{"id":2906,"date":"2026-07-30T00:33:15","date_gmt":"2026-07-30T00:33:15","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=2906"},"modified":"2026-07-30T00:33:15","modified_gmt":"2026-07-30T00:33:15","slug":"regulasi-yang-melarang-klaim-palsu-produk-ramah-lingkungan-atau-greenwashing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=2906","title":{"rendered":"Regulasi yang Melarang Klaim Palsu Produk Ramah Lingkungan atau Greenwashing"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Praktik greenwashing terbukti berdampak buruk terhadap upaya dunia usaha untuk beroperasi secara lebih ramah lingkungan. Karena itu, regulasi dan pemerintah berperan penting dalam mencegah greenwashing<\/p>\n

Untuk mengatasi praktik greenwashing, sejumlah negara dan lembaga internasional telah mengeluarkan regulasi dan panduan, di antaranya:<\/p>\n

Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (FTC) misalnya, telah merilis Green Guides<\/em> yang mengatur bagaimana perusahaan dapat memasarkan produk mereka sebagai produk ramah lingkungan.<\/p>\n

Sedangkan Komisi Uni Eropa telah merilis Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) yang mewajibkan perusahaan keuangan untuk melaporkan dampak keberlanjutan investasi mereka.<\/p>\n

Sementara Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) juga menyediakan standar seperti ISO 14020 untuk klaim produk ramah lingkungan yang valid.<\/p>\n

Baca: Dampak greenwashing terhadap upaya menuju keberlanjutan<\/a><\/p>\n

Lantas bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur greenwashing, namun perlindungan hukum terhadap klaim lingkungan palsu disinggung dalam sejumlah undang-undang (UU)<\/p>\n

Berikut adalah kerangka aturan dan mitigasi untuk mencegah greenwashing di Indonesia, sebagaimana dilansir di The Conversation:<\/p>\n

1. UU No. 8\/1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 4 & 8 UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mengelabui konsumen mengenai kualitas atau standar produk (termasuk klaim “hijau” palsu).<\/p>\n

Sanksi bisa berupa pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp 2 miliar.<\/p>\n

2. UU No. 32\/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Mewajibkan transparansi data dan melarang penyampaian informasi palsu, menyesatkan, atau menghambat informasi mengenai lingkungan hidup.<\/p>\n

Baca: Kesadaran akan pentingnya produk ramah lingkungan terus meningkat<\/a><\/p>\n

3. POJK No. 51\/POJK.03\/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan: Mewajibkan lembaga jasa keuangan dan emiten menyampaikan laporan keberlanjutan yang jujur, tidak menyesatkan, dan diverifikasi.<\/p>\n

Aturan ini mewajibkan transparansi, data terverifikasi, dengan sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggar.<\/p>\n

5. PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE): Mengatur tentang kebenaran iklan dan informasi produk di platform digital.<\/p>\n

Dapat disimpulkan, greenwashing menjadi tantangan besar dalam era keberlanjutan, di mana banyak perusahaan mencoba memanfaatkan kesadaran lingkungan konsumen tanpa melakukan perubahan nyata.<\/p>\n

Untuk membedakan klaim yang benar-benar berkelanjutan dari yang menyesatkan, penting bagi konsumen untuk lebih kritis dengan memeriksa sertifikasi, transparansi perusahaan, serta bukti kuantitatif yang diberikan.<\/p>\n

Regulasi dan pengawasan yang lebih ketat juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa hanya perusahaan dengan komitmen nyata terhadap lingkungan yang mendapatkan pengakuan.<\/p>\n

Dengan kerja sama semua pihak dapat didorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berdampak positif bagi lingkungan.<\/p>\n

Baca: Lima ciri produk ramah lingkungan<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Praktik greenwashing terbukti berdampak buruk terhadap upaya dunia usaha untuk beroperasi secara lebih ramah lingkungan. Karena itu, regulasi dan pemerintah berperan penting dalam mencegah greenwashing Untuk mengatasi praktik greenwashing, sejumlah negara dan lembaga internasional telah mengeluarkan regulasi dan panduan, di antaranya: Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (FTC) misalnya, telah merilis Green Guides yang […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":2907,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1112,206],"class_list":["post-2906","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-greenwashing","tag-ramah-lingkungan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2906","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2906"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2906\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2907"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2906"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2906"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2906"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}