{"id":4917,"date":"2026-07-30T00:42:59","date_gmt":"2026-07-30T00:42:59","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=4917"},"modified":"2026-07-30T00:42:59","modified_gmt":"2026-07-30T00:42:59","slug":"terdampak-penataan-taman-nasional-bogani-nani-wartabone-aliansi-pinogu-merdeka-mengadu-ke-bam-dpr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=4917","title":{"rendered":"Terdampak Penataan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Aliansi Pinogu Merdeka Mengadu ke BAM DPR"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Aliansi Pinogu Merdeka, yang mewakili masyarakat Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo menyampaikan keluhan tentang kehidupan mereka yang terjebak di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, serta keterbatasan akses pembangunan akibat status enclave hutan.<\/p>\n

Keluhan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12\/11\/2025).<\/p>\n

Ketua BAM DPR, Ahmad Heryawan saat menerima warga Pinogu menegaskan bahwa lembaganya memahami dan menaruh perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat Pinogu.<\/p>\n

Ia menyebut persoalan yang dialami warga Pinogu ini menyangkut hak dasar warga negara yang harus segera ditangani pemerintah.<\/p>\n

“Masalah ini paling menyentuh nurani, karena menyangkut hak hidup manusia. Hutan itu ada untuk manusia, bukan manusia untuk hutan,” ujar Ahmad Heryawan dalam rapat yang digelar<\/p>\n

Baca: Ribuan desa dianggap ilegal karena berada di kawasan hutan<\/a><\/p>\n

Aher menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterima, empat dari lima desa di Kecamatan Pinogu masih berada di dalam kawasan hutan dan belum dikeluarkan dari wilayah konservasi. Hanya satu desa, yaitu Pinogu Permai, yang telah mendapat status di luar kawasan hutan.<\/p>\n

“Empat desa lainnya harus segera dikeluarkan dari kawasan hutan agar masyarakat bisa hidup dengan tenang dan mengelola lahannya secara legal. Mereka sudah menetap di sana jauh sebelum ada penataan kehutanan,” tegasnya<\/p>\n

Menurutnya, penataan kawasan hutan tidak boleh mengorbankan kehidupan manusia yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa semangat konservasi harus tetap berjalan, namun dengan memperhatikan keberlangsungan hidup warga yang menjadi bagian dari ekosistem sosial di sekitar hutan.<\/p>\n

“Penataan kawasan hutan memang penting dan kita dukung, tapi pada saat yang sama orang-orang yang hidup di sana harus diselamatkan. Karena tujuan utama keberadaan hutan adalah untuk kepentingan manusia,” ujar Aher.<\/p>\n

Baca: Penyelesaian konflik pertanahan dan kawasan hutan harus melalui koordinasi lintas kementerian<\/a><\/p>\n

Selain persoalan status kawasan, BAM DPR juga menyoroti akses infrastruktur dan pembangunan ekonomi di Pinogu yang masih tertinggal.<\/p>\n

Heryawan menyebut akses jalan dari Kecamatan Pinogu menuju pusat Kabupaten Bone Bolango belum sepenuhnya terbangun sejak Indonesia merdeka, menyebabkan kesulitan distribusi hasil pertanian dan keterisolasian ekonomi masyarakat.<\/p>\n

“Jalan dan transportasi adalah kunci pergerakan orang dan barang. Warga punya hasil kebun, punya kopi, tapi tidak bisa dibawa ke pasar karena jalan rusak dan terbatas,” kata Aher.<\/p>\n

BAM DPR berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pinogu dengan mendorong pembahasan lintas kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian PUPR, dan Kementerian Dalam Negeri.<\/p>\n

Baca: Ribuan anak terancam putus sekolah akibat penertiban kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Riau<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Aliansi Pinogu Merdeka, yang mewakili masyarakat Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo menyampaikan keluhan tentang kehidupan mereka yang terjebak di kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, serta keterbatasan akses pembangunan akibat status enclave hutan. Keluhan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR, di Gedung Nusantara […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":4918,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[832,95,76],"class_list":["post-4917","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-desa","tag-hutan","tag-konservasi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4917","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4917"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4917\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4918"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4917"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4917"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4917"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}