<\/p>\n
7cloud.asia<\/a><\/strong> – <\/span>Konsumsi pangan organik mulai jadi tren <\/span>di masyarakat<\/span><\/a>. Sayang, petani kecil <\/span>kesulitan menembus pasar tersebut<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n Dalam <\/span>riset penulis dan tim<\/span><\/a> di Kabupaten Bogor, kami menemukan bahwa sertifikasi pangan organik pihak ketiga, yang menjadi tiket utama untuk masuk ke jaringan pasar formal, mahal, kaku, dan tidak ramah komunitas petani kecil.<\/span><\/p>\n Untuk menembus tembok besar tersebut, riset kami menemukan solusi alternatif lewat skema penjaminan partisipatif <\/span>Participatory Guarantee Systems<\/span><\/em>\/PGS<\/span><\/a> berbasis kepercayaan dan pengawasan sejawat.<\/span><\/p>\n Cara ini terbukti bisa menjaga mutu dengan biaya lebih rendah. Harapannya, konsumen bisa mengakses produk pangan organik lebih mudah dan murah, sementara petani memperoleh posisi tawar lebih baik.<\/span> <\/span><\/p>\n Temuan riset<\/strong><\/p>\n Kami melakukan riset kualitatif di dua desa sentra pangan organik, yaitu Desa Tugu Selatan (Cisarua) dan Ciaruteun Ilir (Cibungbulang) di Kabupaten Bogor selama Mei – September 2023.<\/span><\/p>\n Di kedua titik tersebut kami melakukan wawancara mendalam, observasi, dan diskusi grup terfokus dengan 31 informan kunci dari petani (petani sayuran, herba, padi, dan susu organik), penyuluh, lembaga sertifikasi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pelaku pasar.<\/span><\/p>\n Setelah itu, kami melakukan analisis dengan beberapa pendekatan:<\/span><\/p>\n Dari analisis tersebut, <\/span>kami mendapati beberapa temuan<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n Pertama<\/span><\/em>, ketimpangan kekuasaan tampak jelas. Dalam matriks SPA, lembaga sertifikasi organik pihak ketiga memegang kuasa tertinggi. Lembaga ini terakreditasi negara dan berwenang menjadi “pemberi label organik” berbasis standar nasional untuk bisa masuk pasar formal. Mereka lah yang menentukan standar, biaya, dan aturan.<\/span><\/p>\n Petani kecil hampir tidak punya pengaruh dan daya tawar dalam sistem ini. Alhasil, sulit bagi mereka untuk masuk pasar organik yang resmi.<\/span><\/p>\n Ironisnya, petani justru menempati posisi tertinggi dalam indikator “potensi” perubahan. Sebab, mereka dekat dengan praktik budi daya, jaringan komunitas, dan legitimasi sosial.<\/span><\/p>\n Kontras ini membantu menjelaskan mengapa perubahan sistem pangan organik justru lebih mungkin muncul dari inisiatif petani dan komunitas, bukan dari lembaga formal yang paling berkuasa.<\/span><\/p>\n Kedua<\/span><\/em>, pola relasi berbeda antardesa. Siapa <\/span>middle-man<\/span><\/em> (broker\/tengkulak) yang menjembatani petani dengan pasar, program, dan pengetahuan berbeda di tiap desa dan sangat memengaruhi bagaimana sistem pangan organik berkembang.<\/span><\/p>\n Bagaimana dukungan pemerintah?<\/strong><\/p>\n Di Tugu Selatan, relasi petani–pemerintah relatif dekat. Pemerintah desa aktif mendampingi kelompok tani.<\/span><\/p>\n Di Ciaruteun Ilir, dukungan negara tidak aktif. Peran penghubung petani dengan pasar justru diperankan oleh lembaga swadaya masyarakat (seperti LSM Mitra).<\/span><\/p>\n Temuan yang paling menarik kami dapati ada di Ciaruteun Ilir. Karena ketimpangan kuasa dan tidak ada dukungan pemerintah, petani kecil sulit mendapatkan sertifikasi ‘resmi’ yang mahal dan ruwet. Mereka akhirnya mencari cara lain untuk tetap menjamin mutu produk.<\/span><\/p>\n\n