{"id":5441,"date":"2026-07-30T00:59:09","date_gmt":"2026-07-30T00:59:09","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=5441"},"modified":"2026-07-30T00:59:09","modified_gmt":"2026-07-30T00:59:09","slug":"sekolah-rakyat-dan-sekolah-unggulan-garuda-mengabaikan-pemerataan-pendidikan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=5441","title":{"rendered":"Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda: Mengabaikan Pemerataan Pendidikan"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan dua program pendidikan yakni Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Unggulan Garuda (SUG).<\/p>\n<p>Dari sudut pandang pemerintah, pendirian Sekolah&nbsp;Rakyat dan SUG (SUG Transformasi dan SUG Baru) ini bertujuan mencetak bibit unggul dan masuk kampus ternama.<\/p>\n<p>Namun, akar permasalahan pendidikan nasional sejatinya terletak pada ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan.<\/p>\n<p>Wajar saja jika publik menilai sekolah ini justru menguatkan segmentasi pendidikan berbasis latar belakang sosial, ekonomi, dan memperlebar ketimpangan mobilitas sosial.<\/p>\n<p><strong>Siswa pilihan atau pilah-pilih siswa?<\/strong><br \/>Sejak awal, Sekolah&nbsp;Rakyat dan SUG memang dirancang untuk menampung siswa pilihan dengan aturan main yang cukup spesifik. Untuk Sekolah&nbsp;Rakyat misalnya harus berbasis keluarga miskin dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).<\/p>\n<p>Pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan DTSEN sebagai basis perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Salah satu pemanfaatan penting dari data ini adalah untuk mengembangkan Sekolah&nbsp;Rakyat, agar pendirian dan pengelolaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tiap daerah.<\/p>\n<p>Secara teknis, Sekolah&nbsp;Rakyat dijalankan dengan pola asrama yang sejatinya bukan hal baru. Di Papua, model serupa pernah dijalankan dengan pendekatan wilayah adat.<\/p>\n<p>Inisiasi sekolah berasrama juga pernah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lanny Jaya sebagai solusi atas kendala geografis yang dialami oleh murid.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/pendidikan\/246716768\/menciptakan-sekolah-yang-aman-dan-setara\">Baca: Menciptakan sekolah yang aman dan setara<\/a><\/p>\n<p>Namun, pelaksanaannya juga dihadapkan dengan persoalan mendasar yang berpotensi terulang dalam program Sekolah&nbsp;Rakyat.<\/p>\n<p>Sebagai contoh, masalah keterbatasan SDM pendidikan, termasuk sulitnya merekrut pendamping asrama yang berperan penting sebagai fasilitator di luar jam pelajaran, menjadi persoalan yang berisiko muncul.<\/p>\n<p>Ada juga persoalan besarnya kebutuhan sumber daya pemeliharaan infrastruktur dan distribusi logistik ke daerah terpencil, hingga faktor keamanan dan konflik internal. Selain itu, ada juga potensi permasalahan terkait ketidakjelasan administrasi aset dan data murid yang digunakan.<\/p>\n<p>Jangan sampai sekolah rakyat hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur bukan pada mutu pengajaran, terlebih karena program ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">Sementara untuk SUG akan ada dua wajah, yaitu SUG Transformasi dan SUG Baru. Program SUG Transformasi dikembangkan dari 12 sekolah yang sudah berdiri di 11 provinsi.<\/p>\n<p>Sementara pembangunan SUG Baru difokuskan di daerah-daerah yang belum memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas dan saat ini sudah disiapkan di 9 lokasi sebagai tahap awal pengembangan.<\/p>\n<p>Keduanya ditujukan untuk menyeimbangkan akses bagi seluruh anak bangsa agar dapat berprestasi, sekaligus inkubator pemimpin untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, terutama di bidang sains dan teknologi.<\/p>\n<p>Namun, tidak semua konsep pendidikan tersebut sejalan dengan kondisi nyata Indonesia, khususnya di wilayah terpencil. Wilayah ini masih menghadapi persoalan mendasar seperti akses, ketersediaan dan kualitas pendidik, buku, dan semua sarana dan prasarana pendidikan lain.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/pendidikan\/246672858\/masalah-pendidikan-di-papua-pegunungan-jumlah-guru-terbatas-hingga-partisipasi-rendah\">Baca: Masalah pendidikan di Papua Pegunungan<\/a><\/p>\n<p><strong>Apa kata riset?<\/strong><br \/>Hasil riset Rumah Program Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Agustus lalu di Pulau Banda, Maluku (belum dipublikasikan), menunjukkan kurikulum pendidikan masih didesain untuk semua peserta didik dengan kasus yang homogen, yakni wilayah daratan dan perkotaan.<\/p>\n<p>Padahal, Pulau Banda merupakan wilayah pesisir yang memiliki kondisi lingkungan dan permasalahan yang dihadapi berbeda dengan wilayah perkotaan.