{"id":3570,"date":"2026-07-30T00:36:30","date_gmt":"2026-07-30T00:36:30","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=3570"},"modified":"2026-07-30T00:36:30","modified_gmt":"2026-07-30T00:36:30","slug":"brin-pemulihan-pasca-bencana-banjir-sumatra-harus-berorientasi-pada-warga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=3570","title":{"rendered":"BRIN: Pemulihan Pasca-Bencana Banjir Sumatra Harus Berorientasi pada Warga"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pendekatan yang menempatkan warga\/penduduk sebagai subjek utama pemulihan pasca-bencana ekologis banjir Sumatera.<\/p>\n<p>Dilansir&nbsp;di&nbsp;laman&nbsp;resmi&nbsp;BRIN,&nbsp;Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim mengatakan, pemulihan yang mengabaikan dimensi ekologis dan sosial justru berisiko memicu bencana berikutnya.<\/p>\n<p>Menurut Ali, tata ruang adaptif tidak sekadar instrumen teknis, melainkan arena ekologi politik yang mempertemukan kepentingan keselamatan penduduk, keberlanjutan lingkungan, dan aktivitas ekonomi.<\/p>\n<p>&ldquo;Pemulihan bukan hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memulihkan kepercayaan, relasi sosial, dan rasa aman kolektif. Tanpa itu, pemulihan akan bersifat semu,&rdquo; katanya, dalam Weekly Webinar Series Update Sumatera ke-2, bertajuk &ldquo;Badai Belum Berlalu: Merancang Pemulihan Terintegrasi dan Tata Ruang Adaptif untuk Mitigasi Bencana Berulang&rdquo;, di Jakarta, Kamis (8\/1\/2026).<\/p>\n<p>Data kependudukan, mobilitas, struktur rumah tangga, serta kerentanan sosial perlu menjadi dasar perencanaan agar kebijakan kebencanaan bersifat antisipatif dan berbasis bukti.<\/p>\n<p>BRIN berperan strategis, tidak hanya sebagai penghasil pengetahuan, tetapi juga penjaga nalar publik dalam isu kebencanaan, pemulihan, dan perubahan iklim.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/lingkungan\/247051856\/pengurus-negara-dinilai-masih-setengah-hati-menegakkan-hukum-terhadap-perusahaan-penyebab-banjir-sumatera\">Baca: Penegakan hukum setengah hati terhadap perusahaan pemicu banjir Sumatera<\/a><\/p>\n<p>Ia menambahkan, fase pemulihan pasca-bencana merupakan tahapan paling rapuh dan krusial dalam siklus kebencanaan.<\/p>\n<p>Pada fase ini, masyarakat terdampak menghadapi hilangnya penghidupan, terganggunya relasi sosial, meningkatnya beban kelompok rentan, serta ketidakpastian masa depan. Apabila tidak dikelola secara tepat, pemulihan berpotensi melahirkan ketidakadilan sosial baru.<\/p>\n<p>Ali menegaskan, bencana harus dipahami sebagai bagian dari siklus interaksi antara manusia, lingkungan, dan tata kelola.<\/p>\n<p>&ldquo;Pemulihan pasca-bencana bukan akhir, melainkan titik awal untuk menentukan apakah kita terjebak bencana berulang atau mampu membangun ketangguhan jangka panjang,&rdquo; tegas Ali.<\/p>\n<p>Profesor Riset Pusat Riset Kependudukan BRIN, Subarudi, menyoroti pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan serta keadilan antargenerasi.<\/p>\n<p>Dia mengkritik lemahnya tata kelola dan maraknya korupsi di sektor kehutanan dan pertambangan yang menyebabkan negara menanggung beban kerusakan lingkungan.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/lingkungan\/247027877\/update-banjir-sumatera-ketidakjelasan-status-hukum-gelondongan-kayu-hambat-pemulihan\">Baca: Ketidakjelasan status hukum kayu gelondongan hambat pemulihan<\/a><\/p>\n<p>Menurutnya, kerugian akibat eksploitasi SDA tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga ekologis dan sosial dalam jangka panjang. Hal ini tercermin pada banjir Sumatera pada akhir November lalu.<\/p>\n<p>Karena itu, Subarudi menekankan pentingnya peran negara dalam mencegah eksploitasi berlebihan. Dia juga mendorong pengurus negara menindak tegas pelaku perusak lingkungan.<\/p>\n<p>&ldquo;Negara perlu menegakkan prinsip &lsquo;siapa merusak, wajib memulihkan&rsquo;, serta memastikan pengelolaan SDA benar-benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,&rdquo; katanya.<\/p>\n<p>Peneliti Pusat Riset Geoinformatika BRIN yang juga Ketua Task Force Penanggulangan Bencana BRIN, Joko Widodo, mengungkapkan bahwa penanganan bencana merupakan proses berkelanjutan dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.<\/p>\n<p>BRIN memanfaatkan sains dan teknologi, khususnya analisis citra satelit dan data spasial, untuk mendukung respons kebencanaan berbasis bukti.<\/p>\n<p>Menurutnya, BRIN terlibat aktif dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk integrasi data nasional yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.<\/p>\n<p>Analisis spasial BRIN menjadi rujukan awal bagi Bappenas dalam menyusun perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.<\/p>\n<p>&ldquo;Hasil analisis mencakup pemetaan wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, meliputi desa, bangunan, jalan, dan jembatan. Data tersebut disajikan melalui platform SPEKTRA dan bersifat terbuka untuk dimanfaatkan secara kolaboratif,&rdquo; jelasnya.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/lingkungan\/247040290\/banjir-sumatera-pembangunan-yang-hanya-mengejar-pertumbuhan-dan-investasi-berdampak-buruk-pada-lingkungan\">Baca: Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan dan investasi merusak lingkungan<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong pendekatan yang menempatkan warga\/penduduk sebagai subjek utama pemulihan pasca-bencana ekologis banjir Sumatera. Dilansir&nbsp;di&nbsp;laman&nbsp;resmi&nbsp;BRIN,&nbsp;Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim mengatakan, pemulihan yang mengabaikan dimensi ekologis dan sosial justru berisiko memicu bencana berikutnya. Menurut Ali, tata ruang adaptif tidak sekadar instrumen teknis, melainkan arena ekologi politik [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":3571,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[290,1320],"class_list":["post-3570","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-banjir-sumatera","tag-pemulihan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3570","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3570"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3570\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3571"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3570"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3570"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3570"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}