{"id":2904,"date":"2026-07-30T00:33:14","date_gmt":"2026-07-30T00:33:14","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=2904"},"modified":"2026-07-30T00:33:14","modified_gmt":"2026-07-30T00:33:14","slug":"dpr-pernyataan-jokowi-soal-revisi-uu-kpk-tidak-tepat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=2904","title":{"rendered":"DPR: Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Tidak Tepat"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Anggota Komisi III DPR Abdullah membantah pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang mengesankan dirinya tidak bertanggung jawab atas revisi UU KPK.<\/p>\n<p>Menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi mengatakan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR dan dia tidak menandatanganinya.<\/p>\n<p>&ldquo;Pernyataan Presiden ke 7 Joko Widodo yang intinya merasa tidak berperan dalam pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak tepat,&rdquo; ujar Abduh dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (16\/2\/2026).<\/p>\n<p>Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini menjelaskan, saat itu Jokowi mengirim tim mewakili pemerintah untuk membahas revisi UU KPK. Artinya revisi UU KPK ini dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/nasional\/244735578\/kkn-kembali-marak-pdi-perjuangan-dorong-revisi-uu-kpk\">Baca: PDI Perjuangan dorong UU KPK&nbsp;direvisi&nbsp;lagi<\/a><\/p>\n<p>Politisi Fraksi PKB ini pun menegaskan terkait Jokowi yang tidak menandatangani revisi UU KPK, secara konstitusi bukan berarti dirinya menolak UU KPK terbaru tersebut.<\/p>\n<p>&ldquo;Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama,&#8221; ujar Abduh.<\/p>\n<p>&#8220;Kemudian, soal tidak ditandatanganinya UU KPK terbaru oleh beliau, hal tersebut tidak berpengaruh apa-apa karena berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, UU tetap berlaku 30 hari setelah disahkan dengan atau tanpa tanda tangan Presiden,&#8221; imbuhnya.<\/p>\n<p>Seperti&nbsp;diberitakan&nbsp;sebelumnya, Jokowi menyetujui usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK dikembalikan ke versi yang lama.&nbsp;Jokowi menyinggung UU KPK versi tersebut merupakan hasil inisiatif DPR.<\/p>\n<p>&#8220;Ya saya setuju, bagus (UU KPK kembali ke versi lama), karena itu dulu (revisi UU KPK) inisiatif DPR, lho. Jangan keliru ya, itu inisiatif DPR,&#8221; kata Jokowi, dilansir detikJateng, Jumat (13\/2\/2026).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/nasional\/244730869\/komisi-iii-dpr-buka-peluang-revisi-uu-kpk\">Baca: Komisi III DPR buka peluang UU KPK kembali direvisi<\/a><\/p>\n<p>Jokowi mengaku UU KPK direvisi pada saat dirinya menjabat presiden atas inisiatif DPR. Namun dia menekankan tidak menandatangani UU hasil revisi tersebut.<\/p>\n<p>&#8220;Ya, memang (revisi UU KPK). Saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">Usulan revisi UU KPK merupakan inisiatif dari DPR namun pemrintahan Jokowi saat itu aktif dalam terlibat dalam pembahasan, sehingga UU ini bisa segera disahkan tanpa hambatan dari pemerintah.<\/p>\n<p>Kelompok masyarakat sipil menilai poin-poin revisi UU KPK akan melumpuhkan KPK dan melemahkan pemberantasan korupsi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Anggota Komisi III DPR Abdullah membantah pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang mengesankan dirinya tidak bertanggung jawab atas revisi UU KPK. Menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi mengatakan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR dan dia tidak menandatanganinya. &ldquo;Pernyataan Presiden ke 7 Joko Widodo yang intinya merasa tidak berperan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":2905,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1029,1109],"class_list":["post-2904","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-jokowi","tag-uu-kpk"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2904","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2904"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2904\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2905"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2904"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2904"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2904"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}