{"id":248,"date":"2026-07-30T00:21:05","date_gmt":"2026-07-30T00:21:05","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=248"},"modified":"2026-07-30T00:21:05","modified_gmt":"2026-07-30T00:21:05","slug":"alasan-aruki-mendorong-ruu-keadilan-iklim-dibahas-terpisah-dari-uu-pengelolaan-lingkungan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=248","title":{"rendered":"Alasan ARUKI Mendorong RUU Keadilan Iklim Dibahas Terpisah dari UU Pengelolaan Lingkungan"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menolak tegas pembahasan Rancangan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (RUU&nbsp;PPLH-PI) sebagai agenda penggabungan revisi UU Perlindungan Lingkungan Hidup dan RUU Iklim versi parlemen.<\/p>\n<p>Sebagai gantinya, ARUKI yang beranggotakan 43 organisasi lingkungan mendesak DPR untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Keadilan Iklim yang selama ini disuarakan dan didorong masyarakat sipil.<\/p>\n<p>Dalam konferensi pers yang dgelar di Jakarta, Senin (6\/7\/2026) ARUKI menyebut keselamatan rakyat, keadilan ekologis, keadilan gender, serta keadilan antar-generasi sebagai inti pengaturan RUU Keadilan Iklim.<\/p>\n<p>Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL yang juga Koordinator ARUKI mengatakan, RUU Keadilan Iklim yang diprakarsai dan didorong ARUKI menjadi kerangka solusi terhadap akar permasalahan krisis iklim.<\/p>\n<p>Dia menegaskan, draft ini disusun setelah ARUKI telah melakukan konsolidasi bersama-sama subjek rentan dan kelompok warga terdampak di 13 region\/wilayah di dalam pendokumentasian realitas dampak krisis iklim, pembangunan dan ekonomi.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/lingkungan\/247450419\/tolak-penggabungan-ruu-pengelolaan-lingkungan-hidup-dan-ruu-iklim-aruki-desak-ruu-keadilan-iklim-dibahas-tersendiri\">Baca: ARUKI Tolak Penggabungan RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan RUU Iklim<\/a><\/p>\n<p>Hasilnya, seluruh cerita mengenai narasi keadilan iklim menjadi komponen utama di dalam kerangka empiris draft&nbsp;RUU Keadilan iklim.<\/p>\n<p>Melalui Konsultasi Rakyat di 13 wilayah\/region yang diikuti oleh sekitar 300 orang pada Maret-November 2024.<\/p>\n<p>ARUKI&nbsp;juga&nbsp;menggelar Temu Rakyat untuk Keadilan Iklim\/Indonesia Climate Justice Summit (ICJS) bersama 1400-an orang dari ragam subjek rentan: orang muda, perempuan, masyarakat adat, nelayan, disabilitas, buruh, urban dan masyarakat miskin kota, lansia dan anak-anak yang menghasilkan Deklarasi Rakyat untuk Keadilan Iklim.<\/p>\n<p>&rdquo;Ini menjadi mandat rakyat untuk RUU Keadilan Iklim yang seharusnya didengar oleh DPR dan Pemerintah,&rdquo; ujar Torry.<\/p>\n<p>Aruki menyampaikan 6 alasan strategis mengapa Indonesia membutuhkan Undang-Undang Keadilan Iklim yang diatur dalam aturan tersendiri.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/lingkungan\/247083817\/kritisi-ruu-pengelolaan-perubahan-iklim-walhi-masih-jauh-dari-prinsip-keadilan-iklim\">Baca: RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Dinilai Masih Jauh dari Prinsip Keadilan Iklim<\/a><\/p>\n<p>Pertama, krisis iklim merupakan krisis keadilan yang bersifat struktural, sehingga penanganannya harus dilakukan secara komprehensif.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">Kedua, Indonesia belum memiliki dasar hukum mengenai kerusakan dan kehilangan (loss and damage) akibat perubahan iklim. Sementara untuk bisa menatap ke depan, dibutuhkan pemulihan kerusakan yang terjadi di masa lalu<\/p>\n<p>Ketiga, Indonesia membutuhkan transisi yang berkeadilan. Sementara kebijakan transisi energi yang dinarasikan pemerintah saat ini, mengabaikan warga di daerah penghasil energi dan sumber daya mineral.<\/p>\n<p>Keempat, Indonesia membutuhkan perlindungan hukum bagi kelompok rentan terdampak krisis iklim,<\/p>\n<p>Kelima, Indonesia membutuhkan tata kelola perubahan iklim yang demokratis, dan terakhir atau keenam, Indonesia membutuhkan akuntabilitas dalam kebijakan iklimnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menolak tegas pembahasan Rancangan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (RUU&nbsp;PPLH-PI) sebagai agenda penggabungan revisi UU Perlindungan Lingkungan Hidup dan RUU Iklim versi parlemen. Sebagai gantinya, ARUKI yang beranggotakan 43 organisasi lingkungan mendesak DPR untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Keadilan Iklim yang selama ini disuarakan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":249,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[158,17,159],"class_list":["post-248","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-aruki","tag-lingkungan","tag-ruu-keadilan-iklim"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/248","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=248"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/248\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/249"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=248"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=248"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=248"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}