{"id":5466,"date":"2026-07-30T00:59:15","date_gmt":"2026-07-30T00:59:15","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=5466"},"modified":"2026-07-30T00:59:15","modified_gmt":"2026-07-30T00:59:15","slug":"catatan-kritis-setahun-pemerintahan-prabowo-gibran-kacaunya-tata-kelola-pemerintahan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=5466","title":{"rendered":"Catatan Kritis Setahun Pemerintahan Prabowo Gibran: Kacaunya Tata Kelola Pemerintahan"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; YLBHI memandang, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dengan kekosongan atau tanpa kepemimpinan yang berpegang kepada Konstitusi, prinsip negara hukum, Hak Asasi Manusia, supremasi sipil dan demokrasi.<\/p>\n<p>YLBHI memberikan setidaknya terdapat 7 (Tujuh) catatan utama yang menunjukkan bahwa <br \/>Pemerintahan Prabowo-Gibran semakin membahayakan demokrasi, hak asasi manusia <br \/>dan prinsip negara hukum.<\/p>\n<p>Dalam pernyataan yang dirilis di laman resminya, YLBHI melihat adanya gejala nyata pemerintahan otoritarian dan militeristik, data menunjukkan situasi ini dilakukan secara sistematis, konsisten dan meluas.<\/p>\n<p>Mengacu pada Tansel (2019), konsep neoliberalisme otoriter dicirikan dengan adanya <br \/>sentralisasi eksekutif dalam tata kelola negara, dimana aparatur negara digunakan untuk <br \/>memfasilitasi aliran modal.<\/p>\n<p>Ini kemudian secara otomatis membatasi mekanisme kontestasi&nbsp;demokratis dan penyampaian pendapat akan ketidak-puasan.<\/p>\n<p>Kacaunya Pembentukan Produk Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan <br \/>Kekacauan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terus dilakukan oleh Pemerintah, ketiadaan Posisi DPR yang kritis dan oposisi semakin memperparah ugal-ugalannya pembentukan Peraturan perundang-undangan ini.<\/p>\n<p>Di awal tahun, DPR membahas revisi Undang-Undang TNI 2004 dengan sangat cepat. Langkah pembahasan tersebut dilakukan setelah sebelumnya Presiden Prabowo mengirimkan Surat Presiden kepada DPR untuk membahas draft rancangan yang disusun oleh Pemerintah.<\/p>\n<p>Di dalam draft tersebut terdapat berbagai masalah. Salah satunya adalah perluasan jabatan sipil yang diduduki oleh prajurit TNI aktif.<\/p>\n<p>Pembahasan draft tersebut dilakukan secara tertutup oleh DPR dengan Pemerintah di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Serta dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari pengawasan masyarakat sipil pada Sabtu 14 &#8211; 15 Maret 2025.<\/p>\n<p>Padahal sebelumnya, Adies Kadir (Wakil Ketua DPR) menyatakan bahwa RUU TNI ini tidak <br \/>akan disahkan sebelum masa reses Lebaran 2025. Pembahasan tertutup tersebut menunjukkan rendahnya komitmen transparansi.<\/p>\n<p>Proses pembuatan produk hukum bermasalah juga ditemukan dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Setidaknya ada sekitar 1.676 daftar isian masalah yang dibahas hanya dalam waktu 2 hari (10 &#8211; 11 Juli 2025).<\/p>\n<p>Kilatnya pembahasan juga sudah terlihat sebelumnya. Diusulkan oleh DPR RI, draf ini muncul tiba-tiba pada awal Februari 2025, beberapa anggota DPR tidak mengetahui draft <br \/>tersebut dan tidak juga pernah dibahas di dalam pertemuan terbuka untuk meminta <br \/>pandangan fraksi-fraksi.<\/p>\n<p>Begitu juga ketika proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) versi Pemerintah, beberapa akademisi dan Ahli yang dilibatkan dalam penyusunan sebagai perumus mengakui hanya ada pertemuan 2 kali tanpa sempat membahas bagaimana pengaturan RKUHAP.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">Pada sisi lain, pembahasan pasal-pasal RKUHAP sangat dangkal dan tidak menyentuh substansi permasalahan yang selama ini dialami banyak korban sistem peradilan pidana dalam kasus-kasus salah tangkap, kekerasan atau penyiksaan, undue delay dan kriminalisasi serta pembatasan akses bantuan hukum.<\/p>\n<p>Namun, DPR bersama pemerintah malah memperluas kewenangan penegak hukum polisi yang melegitimasi tindakan subjektif tanpa standar dan batasan yang jelas dalam melakukan penangkapan, penahanan, penyadapan, penggeledahan.<\/p>\n<p>Mirisnya, syarat subjektif polisi dalam upaya paksa tidak didukung dengan mekanisme pen<br \/>gawasan yang ketat oleh lembaga internal maupun eksternal yang independen.<\/p>\n<p>Kerangka hukum yang melegitimasi tindakan subjektif polisi sangat berpotensi <br \/>membuka ruang penyalahgunaan wewenang. Lebih dari itu posisi polisi sebagai <br \/>penegak hukum dalam sistem peradilan pidana menjadi superior.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; YLBHI memandang, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dengan kekosongan atau tanpa kepemimpinan yang berpegang kepada Konstitusi, prinsip negara hukum, Hak Asasi Manusia, supremasi sipil dan demokrasi. YLBHI memberikan setidaknya terdapat 7 (Tujuh) catatan utama yang menunjukkan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran semakin membahayakan demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Dalam pernyataan yang dirilis [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":5467,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[112,1843],"class_list":["post-5466","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-demokrasi","tag-setahun-pemerintahan-prabowo-gibran"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5466","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5466"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5466\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5467"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5466"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5466"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5466"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}