{"id":3707,"date":"2026-07-30T00:37:05","date_gmt":"2026-07-30T00:37:05","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=3707"},"modified":"2026-07-30T00:37:05","modified_gmt":"2026-07-30T00:37:05","slug":"politisi-partai-demokrat-tolak-wacana-pilkada-melalui-dprd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=3707","title":{"rendered":"Politisi Partai Demokrat Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Benny Kabur Harman, menentang wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau&nbsp;Pilkada melalui DPRD.<\/p>\n<p>Menurutnya,&nbsp;Pilkada&nbsp;melalui&nbsp;DPRD&nbsp;tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar dalam demokrasi lokal.<\/p>\n<p>Benny menilai, Pilkada tidak langsung justru berpotensi mempertahankan masalah klasik seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga lemahnya netralitas aparatur negara.<\/p>\n<p>&ldquo;Menurut saya, kembali ke Pilkada&nbsp;melalui DPRD itu bukan solusi,&rdquo; ujar Benny dikutip Parlementaria, Senin (5\/1\/2026).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/nasional\/247009809\/tolak-pemilihan-kepala-daerah-oleh-dprd-pdi-perjuangan-mengebiri-hak-rakyat\">Baca: PDI Perjuangan menilai Pilkada melalui DPRD mengebiri hak rakyat<\/a><\/p>\n<p>Politisi Partai Demokrat itu menekankan, akar persoalan Pilkada terletak pada lemahnya regulasi. Karena itu, ia mendorong perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada agar norma hukum lebih jelas dan memiliki daya paksa yang kuat.<\/p>\n<p>&ldquo;Buat UU Pilkada yang lebih baik. Norma harus jelas dan tegas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar,&rdquo; katanya.<\/p>\n<p>Terkait tingginya ongkos politik, Benny berpandangan negara seharusnya mengambil peran lebih besar dengan membiayai pelaksanaan Pilkada.<\/p>\n<p>Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas demokrasi atau menghilangkan hak rakyat memilih pemimpin secara langsung.<\/p>\n<p>&ldquo;Jika tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat dan lahirnya pemimpin berkualitas, anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur dari pemilihan langsung,&rdquo; tegas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/nasional\/247018678\/pilkada-jalan-tengah-alternatif-untuk-pemilihan-kepala-daerah-yang-adil\">Baca: Alternatif untuk pemilihan kepala daerah yang adil<\/a><\/p>\n<p>Di akhir pernyataannya, Benny mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan tidak apatis terhadap politik. Ia menegaskan perjuangan politik seharusnya tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.<\/p>\n<p>&ldquo;Jangan pernah putus asa berjuang untuk rakyat. Politik itu harus riang gembira,&rdquo; pungkasnya.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali mengemuka. Pemerintah mengeklaim, Pilkada oleh DPRD merupakan solusi untuk memangkas biaya politik yang besar.<\/p>\n<p>Wacana tersebut kembali bergulir setelah disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan didukung sejumlah partai politik pendukung pemerintah, seperti Gerindra, PKB, PAN dan Golkar.<\/p>\n<p>Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan agar pilkada pada pemilu mendatang dilakukan melalui DPRD. Usulan itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat perayaan HUT ke-61 Partai Golkar Desember lalu.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/sorotan\/245558269\/riset-temukan-mahalnya-biaya-politik-simak-apa-saja-peruntukannya\">Baca: Mahalnya biaya politik di Indonesia<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Benny Kabur Harman, menentang wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau&nbsp;Pilkada melalui DPRD. Menurutnya,&nbsp;Pilkada&nbsp;melalui&nbsp;DPRD&nbsp;tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar dalam demokrasi lokal. Benny menilai, Pilkada tidak langsung justru berpotensi mempertahankan masalah klasik seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga lemahnya netralitas aparatur negara. &ldquo;Menurut saya, kembali ke Pilkada&nbsp;melalui [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":3708,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1264],"class_list":["post-3707","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-pilkada-melalui-dprd"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3707","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3707"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3707\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3708"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3707"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3707"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3707"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}