{"id":4159,"date":"2026-07-30T00:39:07","date_gmt":"2026-07-30T00:39:07","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=4159"},"modified":"2026-07-30T00:39:07","modified_gmt":"2026-07-30T00:39:07","slug":"kemenhut-klaim-cabut-22-izin-pemanfaatan-hutan-seluas-1012-juta-hektare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=4159","title":{"rendered":"Kemenhut Klaim Cabut 22 Izin Pemanfaatan Hutan Seluas 1,012 Juta Hektare"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melaporkan bahwa pemerintah mencabut sebanyak 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016 atau 1,012 juta hektare secara nasional.<\/p>\n

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15\/12\/2025) Raja Juli mengatakan pencabutan izin tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto pada rapat terbatas sebelumnya.<\/p>\n

“Bagian dari penertiban kawasan hutan, pada hari ini, kami mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan seluas 1.012.016 hektare,” katanya.<\/p>\n

Namun, Raja Juli menekankan bahwa 22 PBPH tersebut berada di seluruh Indonesia, bukan hanya di tiga provinsi di Pulau Sumatera yang terkena banjir bandang.<\/p>\n

Langkah tersebut telah dilakukan sejak 3 Februari 2025. Pada tahap sebelumnya, pemerintah telah menertibkan sekitar 500.000 hektare kawasan hutan.<\/p>\n

Dengan demikian, pemerintah telah menertibkan sekitar 1,5 juta hektare PBPH bermasalah selama pemerintahan Presiden Prabowo.<\/p>\n

Baca: Menhut didesak cabut semua izin usaha sektor kehutanan di daerah terdampak banjir Sumatera<\/a><\/p>\n

Selain pencabutan izin, pemerintah juga menindaklanjuti aspek penegakan hukum. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi sejumlah kasus di tiga provinsi (Aceh, Sumut, dan Sumbar), terutama terkait dengan kayu hanyut saat banjir Sumatera.<\/p>\n

Diberitakan sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat menyatakan bencana banjir Sumatera tak cuma disebabkan cuaca ekstrem, melainkan juga karena kerusakan lingkungan.<\/p>\n

Salah satu indikasinya, yakni ditemukan gelondongan kayu yang ikut mengalir bersama arus banjir Sumatra.<\/p>\n

Merespon hal ini, Raja Juli mengatakan pihaknya tengah memproses secara hukum terkait temuan kayu gelondongan yang hanyut saat banjir Sumatera. Adapun kayu gelondongan itu disebut merupakan hasil pembabatan hutan secara liar (ilegal logging).<\/p>\n

Ia menyatakan Kemenhut telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk memproses temuan kayu gelondongan tersebut.<\/p>\n

“Sudah identifikasi di tiga tempat, terutama tentang asal kayu yang hanyut, yang menjadi concern publik<\/em>. Sudah ada catatan berapa perusahaan di tiga provinsi tersebut yang nanti secara hukum akan berproses, baik melalui kepolisian tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH,” urai Raja Juli.<\/p>\n

Baca: Banjir Sumatera adalah cermin kegagalan Negara kendalikan kerusakan lingkungan<\/a><\/p>\n

Dalam kesempatan tersebut, politikus PSI itu berjanji akan menyampaikan hasil penyelidikan mereka kepada masyarakat.<\/p>\n

“InsyaAllah concern publik<\/em> tentang asal kayu, dan juga tindakan kerusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin,” klaim dia.<\/p>\n

Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memastikan akan menindak secara pidana subjek hukum yang menyebabkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.<\/p>\n

“Satgas PKH sudah melakukan langkah-langkah identifikasi perbuatan pidana dan selanjutnya akan memastikan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas bencana yang terjadi,” kata Ketua Tim Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15\/12\/2025)<\/p>\n

Febrie mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas, lokasi, dan perbuatan pidana yang terjadi.<\/p>\n

“Tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana,” katanya dikutip Antaranews.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melaporkan bahwa pemerintah mencabut sebanyak 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016 atau 1,012 juta hektare secara nasional. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15\/12\/2025) Raja Juli mengatakan pencabutan izin tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto pada rapat […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":4160,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[290,95],"class_list":["post-4159","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-banjir-sumatera","tag-hutan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4159","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4159"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4159\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4160"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4159"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4159"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4159"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}