{"id":4955,"date":"2026-07-30T00:43:13","date_gmt":"2026-07-30T00:43:13","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=4955"},"modified":"2026-07-30T00:43:13","modified_gmt":"2026-07-30T00:43:13","slug":"luas-hutan-di-pulau-jawa-tinggal-15-persen-komisi-iv-dpr-dibutuhkan-rehabilitasi-segera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=4955","title":{"rendered":"Luas Hutan di Pulau Jawa Tinggal 15 Persen, Komisi IV DPR: Dibutuhkan Rehabilitasi Segera"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret menyelamatkan hutan di Pulau Jawa yang kini hanya tersisa sekitar 15 persen dari luas daratan.<\/p>\n

Ia menegaskan, menurut kaidah ekologi, kalau suatu pulau itu ingin sustain dan lestari, hutannya minimal 30 persen agar fungsi ekologis dan hidrologis tetap terjaga.<\/p>\n

“Jadi harusnya policy pemerintah ke depan (difokuskan untuk) penanaman kembali hutan,” ujar Rokhim dalam Rapat Audiensi Komisi IV DPR dengan Forum Penyelamatan Hutan Jawa di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10\/11\/2025).<\/p>\n

Menurut Rokhmin, kerusakan ekologis di Jawa telah menyebabkan banjir, longsor, sedimentasi pada musim hujan serta kekeringan pada musim kemarau yang semakin sering terjadi.<\/p>\n

Ia mencontohkan kondisi Sungai Cilosari yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, dulu mengalir sepanjang tahun, tetapi kini kering selama tiga bulan akibat rusaknya fungsi hidrologis.<\/p>\n

Baca: Pulau Jawa tak layak huni di masa depan jika tambang tidak disetop<\/a><\/p>\n

Politikus PDI-Perjuangan itu menilai pemerintah perlu memperkuat kembali peran Perum Perhutani sebagai badan usaha milik negara (BUMN) di sektor kehutanan untuk memastikan pengelolaan hutan tetap berada di bawah kendali negara.<\/p>\n

“Saya pun sepakat harusnya perhutani dihidupkan kembali. Kalau pun di masa lalu ada kesalahan, yang dikoreksi kesalahannya saja,” tegasnya.<\/p>\n

Lebih jauh, Rokhmin juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap lahan-lahan perkebunan negara yang kini banyak dijarah atau beralih ke tangan konglomerat. Ia menilai fenomena tersebut mencerminkan lemahnya kehadiran negara.<\/p>\n

“Itulah ciri-ciri negara soft state, negara yang tidak hadir. Negara akan hancur kalau menjadi soft state. Artinya, everything can be arranged, semuanya bisa diatur. Saya kira Komisi IV harus bersama pemerintah dan rakyat untuk menegakkan hukum kembali” ujarnya.<\/p>\n

Menutup pernyataannya, Rokhmin meminta pemerintah menegakkan kembali hukum dan kebijakan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Tata Ruang, dan Undang-Undang Kehutanan agar pengelolaan hutan di Jawa benar-benar berpihak pada kelestarian lingkungan dan kemakmuran rakyat.<\/p>\n

Baca: Sentralisasi hambat pengelolaan perhutanan sosial<\/a><\/p>\n

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV lainnya, Dadang M. Naser menilai penyebab utama minimnya luas hutan di Jawa dipicu kerusakan yang dipicu konflik sosial, tumpang tindih pemahaman kebijakan negara, serta pelaksanaan perhutanan sosial yang tidak berjalan sesuai tujuan.<\/p>\n

“Perhutanan sosial ini tujuannya ideal, tapi ternyata di lapangan tidak berhasil. Artinya, 90 persen gagal, 10 persen baru menyatakan ada,” ucap politisi Partai Golkar ini.<\/p>\n

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak\/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.<\/p>\n

Lebih lanjut Dadang mengungkapkan bahwa gagalnya pelaksanaan perhutanan sosial karena minimnya pengawasan yang mengakibatkan kebijakan negara yang bertujuan memberi akses kelola kepada masyarakat malah bergeser menjadi praktik perusakan hutan.<\/p>\n

Karena itu, dalam kesempatan tersebut, Dadang menegaskan bahwa konsep kehutanan sosial seharusnya berbasis agroforestry, bukan hortikultura yang berorientasi tanam cepat panen.<\/p>\n

Baca: JustCOP desak pemerintah hentikan perampasan hutan adat<\/a><\/p>\n

“Kehutanan sosial itu mestinya menjaga tegakan dengan sistem agroforestry. Masyarakat sejahtera hutannya tetap lebat, ” katanya.<\/p>\n

Ia mencontohkan penanaman pohon nangka, sukun, kopi, dan tanaman keras lain yang selaras dengan tujuan menjaga tegakan. Model tersebut kemudian dapat dikombinasikan dengan peternakan, termasuk penyediaan hijauan seperti daun kelor untuk pakan.<\/p>\n

Ia menegaskan penyimpangan seperti itu harus dihentikan dan diluruskan. “Bagaimana hutan mangrove, pilih-pilih pantai, bagaimana tadi konflik sosial tentang pemilikan tahan, kebijakan-kebijakan negara harus kembali dievaluasi,” jelasnya<\/p>\n

Dadang menuturkan Komisi IV saat ini sedang mempersiapkan Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kehutanan untuk mengevaluasi tata kelola hutan nasional, termasuk kebijakan KHDPK dan reforma agraria di kawasan hutan.<\/p>\n

Dalam audiensi, Forum Penyelamatan Hutan Jawa yang dipimpin Eka Santosa meminta Komisi IV mendorong pencabutan SK Kementerian LHK terkait Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDPK) serta menolak pelaksanaan reforma agraria di kawasan hutan Jawa.<\/p>\n

Baca: Target pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat dinilai sangat kecil<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret menyelamatkan hutan di Pulau Jawa yang kini hanya tersisa sekitar 15 persen dari luas daratan. Ia menegaskan, menurut kaidah ekologi, kalau suatu pulau itu ingin sustain dan lestari, hutannya minimal 30 persen agar fungsi ekologis dan hidrologis tetap terjaga. “Jadi […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":4956,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1705,95,1238],"class_list":["post-4955","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-ekologi","tag-hutan","tag-pulau-jawa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4955","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4955"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4955\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4956"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4955"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4955"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4955"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}