{"id":4827,"date":"2026-07-30T00:41:56","date_gmt":"2026-07-30T00:41:56","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=4827"},"modified":"2026-07-30T00:41:56","modified_gmt":"2026-07-30T00:41:56","slug":"politisi-partai-demokrat-desak-presiden-segera-tarik-polisi-aktif-yang-duduki-jabatan-sipil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=4827","title":{"rendered":"Politisi Partai Demokrat Desak Presiden Segera Tarik Polisi Aktif yang Duduki Jabatan Sipil"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman meminta Presiden Prabowo Subianto segera menarik anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif memegang jabatan sipil.<\/p>\n

Putusan MK Nomor nomor 114\/PUU-XXIII\/2025 juga menegaskan bahwa polisi harus mengundurkan diri secara permanen dan tak lagi berstatus anggota aktif Polri jika hendak menjabat di luar institusi Polri.<\/p>\n

Benny meyakini, Prabowo adalah presiden yang patuh terhadap konstitusi, apalagi putusan MK yang bersifat final dan mengikat atau final and binding.<\/p>\n

“Presiden Prabowo adalah presiden yang tunduk dan mematuhi konstitusi. Karena itu kita mengharapkan Presiden Prabowo segera tarik dan kembalikan anggota Polri yang masih aktif di kementerian dan lembaga atau badan” kata Benny K Harman dilansir Parlementaria,  Jumat (14\/11\/2025).<\/p>\n

Benny menilai, anggota Polri aktif yang menduduki posisi jabatan sipil juga bisa diberi alternatif pilihan, apakah pensiun dini atau segera kembali ke organisasi induknya sesuai dengan putusan MK.<\/p>\n

Baca: Daftar perwira polisi aktif yang duduki jabatan sipil<\/a><\/p>\n

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima seluruh permohonan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam sidang yang digelar Kamis (13\/11).<\/p>\n

MK menegaskan bahwa Kapolri tidak bisa lagi menunjuk polisi aktif menduduki jabatan sipil sebelum mereka pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kepolisian.<\/p>\n

Dalam amar putusannya, MK menyatakan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<\/p>\n

MK juga menilai frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri menimbulkan ketidakjelasan norma dan membuka ruang multitafsir.<\/p>\n

Lebih lanjut, MK pun menjelaskan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri sebenarnya sudah cukup jelas. Pasal tersebut menjelaskan anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.<\/p>\n

Baca: Komisi Reformasi Polri dapat rekomendasikan perubahan UU<\/a><\/p>\n

Terkait hal itu, Benny mengingatkan polisi bukan pemegang kekuasaan di negara ini, melainkan abdi masyarakat.<\/p>\n

“Jadi Ingat, Indonesia bukan negara polisi,” tegas Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I itu.<\/p>\n

Benny menambahkan, putusan MK yang menegaskan bahwa Kapolri tidak bisa menunjuk anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil, juga memperkuat prinsip rule of law.<\/p>\n

Menurutnya, hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo untuk memaknai prinsip bahwa pemerintahan bukan sekadar berdasarkan hukum, tetapi pembatasan kekuasaan oleh hukum.<\/p>\n

Di sisi lain, Anggota Komisi DPR yang membidangi hukum dan keamanan itu pun mendorong Presiden Prabowo untuk menjalankan putusan MK terkait larangan rangkap jabatan.<\/p>\n

Benny juga menyinggung putusan MK terdahulu soal larangan menteri dan wakil menteri merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN.<\/p>\n

Baca: Reformasi kepolisian mendesak dilakukan demi demokrasi <\/a><\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Anggota Komisi III DPR Benny K. Harman meminta Presiden Prabowo Subianto segera menarik anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif memegang jabatan sipil. Putusan MK Nomor nomor 114\/PUU-XXIII\/2025 juga menegaskan bahwa polisi harus mengundurkan diri secara permanen dan tak lagi berstatus anggota aktif Polri […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":4828,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1665,1213,1196],"class_list":["post-4827","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-jabatan-sipil","tag-mk","tag-polisi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4827","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4827"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4827\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4828"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4827"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4827"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4827"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}