{"id":5378,"date":"2026-07-30T00:58:36","date_gmt":"2026-07-30T00:58:36","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=5378"},"modified":"2026-07-30T00:58:36","modified_gmt":"2026-07-30T00:58:36","slug":"rugikan-nelayan-setempat-pltgu-batang-disoal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=5378","title":{"rendered":"Rugikan Nelayan Setempat, PLTGU Batang Disoal"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menolak tegas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Batang yang berada di bawah inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC).<\/p>\n

Penolakan Walhi ini bukan sekadar reaksi terhadap satu proyek, melainkan bentuk perlawanan terhadap pola pembangunan yang terus mengabaikan hak-hak masyarakat, merusak ekosistem, dan melanggengkan ketergantungan pada energi fosil atas nama transisi.<\/p>\n

Dalam pernyataan yang dirilis di laman walhi.or.id, disebutkan pembangunan PLTU Batang mengorbankan 226 hektar lahan, mayoritas adalah sawah dan perkebunan yang menjadi tumpuan hidup petani.<\/p>\n

Nelayan Roban Timur yang dulu hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk melaut dan membawa pulang hasil tangkapan yang cukup untuk menghidupi keluarga, kini harus menempuh perjalanan 3–4 jam dengan konsumsi bahan bakar yang jauh lebih tinggi, sementara hasil tangkapan terus menurun.<\/p>\n

Karang Preketek, yang dahulu menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan dan biota laut, telah berubah menjadi jetty industri. Lumpur hasil pengerukan untuk pembangunan jetty dibuang ke perairan sekitar, menutup habitat ikan dan merusak ekosistem.<\/p>\n

“Lumpur buangan ini sering tersangkut di jaring nelayan, menyebabkan jaring rusak atau tak bisa diangkat, menambah beban kerugian yang mereka alami,“ demikian pernyataan yang ditandatangani eksekutif Walhi Nasional dan Walhi Jawa Tengah.<\/p>\n

Baca: Penggunaan gas untuk pembangkit listrik jauhkan Indonesia dari target emisi nol<\/a><\/p>\n

Abrasi pesisir juga semakin parah akibat perubahan arus laut yang dipicu oleh pembangunan jetty PLTU yang mengarahkan arus ke pesisir. Vegetasi pantai seperti Ketapang (Terminalia catappa<\/em>) dan Cemara Laut (Casuarina equisetifolia)<\/em> menghilang karena abrasi yang mengikis daratan dan penebangan pohon di lokasi pembangunan PLTU.<\/p>\n

Air laut pun tercemar akibat tumpahan batu bara dari tongkang saat bongkar muat serta dari air penyemprot batu bara yang terbuang ke laut. Ditambah lagi polusi udara dari pembakaran batu bara telah meningkatkan risiko kesehatan masyarakat, sementara lahan pertanian dirampas tanpa proses partisipatif yang adil.<\/p>\n

“Jika perusahaan yang sama yang membangun dan menjalankan proyek semacam ini kembali membangun proyek baru, maka besar kemungkinan pola pengabaian dan perusakan akan terulang,“ imbuh pernyataan tersebut.<\/p>\n

Proyek PLTGU ini diklaim sebagai bagian dari transisi energi. Namun, pengalaman dari proyek serupa seperti Jawa-1 LNG-to-Power di Cilamaya menunjukkan bahwa PLTGU bukanlah solusi yang bersih dan adil.<\/p>\n

Alih fungsi lahan produktif, gangguan terhadap wilayah tangkap nelayan, penurunan kualitas lingkungan laut, serta risiko kecelakaan akibat pemasangan pipa gas adalah dampak nyata yang telah dirasakan oleh masyarakat.<\/p>\n

Operasi Floating Storage and Regasification Unit<\/em> (FSRU) dan pembuangan air regasifikasi berpotensi menurunkan suhu air laut dan mengganggu zona tangkap ikan. Jika PLTGU menggunakan pipa darat dari ladang gas sekitar, potensi bahaya ledakan, kebakaran, dan pencemaran juga bisa terjadi.<\/p>\n

Baca: RUPTL 2025-2034 masih bergantung pada bahan bakar fosil<\/a><\/p>\n

Kebocoran dan ledakan pipa gas, seperti yang terjadi di Peninsular Malaysia pada April 2025, menunjukkan bahwa risiko terhadap keselamatan warga sangat nyata dan tidak bisa diabaikan.<\/p>\n

Lebih dari itu, Walhi menolak tegas narasi yang dibangun oleh inisiatif AZEC yang mempromosikan gas sebagai “energi transisi.”<\/p>\n