<\/p>\n<p>Masyarakat Banda lebih membutuhkan pendidikan lingkungan ketimbang ilmu umum lainnya. Mereka perlu materi khusus terkait pengelolaan sumber daya pesisir dan tantangan yang dihadapi agar tetap bertahan hidup.<\/p>\n<p>Belum lagi aspek sejarah yang kental. Peserta didik di wilayah tersebut tak jarang belum sepenuhnya memahami asal usul dan sejarah di tempat tinggalnya. Padahal, Banda pernah menjadi pusaran sejarah dunia.<\/p>\n<p>Begitu juga di Papua. Hasil penelitian kami pada 2022 menunjukkan bahwa anak-anak Papua kesulitan memahami substansi dalam teks buku pelajaran. Hal ini karena mereka tidak familiar dengan sesuatu yang di luar wilayah mereka, misalnya kereta api.<\/p>\n<p><strong>Solusi yang diperlukan<\/strong><br \/>Meski Sekolah&nbsp;Rakyat dan SUG memiliki dua model pendidikan yang berbeda, ruang masukan untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar inklusif masih terbuka lebar.<\/p>\n<p>Pertama, desain pendidikan sebaiknya memperhatikan mekanisme input yang berkeadilan, kurikulum kontekstual, sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran, juga perhatian pada para pendamping (kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/pendidikan\/246090309\/komisi-x-dpr-implementasi-keputusan-mk-soal-pendidikan-dasar-gratis-hadapi-tiga-tantangan\">Baca: Implementasi pendidikan dasar gratis hadapi tiga tantangan<\/a><\/p>\n<p>Kedua, optimalisasi implementasi pendidikan kontekstual dan kearifan lokal perlu menjadi prioritas. Hal ini lebih membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki wilayah yang tidak homogen seperti di perkotaan.<\/p>\n<p>Ketiga, persiapan penyelenggaraan Sekolah&nbsp;Rakyat dan SUG tak hanya memberi perhatian pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga penguatan SDM pendamping (kepemimpinan lembaga pendidikan, tenaga pendidik, dan pengasuh asrama).<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">Keempat, permasalahan pendidikan yang mengakar dan sudah ada segera dituntaskan. Jangan sampai fokus pada SR dan SUG justru mengabaikan permasalahan pendidikan yang sudah ada seperti layanan pendidikan di sekolah, serta mutu dan kesejahteraan guru.<\/p>\n<p>Kelima, dikotomi Sekolah&nbsp;Rakyat dan SUG akan membuat peserta didik merasakan perjumpaan yang minimal dengan kelompok sosial, budaya, ekonomi dari kalangan berbeda.<\/p>\n<p>Jangan sampai mereka terjebak pada lingkungan pertemanan yang sempit dan terbatas. Janji pemerintah agar SUG menjadi sekolah yang unggul dan inklusif perlu ditagih terus.<\/p>\n<p>Terakhir, penting untuk memberikan kesempatan lebih besar pada peserta didik dari wilayah terpencil. Selain itu, SUG juga perlu memperhatikan bakat dan talenta peserta didik dalam aspek lain, tak hanya di bidang akademis.<\/p>\n<p>Artinya, manajemen talenta dari pemerintah harus optimal mencari peserta didik yang memiliki minat, bakat, dan kemampuan akademis yang memadai. Memanfaatkan sekolah-sekolah yang sudah ada juga menjadi penting untuk memastikan akses seluruh anak.<\/p>\n<p>Janji mencerdaskan kehidupan bangsa tidak bisa ditawar, tetapi yang paling penting adalah memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak membuat kotak-kotak baru di dunia pendidikan.<\/p>\n<p><strong>Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Dini Dwi Kusumaningrum (Sosiolog\/Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional\/BRIN), Angga Sisca Rahadian (Researcher BRIN), Anggi Afriansyah (Peneliti BRIN), Fikri Muslim (Peneliti BRIN)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan dua program pendidikan yakni Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Unggulan Garuda (SUG). Dari sudut pandang pemerintah, pendirian Sekolah&nbsp;Rakyat dan SUG (SUG Transformasi dan SUG Baru) ini bertujuan mencetak bibit unggul dan masuk kampus ternama. Namun, akar permasalahan pendidikan nasional sejatinya terletak pada ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan. Wajar [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":5442,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[237,257],"class_list":["post-5441","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-pendidikan","tag-sekolah-rakyat"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5441","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5441"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5441\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5442"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5441"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5441"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5441"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}