{"id":3489,"date":"2026-07-30T00:36:05","date_gmt":"2026-07-30T00:36:05","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=3489"},"modified":"2026-07-30T00:36:05","modified_gmt":"2026-07-30T00:36:05","slug":"fpan-paparkan-usulan-ruu-pengelolaan-perubahan-iklim-di-badan-legislasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=3489","title":{"rendered":"FPAN Paparkan Usulan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim di Badan Legislasi"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Badan Legislasi (Baleg) DPR, pada Kamis (15\/1\/2026) menggelar Rapat Pleno untuk mendengarkan penjelasan pengusul dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Perubahan Iklim.<\/p>\n

RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini diusulkan sebagai respons mendesak terhadap dampak krisis iklim yang semakin nyata, seperti ancaman tenggelamnya wilayah pesisir hingga gangguan ketahanan pangan yang membutuhkan payung hukum spesifik.<\/p>\n

Mewakili Fraksi PAN sebagai pengusul, Anggota Baleg DPR Andi Yuliani Paris, mengungkapkan urgensi Indonesia memiliki undang-undang khusus (lex specialist<\/em>) terkait iklim.<\/p>\n

Dia mencontohkan tujuh negara maju, seperti Denmark, Kanada, Inggris, dan Australia, yang telah memiliki undang-undang serupa dengan lembaga yang kuat untuk mengatur dampak multidimensi dari perubahan iklim.<\/p>\n

Dampak multidimensi dari perubahan iklim ini, menurut Andi Yuliani Paris belum sepenuhnya terakomodasi dalam UU Lingkungan Hidup saat ini.<\/p>\n

Baca: ARUKI desak pengesahan UU Keadilan Iklim<\/a><\/p>\n

“Negara yang sudah punya UU Climate Change (Perubahan Iklim) ini punya badan yang mengatur multidimensi. Seharusnya Indonesia punya lah, apalagi kita berada di negara tropis yang dampak perubahan iklimnya sangat berpengaruh,” ujar Andi Yuliani di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15\/1\/2026).<\/p>\n

Andi mengatakan, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai instrumen vital untuk mencapai target nasional penurunan emisi.<\/p>\n

Ia mengingatkan bahwa komitmen Indonesia menurunkan emisi karbon sekitar 30 persen dan mencapai Net Zero Emission<\/em> atau emisi nol pada tahun 2060 harus dibarengi dengan upaya yang serius dan terukur.<\/p>\n

Senada dengan Andi, Edison Sitorus yang juga berasal dari PAN menekankan bahwa perubahan iklim telah berdampak langsung pada sektor pertanian akibat perubahan pola hujan dan emisi karbon yang mengganggu produktivitas panen.<\/p>\n

Oleh karena itu, regulasi ini dinilai perlu dipercepat agar penanganan dampak iklim tidak terlambat dilakukan setelah bencana terjadi.<\/p>\n

Baca: Diplomasi perdagangan karbon delegasi RI menuai kritik<\/a><\/p>\n

Menanggapi usulan tersebut, Pimpinan Rapat Baleg, Bob Hasan, memberikan catatan kritis mengenai penggunaan nomenklatur “Pengelolaan” dalam judul RUU.<\/p>\n

Menurut Bob, kata tersebut cenderung berkonotasi pada aspek bisnis atau ekonomi, padahal substansi yang dipaparkan pengusul lebih menitikberatkan pada aspek mitigasi, adaptasi, dan keselamatan lingkungan.<\/p>\n

Selain itu, rapat juga menyoroti perlunya harmonisasi ketat agar pengaturan mengenai karbon dalam RUU ini tidak tumpang tindih dengan regulasi yang sedang dibahas di komisi lain, seperti Komisi IV dan Komisi VII.<\/p>\n

“Soal karbon dan sebagainya nanti akan kita perdalam lagi, tapi judulnya saya pikir ‘pengelolaan’ ini mesti kita pertimbangkan ulang. Karena ini bicara mengenai akibat-akibat perubahan iklim, bukan sekadar mengelola objek yang sudah ada,” tegas Bob Hasan.<\/p>\n

Menutup rapat tersebut, Baleg menyepakati akan menjadwalkan pembahasan lebih lanjut dengan mengundang komisi-komisi terkait, termasuk Komisi I, Komisi IV, dan Komisi XII, guna memastikan harmonisasi pasal-pasal dalam RUU tersebut berjalan efektif dan terintegrasi.<\/p>\n

Baca: Paradoks kebijakan iklim Indonesia<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Badan Legislasi (Baleg) DPR, pada Kamis (15\/1\/2026) menggelar Rapat Pleno untuk mendengarkan penjelasan pengusul dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Perubahan Iklim. RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini diusulkan sebagai respons mendesak terhadap dampak krisis iklim yang semakin nyata, seperti ancaman tenggelamnya wilayah pesisir hingga gangguan ketahanan pangan yang […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":3490,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[17,1287],"class_list":["post-3489","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-lingkungan","tag-ruu-pengelolaan-perubahan-iklim"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3489","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3489"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3489\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3490"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3489"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3489"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3489"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}