{"id":2762,"date":"2026-07-30T00:32:36","date_gmt":"2026-07-30T00:32:36","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=2762"},"modified":"2026-07-30T00:32:36","modified_gmt":"2026-07-30T00:32:36","slug":"dpr-impor-150-000-unit-pikap-cbu-dari-india-lemahkan-industri-otomotif-dalam-negeri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=2762","title":{"rendered":"DPR: Impor 150.000 Unit Pikap CBU dari India Lemahkan Industri Otomotif Dalam Negeri"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Rencana impor 105.000 unit mobil pikap secara utuh (completely built up\/CBU<\/em>) oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dari dua produsen India, Mahindra dan Tata Motors, memantik polemik serius di tengah industri otomotif nasional.<\/p>\n

Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo menilai, kebijakan tersebut janggal dan berpotensi melemahkan arah industrialisasi nasional yang selama ini digaungkan pemerintah.<\/p>\n

Adapun pengadaan pikap CBU senilai Rp24,66 triliun ini akan digunakan untuk kendaraan operasional Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran.<\/p>\n

“Kalau kapasitas produksi dalam negeri mencukupi, mengapa harus impor dalam jumlah besar? Ini bukan sekadar soal pengadaan kendaraan, tapi menyangkut keberpihakan pada industri nasional,” tegas Firman dalam keterangan tertulis seperti dikutip Parlementaria, Senin (23\/2\/2026).<\/p>\n

Menurutnya, langkah impor dalam skala masif berpotensi bertabrakan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menekankan pentingnya hilirisasi, penguatan produksi dalam negeri, dan penciptaan lapangan kerja.<\/p>\n

“Jangan sampai pidato soal kemandirian industri hanya menjadi slogan. Kalau praktiknya justru membuka keran impor, publik berhak mempertanyakan konsistensi pemerintah,” ujar Politisi Partai Golkar itu.<\/p>\n

Baca: Banjir produk impor akibatkan industri hulu-hilir melemah<\/a><\/p>\n

Firman mengingatkan, industri otomotif bukan sekadar soal perakitan kendaraan. Di dalamnya terdapat rantai pasok panjang yang melibatkan industri baja, komponen, ban, kaca, hingga ribuan UMKM pendukung.<\/p>\n

Impor kendaraan dalam bentuk utuh dinilai memutus mata rantai nilai tambah yang seharusnya dinikmati pekerja dan pelaku usaha dalam negeri.<\/p>\n

“Setiap unit yang diproduksi di dalam negeri menciptakan multiplier effect, yaitu tenaga kerja terserap, pajak masuk, industri komponen bergerak. Kalau kita impor CBU, nilai tambah itu justru dinikmati negara lain,” tegasnya.<\/p>\n

Ia juga menyoroti potensi kecurigaan publik apabila kebijakan impor tersebut tidak disertai penjelasan terbuka dan rasional.<\/p>\n

Menurut Firman, pemerintah wajib memaparkan dasar ekonomi dan teknis keputusan itu secara transparan.<\/p>\n

“Kalau tidak dijelaskan secara gamblang, wajar publik bertanya: apakah ada lobi industri tertentu, kepentingan jangka pendek, atau pertimbangan lain yang tidak disampaikan? Pemerintah harus terbuka,” katanya.<\/p>\n

Baca: Potensi deindustrialisasi akibat dominasi belanja pemerintah<\/a><\/p>\n

Sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Firman menegaskan BUMN semestinya menjadi lokomotif penguatan industri nasional, bukan justru membuka ruang impor yang bisa menggerus ekosistem otomotif dalam negeri.<\/p>\n

Ia mendorong agar kebutuhan kendaraan operasional untuk program Koperasi Desa Merah Putih dipenuhi melalui produksi nasional.<\/p>\n

“BUMN harus berpihak pada industri dalam negeri. Kalau tidak ada alasan mendesak dan rasional, Presiden harus mengevaluasi bahkan membatalkan rencana impor ini,” tandasnya.<\/p>\n

Firman memastikan DPR akan mencermati kebijakan tersebut secara ketat. Ia mengingatkan bahwa industri otomotif menyangkut jutaan tenaga kerja dan kepentingan ekonomi jangka panjang bangsa.<\/p>\n

“Keputusan strategis tidak boleh didasarkan pada kepentingan sesaat. Negara harus hadir melindungi industri nasional dan tenaga kerja kita,” pungkas legislator asal Pati, Jawa Tengah itu.<\/p>\n

Sementara, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO menyebut, saat ini pihaknya memiliki 61 perusahaan anggota dengan total kapasitas produksi kendaraan roda empat mencapai 2,5 juta unit per tahun.<\/p>\n

Baca: Pemerintah didesak hentikan industri ekstraktif<\/a><\/p>\n

Untuk segmen kendaraan komersial kelas menengah ke bawah atau pikap, produksi dilakukan oleh sejumlah anggota, yakni Suzuki Indomobil Motor, Isuzu Astra Motor Indonesia, Krama Yudha Tiga Berlian Motors, SGMW Motor Indonesia, Sokonindo Automobile, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan Astra Daihatsu Motor.<\/p>\n

Secara keseluruhan, kapasitas produksi kendaraan pikap nasional disebut mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun dan hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.<\/p>\n

Mayoritas kendaraan yang diproduksi merupakan penggerak 4×2 dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen.<\/p>\n

Menurut GAIKINDO, kendaraan komersial 4×2 tersebut selama ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga ke berbagai daerah, didukung jaringan layanan purna jual yang luas.<\/p>\n

Sementara untuk kendaraan penggerak 4×4, industri dalam negeri juga dapat memproduksi, meski membutuhkan waktu persiapan.<\/p>\n

Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika menyatakan industri otomotif nasional memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.<\/p>\n

“Sebenarnya anggota GAIKINDO dan juga industri-industri pendukungnya, di antaranya industri komponen otomotif yang tergabung dalam GIAMM, mempunyai kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun memang diperlukan waktu yang memadai agar jumlah dan kriterianya dapat dipenuhi,” ujar Putu Juli dalam keterangan resminya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Rencana impor 105.000 unit mobil pikap secara utuh (completely built up\/CBU) oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dari dua produsen India, Mahindra dan Tata Motors, memantik polemik serius di tengah industri otomotif nasional. Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo menilai, kebijakan tersebut janggal dan berpotensi melemahkan arah industrialisasi nasional yang selama ini digaungkan […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":2763,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1062],"class_list":["post-2762","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-pikap"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2762","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2762"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2762\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2763"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2762"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2762"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2762"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}