<\/p>\n
<\/strong><\/p>\n 7cloud.asia<\/strong> – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), didukung Disability Rights Advocacy Fund (DRAF), bersama mitra layanan hukum LBH APIK Jakarta, luncurkan aplikasi PIKPPD (Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas),<\/p>\n Aplikasi PIKPPD adalah sebuah platform berbasis web yang berfungsi sebagai pusat informasi layanan dan pendataan kasus yang inklusif.<\/p>\n Peluncuran ini dilakukan di sela dialog publik bertajuk “Dari Regulasi ke Praktik: Penguatan Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Disabilitas Berbasis UU TPKS” pada Selasa (27\/1\/2026) di Jakarta.<\/p>\n Ini menjadi momentum krusial dengan diluncurkannya instrumen perlindungan hukum terbaru bagi perempuan disabilitas di Indonesia.<\/p>\n Melalui peluncuran PIKPPD dan penguatan kerja sama dengan kepolisian serta mitra layanan seperti LBH APIK Jakarta, HWDI menegaskan komitmennya untuk mengubah UU TPKS dari regulasi menjadi praktik perlindungan nyata bagi seluruh perempuan disabilitas di Indonesia.<\/p>\n Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA), sepanjang tahun 2021 terdapat 987 kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas, di mana mayoritas merupakan kekerasan seksual (591 korban).<\/p>\n Sekretaris Umum HWDI, Mahretta Maha menekankan pentingnya inovasi dalam pendataan ini. Peluncuran aplikasi PIKPPD, Video Edukasi, dan Buku Braille ini disebutnya sebagai langkah nyata HWDI dalam meruntuhkan tembok hambatan informasi.<\/p>\n ”Kami ingin memastikan tidak ada lagi perempuan disabilitas yang tertinggal dalam mengakses keadilan hanya karena media edukasi yang tidak aksesibel atau sistem pelaporan yang sulit dijangkau,” ujarnya saat prosesi peluncuran.<\/p>\n Perpanjangan MOU HWDI–Polri<\/strong> MOU ini merupakan hasil evaluasi mendalam atas kerja sama periode 2019–2024 yang menyoroti hambatan akomodasi yang layak di lapangan.<\/p>\n Ketua Umum HWDI, Revita Alvi, menegaskan bahwa MOU ini membawa pergeseran paradigma. Fokus HWDI kini bukan lagi sekadar koordinasi normatif, melainkan mandat pemenuhan akomodasi yang Layak bagi Perempuan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum (PDBH).<\/p>\n ”Kami mendorong agar biaya operasional seperti Juru Bahasa Isyarat dan Pendamping Disabilitas masuk dalam perencanaan anggaran Polri (DIPA) hingga tingkat satuan kerja terkecil,” ujarnya.<\/p>\n Sinergi multisektoral<\/strong> HWDI juga melakukan asesmen terhadap minat dan preferensi siswa penyandang disabilitas di 9 Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah Jakarta dan Bekasi.<\/p>\n HWDI juga melakukan penguatan kapasitas secara masif, mulai dari Training of Trainers (ToT) di 33 DPD hingga pelatihan intensif di 8 provinsi yaitu Jambi, Banten, DKI Jakarta, Riau, Lampung, Jawa Tengah, kabupaten Bekasi Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.<\/p>\n “Prinsip kami adalah ‘disabilitas mendampingi disabilitas’. Pendamping terbaik adalah sesama perempuan disabilitas yang memahami hambatan berlapis yang dialami korban,” jelas Rina Prasarani.<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" 7cloud.asia – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), didukung Disability Rights Advocacy Fund (DRAF), bersama mitra layanan hukum LBH APIK Jakarta, luncurkan aplikasi PIKPPD (Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas), Aplikasi PIKPPD adalah sebuah platform berbasis web yang berfungsi sebagai pusat informasi layanan dan pendataan kasus yang inklusif. Peluncuran ini dilakukan di sela dialog […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":3251,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1226,1225],"class_list":["post-3250","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-hwdi","tag-perempuan-disabilitas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3250","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3250"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3250\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3251"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3250"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3250"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3250"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Salah satu poin utama dalam dialog ini adalah sosialisasi Nota Kesepahaman (MOU) terbaru antara HWDI dan Polri yang ditandatangani pada 4 November 2025.<\/p>\n
HWDI, bersama LBH APIK Jakarta, juga telah mempublikasikan buku saku UU TPKS format Braille, SOP Penanganan Perempuan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum (PDBH) untuk memastikan seluruh tahapan hukum berjalan tanpa trauma berulang reviktimisasi.<\/p>\n