<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan menolak tegas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto.<\/p>\n Dalam pernyataan tertulisnya, YLBHI mendesak presiden Prabowo Subianto segera menolak dan menghentikan proses pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional.<\/p>\n “Usulan gelar pahlawan terhadap mantan Presiden Soeharto merupakan kebijakan yang buta sejarah dan membangkang aturan. Selama berkuasa 32 tahun, Soeharto menampilkan wajah kekuasaan yang otoriter dan basah dengan jejak pelanggaran HAM berat,“ demikian pernyataan YLBHI seperti dilansir di laman resminya, Sabtu (1\/11\/2025).<\/p>\n Dalam pernyataan itu dipaparkan sejumlah pelanggaran HAM yang dilakukan penguasa Orde Baru tersebut. Bermula dari pembunuhan dan kekerasan massal 1965, kemudian berlanjut dengan rentetan pelanggaran HAM berat lainnya, diantaranya: Peristiwa Talangsari, Lampung, 1989.<\/p>\n Berdasarkan Laporan Keadaan HAM di Indonesia 1989 menyebut peristiwa tersebut menewaskan 31 (tigapuluh satu) orang dan beberapa orang lainnya dipenjara karena dituduh subversif;<\/p>\n Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 yang menyeret aktivis pro-demokrasi hingga 13 (tiga belas) orang masih dinyatakan hilang;<\/p>\n Peristiwa Rumoh Geudong Aceh 1989-1998 yang mana di pertengahan 2023 pemerintah malah menghancurkan saksi bisu Rumoh Geudong yang dianggap sebagai tempat penyiksaan oleh militer selama konflik bersenjata di Aceh;<\/p>\n Kerusuhan Mei 1998, berdasarkan Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta mengungkapkan temuan adanya pelanggaran HAM yakni peristiwa 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan.<\/p>\n