<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – United Nations Framework Convention on Climate Change<\/em> (UNFCCC) menyerukan negara-negara di dunia segera beralih ke energi bersih dengan cara yang berkeadilan demi mengadang dampak krisis iklim yang makin nyata.<\/p>\n Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Simon Stiell dalam pidatonya di pembukaan COP 30 di Stiell mengatakan sudah tidak ada lagi alasan bagi negara-negara di dunia menunda komitmen Perjanjian Paris dan segera beralih ke energi bersih yang berkeadilan.<\/p>\n “Dunia telah sepakat untuk beralih dari bahan bakar fosil. Sekaranglah saatnya Dalam pidatonya, Stiell juga menegaskan jalur transisi energi harus inklusif dan adil, mencakup semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.<\/p>\n Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam JustCOP mengingatkan, pernyataan Stiell itu selayaknya menjadi arah utama Indonesia dalam memperkuat komitmen iklim.<\/p>\n Baca: Dunia butuh solusi iklim, transisi ke energi bersih yang berkeadilan tak bisa ditunda<\/a><\/p>\n Dalam beberapa pertemuan global, Presiden Prabowo Subianto memang menyatakan komitmen transisi energi menuju 100 persen energi bersih dalam satu dekade mendatang.<\/p>\n Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono mengatakan, pernyataan tersebut harus diterjemahkan secara konkret dalam seluruh kebijakan energi nasional.<\/p>\n “Namun, faktanya menunjukkan arah kebijakan terkait transisi energi bersih masih kontradiktif,” kata Agung.<\/p>\n Dokumen seperti Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi “Jika tidak ada koreksi menyeluruh, maka pernyataan politik Presiden Prabowo hanya akan berhenti sebagai retorika tanpa pijakan kebijakan yang nyata,” kata Agung.<\/p>\n Ia menilai komitmen Indonesia di panggung global seperti COP 30 yang tertuang lewat Baca: Misi delegasi Indonesia di COP 30 dinilai tak mewakili kelompok rentan<\/a><\/p>\n Pemerintah harus memastikan agar peta jalan transisi energi nasional benar-benar berpihak pada energi terbarukan yang bersih dan berkeadilan.<\/p>\n Tanpa penyelarasan antara komitmen internasional dan kebijakan domestik, Indonesia berisiko kehilangan kredibilitas di mata global dalam green momentum di kawasan.<\/p>\n SNDC Indonesia yang diserahkan pada Oktober lalu justru sarat dengan solusi palsu yang jauh dari nilai keadilan dan inklusivitas.<\/p>\n Pengkampanye Energi Terbarukan Trend Asia, Beyrra Triasdian mengatakan, pemerintah masih membuka ruang bagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru dan mendorong gas sebagai low carbon fuel.<\/p>\n ”Sebuah langkah yang mempertahankan ketergantungan pada energi fosil dan mengabaikan tanggung jawab untuk memastikan transisi yang adil bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Selasa (11\/11\/2025).<\/p>\n Beyrra menilai arah pendanaan dan kebijakan energi nasional hingga sekarang sama sekali
Belém, Brasil, 10 November 2025, mengatakan bahwa transisi dari energi fosil ke energi yang lebih bersih secara adil akan membantu mengatasi krisis iklim.<\/p>\n
untuk berfokus pada bagaimana kita melakukannya secara adil dan tertib. Berfokus pada
kesepakatan mana yang akan dicapai, untuk mempercepat penggandaan energi terbarukan
dan penggandaan efisiensi energi,” kata Stiell.<\/p>\n
Nasional (KEN), Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2025-2034, dan Rencana
Umum Ketenagalistrikan Nasional 2025–2045 masih menempatkan batu bara dan gas
sebagai sumber utama pasokan energi nasional hingga lebih dari 60 persen dalam dua
dekade mendatang.<\/p>\n
Second Nationally Determined Contribution (SNDC) dan target Net Zero Emission 2060 atau
lebih cepat menuntut keberanian untuk melakukan reformasi kebijakan energi.<\/p>\n
belum menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.<\/p>\n