{"id":2619,"date":"2026-07-30T00:32:01","date_gmt":"2026-07-30T00:32:01","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=2619"},"modified":"2026-07-30T00:32:01","modified_gmt":"2026-07-30T00:32:01","slug":"khawatirkan-implikasi-pemangkasan-tkd-dprd-seluruh-indonesia-mengadu-ke-dpr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=2619","title":{"rendered":"Khawatirkan Implikasi Pemangkasan TKD, DPRD Seluruh Indonesia Mengadu ke DPR"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) terus memperjuangkan kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Mereka melakukan audiensi di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2\/3\/2026).<\/p>\n<p>Perwakilan ADKASI ini diterima Wakil Ketua DPR, Sari Yuliati yang didampingi Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun,<\/p>\n<p>Ketua Umum ADKASI, Siswanto menegaskan bahwa kebijakan pengurangan TKD perlu segera dievaluasi karena berdampak langsung pada pembangunan daerah dan pelaksanaan visi-misi pemerintah daerah di 415 kabupaten seluruh Indonesia.<\/p>\n<p>ADKASI berharap adanya langkah nyata dari DPR bersama pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan TKD, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.<\/p>\n<p>&ldquo;Kami akan terus menyuarakan persoalan daerah di setiap kesempatan, demi kapasitas fiskal yang memadai untuk pembangunan,&rdquo; pungkasnya.<\/p>\n<p>Seperti diketahui, pemerintah pusat memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 sebesar Rp200-269 triliun, dengan alokasi menjadi Rp649,99 triliun.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/ekbis\/246744902\/dana-transfer-ke-daerah-turun-signifikan-pada-2026-pemda-hadapi-dilema-fiskal\">Baca: Pemda alami dilema fiskal akibat pemangkasan TKD<\/a><\/p>\n<p>Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas belanja daerah karena banyaknya penyelewengan, mendorong pemda lebih mandiri, dan efisiensi, namun berdampak signifikan pada operasional OPD dan proyek infrastruktur.<\/p>\n<p>Pemangkasan dilakukan karena danya temuan penyelewengan penggunaan dana, keinginan untuk meningkatkan efektivitas belanja, dan pengalihan fokus ke program pusat.<\/p>\n<p>Pemangkasan TKD memaksa daerah untuk melakukan efisiensi drastis, seperti memotong anggaran perjalanan dinas hingga 75 perjen, belanja ATK, dan biaya listrik\/air.<\/p>\n<p>Pemangkasan TKD dikhawatirkan menghambat pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, irigasi. Pun demikian dengan layanan publik.<\/p>\n<p>Menanggapi keluhan ini, Sari mengungkapkan apresiasinya terhadap konsistensi ADKASI terkait TKD.<\/p>\n<p>Dalan pandangannya, perubahan pola kebijakan TKD harus dikomunikasikan secara terbuka dan dibahas bersama agar menghasilkan solusi strategis yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat daerah.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/ekbis\/246476078\/pemotongan-transfer-ke-daerah-berimplikasi-serius-terhadap-situasi-sosial-politik\">Baca: Pemangkasan TKD berimplikasi serius pada situasi sosial-politik<\/a><\/p>\n<p>Oleh karenanya, Sari pun turut menghadirkan Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, agar persoalan ini dapat dipahami secara kebijakan maupun teknis.<\/p>\n<p>&#8220;Kami akan ikut membantu dan memperjuangkan kebutuhan daerah, karena kami juga berasal dari daerah,&rdquo; ujar Sari dalam Keterangannya kepada Parlementaria.<\/p>\n<p>Sementara itu, Mukhamad Misbakhun menambahkan bahwa pihaknya memahami dampak pengurangan TKD terhadap kapasitas fiskal daerah.<\/p>\n<p>Menurutnya, relokasi anggaran APBN ke program strategis nasional berpotensi mengeyampingkan kebutuhan riil daerah.<\/p>\n<p>&ldquo;Kami akan memanggil pihak eksekutif, termasuk dirjen terkait, untuk mencari solusi strategis agar kesejahteraan daerah tetap terjaga,&rdquo; tegas legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) terus memperjuangkan kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Mereka melakukan audiensi di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2\/3\/2026). Perwakilan ADKASI ini diterima Wakil Ketua DPR, Sari Yuliati yang didampingi Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, Ketua Umum ADKASI, Siswanto menegaskan bahwa kebijakan pengurangan TKD perlu segera [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":2620,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[601,1020],"class_list":["post-2619","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-anggaran","tag-tkd"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2619","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2619"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2619\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2620"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2619"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2619"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2619"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}