<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – Silang pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang besarnya dana mengendap milik Pemda membingungkan publik. Pertentangan ini membuka pertanyaan besar: mengapa data fiskal yang sama-sama berasal dari sistem negara bisa berbeda?<\/p>\n Bagi publik, ini bukan sekadar soal selisih angka, tapi persoalan kepercayaan fiskal nasional.<\/p>\n Jika lembaga pengelola keuangan negara tak memiliki kesamaan data, bagaimana masyarakat bisa meyakini bahwa uang mereka dikelola dengan transparan dan akuntabel?<\/p>\n Ketidaksinkronan data fiskal berisiko besar terhadap tata kelola negara. Yang paling umum adalah fiscal illusion<\/em> atau ilusi fiskal. Ini membuat laporan keuangan tampak sehat di atas kertas, tetapi bisa jadi kemampuan riil fiskal daerah sebenarnya loyo.<\/p>\n Tanpa dasar yang kuat, taruhannya adalah kualitas kebijakan anggaran. Salah-salah, pemerintah pusat ataupun daerah justru melakukan pemborosan bahkan kurangnya pendanaan di sektor publik.<\/p>\n Yang tidak kalah penting adalah erosion of public trust<\/em> atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi fiskal.<\/p>\n Dalam perspektif forensic auditing<\/em> atau audit forensik, setiap anomali data fiskal adalah red flag yang menuntut verifikasi menyeluruh, bukan klarifikasi retoris pengelolanya. Kejujuran angka merupakan fondasi keuangan publik yang sehat.<\/p>\n Bagaimana pengelolaan fiskal di negara lain?<\/strong> Sistem Korean Fiscal Information System<\/em> (K-FIS) menghubungkan seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah dalam satu platform.<\/p>\n Sementara Inggris melalui Whole of Government Accounts (WGA)<\/em> menggabungkan semua laporan keuangan publik dan mengauditnya setiap tahun melalui National Audit Office atau Badan Audit Nasional Inggris.<\/p>\n Keduanya berpegang pada prinsip kepercayaan yang didapat dari transparansi (trust through transparency).<\/p>\n Indonesia sebenarnya memiliki pondasi serupa: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan SIPD Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.<\/p>\n Namun, tanpa integrasi dan rekonsiliasi real-time, keduanya akan terus menimbulkan bias data antarlembaga fiskal.<\/p>\n Membangun Dewan Akuntabilitas Data Fiskal<\/strong> Dewan ini berisi lembaga lintas institusi yang terdiri Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, dan akademisi independen.<\/p>\n Dewan ini berfungsi menyelaraskan definisi dan sumber data fiskal nasional, rekonsiliasi data real-time antarsistem (SPAN–SIPD–BI), dan menyusun dasbor transparansi anggaran (fiscal transparency dashboard) yang dapat diakses publik.<\/p>\n Dengan langkah ini, data fiskal bukan lagi monopoli birokrasi, melainkan barang publik yang bisa diakses kapan saja. Transparansi bukan ancaman; ia adalah fiscal buffer of trust—penyangga kepercayaan yang menentukan legitimasi negara.<\/p>\n Pada akhirnya, polemik fiskal ini bukan soal benar-salah angka, tapi soal moral pengguna anggaran negara. Uang publik adalah amanah. Setiap digit yang dilaporkan pemerintah adalah simbol kepercayaan rakyat.<\/p>\n Dalam dunia audit forensik dikenal adagium: “Numbers don’t lie, but interpretation can” (Angka tidak pernah berbohong, tapi tafsirannya bisa).<\/p>\n Tugas pemerintah bukan adu salah dan adu benar. Melainkan memastikan setiap rupiah yang didapatkan dari pajak masyarakat bisa berguna dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.<\/p>\n Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Rudi Syaf Putra (Dosen Audit Forensik Universitas Muhammadiyah Riau, Universiti Malaysia Terengganu)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" 7cloud.asia – Silang pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang besarnya dana mengendap milik Pemda membingungkan publik. Pertentangan ini membuka pertanyaan besar: mengapa data fiskal yang sama-sama berasal dari sistem negara bisa berbeda? Bagi publik, ini bukan sekadar soal selisih angka, tapi persoalan kepercayaan fiskal nasional. Jika lembaga pengelola keuangan negara tak memiliki kesamaan data, bagaimana […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":5041,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1724],"class_list":["post-5040","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-fiskal"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5040","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5040"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5040\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5041"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5040"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5040"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5040"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
Negara seperti Korea Selatan dan Inggris telah menunjukkan pentingnya pelaporan fiskal yang terintegrasi.<\/p>\n
Untuk menghindari polemik yang sebenarnya bukan hal baru ini, pemerintah perlu membentuk semacam Dewan Akuntabilitas Data Fiskal Nasional.<\/p>\n