Narasi ini dinilai menyesatkan dan berisiko normatif, karena mengaburkan kenyataan bahwa gas adalah bagian dari energi fosil yang tetap menghasilkan emisi gas rumah kaca, bukan energi terbarukan yang sejati.<\/p>\n

Framing gas sebagai “jembatan” transisi memberi legitimasi teknis dan finansial bagi pembangunan infrastruktur baru yang justru memperpanjang usia bahan bakar fosil.<\/p>\n

Praktik greenwashing seperti ini tidak hanya menunda transformasi energi yang adil dan cepat, tetapi juga mengalihkan aliran dana dari energi terbarukan ke proyek-proyek yang mempertahankan ketergantungan pada energi fosil.<\/p>\n

Gas fosil, yang kerap disebut sebagai gas “alam” oleh industri bahan bakar fosil, merupakan jenis hidrokarbon yang berasal dari sumber fosil dan mengandung metana sebagai komponen utama—gas rumah kaca dengan potensi pemanasan global jauh lebih tinggi daripada karbon dioksida.<\/p>\n

Baca: Pensiun dini 13 PLTU batu bara di Indonesia<\/a><\/p>\n

Meski dipromosikan sebagai energi yang lebih bersih, gas fosil tetap menghasilkan emisi CO\u2082 dan metana yang memperburuk krisis iklim.<\/p>\n

Ketergantungan Indonesia terhadap gas fosil justru dapat menjadi jebakan baru dalam transisi energi, karena metana yang timbul dari sepanjang rantai pasok—ekstraksi hingga pembakaran—menunjukkan gas adalah sumber energi yang tidak ramah iklim.<\/p>\n

Walhi juga menyoroti bahwa perencanaan PLTGU Batang ini tidak memberi ruang partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak. Pengambilan keputusan berlangsung tertutup, tanpa konsultasi publik yang setara.<\/p>\n

Dampak negatif terhadap mata pencaharian nelayan, degradasi mangrove, dan gangguan ekosistem pesisir tidak pernah menjadi pertimbangan utama. Sementara itu, manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh investor besar dan elite politik.<\/p>\n

Dalam konteks keadilan lingkungan, pengabaian partisipasi publik bukan sekadar kekurangan prosedural, melainkan pelanggaran struktural yang melemahkan legitimasi sosial proyek dan meningkatkan risiko konflik serta biaya sosial jangka panjang.<\/p>\n

Karena itu Walhi menolak keras pendanaan proyek PLTGU Batang melalui mekanisme pendanaan internasional yang lahir dari inisiatif AZEC.<\/p>\n

Baca: KLHK dorong pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro<\/a><\/p>\n

Risiko “financial lock-in” sangat nyata, di mana aliran pendanaan yang seharusnya mendukung energi terbarukan justru diarahkan ke proyek gas yang mempertahankan aset-aset fosil.<\/p>\n

Negara dan daerah akan terjerat dalam jalur pembangunan yang menghambat pencapaian target iklim nasional dan global. Oleh karena itu, kami menuntut transparansi penuh terhadap proyek-proyek, perjanjian, dan kerjasama yang diklaim mendukung dekarbonisasi.<\/p>\n

Karena itu, Walhi menyerukan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menghentikan rencana pembangunan PLTGU Batang dan mengevaluasi seluruh proyek dalam kerangka AZEC.
walhi mendesak para investor dan lembaga pendanaan internasional untuk tidak mendanai proyek PLTGU Batang yang merupakan kelanjutan penggunaan energi fosil dibungkus atas nama transisi.<\/p>\n

Walhi juga mengajak masyarakat sipil untuk memperkuat solidaritas dan perlawanan terhadap proyek-proyek yang mengancam ruang hidup dan masa depan iklim.<\/p>\n

Transisi energi yang adil tidak bisa dibangun di atas perusakan, pengabaian hak, dan ketergantungan pada energi fosil. Kami menuntut transformasi sistem energi yang berpihak pada rakyat, lingkungan, dan generasi masa depan.<\/p>\n

“Batang bukan ladang eksperimen. Pesisir bukan ruang buangan. Transisi bukan dalih perusakan,“ demikian Walhi menutup pernyataannya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menolak tegas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Batang yang berada di bawah inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC). Penolakan Walhi ini bukan sekadar reaksi terhadap satu proyek, melainkan bentuk perlawanan terhadap pola pembangunan yang terus mengabaikan hak-hak masyarakat, merusak ekosistem, dan melanggengkan ketergantungan pada energi […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":5379,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-5378","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5378","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5378"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5378\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5379"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5378"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5378"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5378"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}