Bangun 33 PLTSa di Sejumlah Daerah<\/a><\/p>\n

Rokhmat menilai persoalan utama dalam proyek tersebut terletak pada pemilihan lokasi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.<\/p>\n

“Apapun proyek ini tidak boleh merugikan masyarakat. Jangan sampai proyek ini justru menurunkan kualitas kesehatan, menurunkan harga tanah,” ujarnya.<\/p>\n

Dia meminta pemerintah perlu mempertimbangkan kembali lokasi pembangunan mengingat masih tersedia lahan lain yang dinilai lebih layak. Ia menegaskan, pembangunan seharusnya tidak memicu penolakan masyarakat apabila masih terdapat alternatif lokasi yang memungkinkan.<\/p>\n

“Proyek ini kan belum dibangun, kita ada potensi untuk geser-geser, masih banyak lokasi di daerah sana, kenapa harus cari yang susah-susah dekat dengan penduduk?,” kata Rokhmat<\/p>\n

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan Komisi XII DPR akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, guna mencari solusi terbaik atas polemik tersebut.<\/p>\n

“Komisi XII hari ini berpihak kepada rakyat. Kami akan memperjuangkan semuanya. Semoga secepat – cepatnya ada solusi terbaik. Apapun pembangunannya tidak boleh merugikan masyarakat,” tegasnya.<\/p>\n

Baca: Pembangunan PLTSa Dinilai Bukan Solusi Tepat dalam Pengelolaan Sampah<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Warga Makassar yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSa Makassar melakukan audiensi dengan Komisi XII DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (7\/7\/2026). Dalam kesempatan itu warga menyampaikan keberatan mereka atas rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi tersebut karena dinilai terlalu dekat dengan pemukiman warga. Seperti diketahui Komisi B […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":243,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[155,156],"class_list":["post-242","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-makassar","tag-pltsa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/242","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=242"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/242\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/243"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=242"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=242"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=242"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}