{"id":5598,"date":"2026-07-30T01:00:21","date_gmt":"2026-07-30T01:00:21","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=5598"},"modified":"2026-07-30T01:00:21","modified_gmt":"2026-07-30T01:00:21","slug":"bpjs-kesehatan-pamekasan-nonaktifkan-ribuan-anggota-dpr-bpjs-bukan-asuransi-komersial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=5598","title":{"rendered":"BPJS Kesehatan Pamekasan Nonaktifkan Ribuan Anggota, DPR: BPJS Bukan Asuransi Komersial"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Jawa Timur memastikan hanya menonaktifkan 8.174 peserta layanan kesehatan gratis.<\/p>\n

Sebelumnya, diberitakan bahwa penonaktifan peserta BPJS Kesehatan di Pamekasan disinyalir mencapai 50.000 orang. Mereka tidak lagi bisa memperoleh layanan kesehatan gratis dari pemerintah karena menunggak iuran.<\/p>\n

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan dr. Galih Anjung Sari mengatakan, angka 50.000 peserta itu mungkin saja benar jika ada perubahan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang bersumber dari Penerina Bantuan Iuran (PBI) pusat.<\/p>\n

“Kalau yang bersumber dari APBD hanya sebanyak 8.174 peserta BPJS yang di nonaktifkan,” katanya, Jumat (10\/10\/2025) seperti dikutip Kompas.com.<\/p>\n

Anggota DPR dari Dapil Jawa Timur XI Willy Aditya, menentang langkah BPJS Kesehatan yang memutus sementara layanan kepada 50 ribu warga Pamekasan, akibat tunggakan iuran selama enam bulan senilai Rp41 miliar ini.<\/p>\n

Baca: Pemerintah akan putihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi kelompok rentan<\/a><\/p>\n

Willy mengingatkan bahwa BPJS adalah institusi jaminan sosial yang dibentuk negara untuk melayani rakyat, bukan lembaga asuransi komersial.<\/p>\n

“BPJS itu dibuat oleh undang-undang, dia bukan institusi asuransi komersial murni. BPJS dibuat oleh negara untuk melayani warga. Jangan lantas cara berpikir dan bertindaknya seolah swasta murni. Main putus layanan, ancam sana-sini, bukan begitu caranya,” tegas Willy dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (11\/10\/2025).<\/p>\n

Politisi Partai NasDem itu menilai langkah BPJS menyandera hak kesehatan warga demi menekan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan sebagai tindakan keliru secara konstitusional.<\/p>\n

“Kenapa dipakai istilah iuran, itu karena spiritnya adalah partisipasi. Jangan disamakan dengan pembayaran premi. Apalagi seperti ini, kok malah menyandera hak asasi warga Pamekasan untuk mengancam pemerintah kabupaten?” tandasnya.<\/p>\n

Untuk itu, Willy meminta BPJS Kesehatan dan Pemkab Pamekasan segera duduk bersama mencari solusi.<\/p>\n

“Kebutuhan iuran yang tertunggak masih bisa ditutupi dari mayoritas peserta yang aktif membayar,” ujar Ketua Komisi yang membidangi urusan HAM DPR RI ini.<\/p>\n

Baca: Pemerintah nonaktifkan 7,3 Juta peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional<\/a><\/p>\n

Ia mengatakan tunggakan Rp41 miliar tidak sebanding dengan total APBD Pamekasan 2025 yang mencapai lebih dari Rp2 triliun.<\/p>\n

Negara telah berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran yang cukup dari APBN dan APBD untuk program kesehatan warga di mana hal tersebut adalah amanat konstitusi.<\/p>\n

“Jangan main-main dengan hak asasi warga apalagi urusan kesehatan ini. Jumlah iuran yang tertunda ini hanya 5 persen dari total 872.009 warga yang taat iuran,” ungkap Willy.<\/p>\n

“Artinya, sebenarnya bisa tertutupi juga kebutuhannya dari para pengiur, jadi jangan disengketakan,” imbuhnya.<\/p>\n

Willy juga menyoroti iuran partisipasi BPJS Kesehatan warga Pamekasan yang tidak sampai 1 persen APBD.<\/p>\n

“Jadi tidak perlu terlampau ribut. Pemkab pasti punya strategi untuk selesaikan ini. Jadi duduklah bersama, dialog, dan cari penyelesaian. Jangan ditunda pemenuhan hak asasi kesehatan warga,” pungkas Willy.<\/p>\n

Baca: 21 Layanan penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Jawa Timur memastikan hanya menonaktifkan 8.174 peserta layanan kesehatan gratis. Sebelumnya, diberitakan bahwa penonaktifan peserta BPJS Kesehatan di Pamekasan disinyalir mencapai 50.000 orang. Mereka tidak lagi bisa memperoleh layanan kesehatan gratis dari pemerintah karena menunggak iuran. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan dr. Galih Anjung […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":5599,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[364,1880,1879],"class_list":["post-5598","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-bpjs-kesehatan","tag-iuran","tag-pamekasan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5598","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5598"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5598\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5599"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5598"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5598"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5598"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}