{"id":4884,"date":"2026-07-30T00:42:17","date_gmt":"2026-07-30T00:42:17","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=4884"},"modified":"2026-07-30T00:42:17","modified_gmt":"2026-07-30T00:42:17","slug":"banyak-pasien-tak-mampu-kena-penonaktifan-bpjs-kesehatan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=4884","title":{"rendered":"Banyak Pasien Tak Mampu Kena Penonaktifan BPJS Kesehatan"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Kebijakan Kementerian Sosial yang menonaktifkan 7,3 juta peserta BPJS&nbsp;Kesehatan&nbsp;dari&nbsp;jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapat sorotan<\/p>\n<p>Anggota Komisi IX DPR Achmad Ru&rsquo;yat menilai langkah penonaktifan 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan&nbsp;tersebut berpotensi menghambat akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang membutuhkan pengobatan rutin.<\/p>\n<p>Banyak dari mereka adalah pasien cuci darah, jantung, ginjal, dan paru yang membutuhkan pengobatan rutin, tetapi mereka (pembayarannya) tidak ter-cover&nbsp;BPJS&nbsp;Kesehatan.<\/p>\n<p>&rdquo;Kami minta BPJS Kesehatan melaporkan progres reaktivasi peserta tersebut, karena sejauh ini baru sekitar 100 ribu yang aktif kembali,&rdquo; ujar Ru&rsquo;yat dalam Rapat Panja Jaminan Kesehatan Nasional di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13\/11\/2025).<\/p>\n<p>Rapat ini dihadiri Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, dan sejumlah asosiasi penyedia layanan kesehatan<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/kesehatan\/246182598\/pemerintah-nonaktifkan-73-juta-peserta-penerima-bantuan-iuran-jaminan-kesehatan-nasional\">Baca: Pemerintah nonaktifkan 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan dari jalur BPI<\/a><\/p>\n<p>Ru&rsquo;yat menjelaskan, berdasarkan hasil pengecekan lapangan, banyak peserta PBI yang dinonaktifkan justru masih masuk kategori desil 1 hingga 4 dalam data sosial ekonomi, tetapi tetap dicabut kepesertaannya.<\/p>\n<p>Ia mencontohkan bahwa di Kabupaten Bogor terdapat sekitar 122 ribu peserta BPJS PBI yang tidak lagi terlayani akibat kebijakan tersebut.<\/p>\n<p>Selain menyoroti penonaktifan peserta PBI, Ru&rsquo;yat juga meminta agar pemerintah menjamin kesetaraan akses layanan kesehatan antara sektor publik dan swasta.<\/p>\n<p>Menurutnya, harmonisasi tarif dan standar pelayanan BPJS penting agar masyarakat tidak dibedakan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.<\/p>\n<p>Ia menuturkan, masih terdapat rumah sakit swasta yang enggan menerima pasien BPJS, kecuali untuk kasus tertentu seperti kanker.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/kesehatan\/246801203\/dpr-pemutihan-tunggakan-bpjs-kesehatan-harus-adil-dan-tepat-sasaran\">Baca: Pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan harus adil dan tepat sasaran<\/a><\/p>\n<p>Dia mengaku&nbsp;pernah mendapat laporan ada pasien darurat di kawasan Sudirman yang tidak dilayani karena rumah sakit swasta itu tidak bekerja sama dengan BPJS&nbsp;Kesehatan.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">&rdquo;Hal seperti ini harus jadi perhatian agar semua rumah sakit bisa melayani peserta BPJS secara setara,&rdquo; tegasnya.<\/p>\n<p>Ru&rsquo;yat juga menyoroti keterbatasan regulasi BPJS Kesehatan&nbsp;yang membatasi ruang gerak profesi dokter dalam menjalankan diagnosis klinis.<\/p>\n<p>Ia meminta agar Panja Jaminan Kesehatan Nasional merekomendasikan kebijakan yang memberikan keleluasaan bagi dokter untuk bekerja secara profesional tanpa dibatasi standar layanan yang terlalu kaku.<\/p>\n<p>&ldquo;Jangan sampai karena keterbatasan aturan, pengobatan menjadi tidak tuntas. Misalnya pada kasus tuberculosis, pasien memang tampak sembuh, tetapi bakteri atau virusnya belum benar-benar hilang sehingga bisa kambuh lagi,&rdquo; pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Kebijakan Kementerian Sosial yang menonaktifkan 7,3 juta peserta BPJS&nbsp;Kesehatan&nbsp;dari&nbsp;jalur Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapat sorotan Anggota Komisi IX DPR Achmad Ru&rsquo;yat menilai langkah penonaktifan 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan&nbsp;tersebut berpotensi menghambat akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang membutuhkan pengobatan rutin. Banyak dari mereka adalah pasien cuci darah, jantung, ginjal, dan paru yang membutuhkan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":4885,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[364,1684],"class_list":["post-4884","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-bpjs-kesehatan","tag-jaminan-kesehatan-nasional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4884","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4884"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4884\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4885"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4884"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4884"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4884"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}