{"id":5797,"date":"2026-07-30T01:01:52","date_gmt":"2026-07-30T01:01:52","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=5797"},"modified":"2026-07-30T01:01:52","modified_gmt":"2026-07-30T01:01:52","slug":"program-mbg-pantas-disetop-tapi-mengapa-pemerintah-jalan-terus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=5797","title":{"rendered":"Program MBG Pantas Disetop, Tapi Mengapa Pemerintah Jalan Terus"},"content":{"rendered":"

<\/strong>
7cloud.asia<\/strong> – Kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan tajam dari masyarakat, terutama perempuan. Sejak diluncurkan pada Januari 2025 hingga 1 Oktober 2025, lebih dari 7.000 anak mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG.<\/p>\n

Pemerintah menanggapi keracunan masif MBG dengan menutup puluhan SPPG yang dipandang bermasalah. Namun, langkah ini dinilai tidak cukup. Sejumlah kalangan mendesak agar pemerintah menghentikan program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.<\/p>\n

Koalisi Warga Tolak MBG yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch, FIAN Indonesia, jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Transparency International Indonesia, Suara Ibu Peduli menyatakan sikap menolak program MBG.<\/p>\n

Program yang diklaim pemerintah sebagai solusi stunting justru berubah menjadi sumber masalah serius: ribuan anak mengalami keracunan massal sepanjang Januari-September 2025.<\/p>\n

Koalisi menilai program MBG terbukti gagal memenuhi hak anak atas pangan bergizi, sehat dan aman. Alih-alih menjadi jawaban atas problem gizi, MBG justru dikelola dengan pola sentralistik dan militeristik, minim transparansi, serta rawan praktik rente.<\/p>\n

“Karena itu, Koalisi mendesak agar pemerintah menghentikan proyek ini dan segera mengembalikan pemenuhan gizi anak kepada komunitas dan daerah,” demikian Koalisi dalam pernyataannya.<\/p>\n

Baca: Unjuk rasa menolak program MBG<\/a><\/p>\n

Hal-hal yang mendasari mengapa Program MBG harus dihentikan segera.<\/p>\n

Sistem yang Sentralistik<\/strong>
Salah satunya adalah tingginya kasus keracunan membuktikan kegagalan sistemik MBG dalam menjamin keamanan pangan anak.<\/p>\n

Selain itu MBG dijalankan secara sentralistik dan militeristik. MBG dijalankan sebagai program kesayangan Presiden dengan pola serba top-down. BGN mengendalikan penuh tanpa melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, sekolah, maupun orang tua.<\/p>\n

Distribusi makanan bahkan dikawal aparat militer, menciptakan suasana tidak ramah anak. Pola ini menutup partisipasi publik dan lebih mengedepankan pencitraan politik ketimbang pemenuhan gizi.<\/p>\n

Minim Transparansi dan Akuntabilitas<\/strong>
Tata kelola MBG sangat tertutup. MoU antara BGN dan sekolah\/orang tua tidak memuat pertanggungjawaban jelas dan bahkan melarang publikasi data.<\/p>\n

Publik tidak mengetahui kriteria penerima, standar menu, maupun mekanisme distribusi. JPPI menemukan 70 persen sekolah yang dipantau tidak mendapat informasi resmi tentang jadwal maupun standar gizi MBG. Hal ini membuka ruang diskriminasi dan melemahkan kontrol publik.<\/p>\n

Selain itu, ICW dalam hasil pemantauannya di Jakarta (Maret–April 2025) menemukan hal serupa: informasi penerima MBG tidak dibuka ke publik, distribusi makanan kerap terlambat hingga tiga jam dari jadwal, dan keluhan siswa maupun guru tidak ditindaklanjuti oleh SPPG.<\/p>\n

Baca: Ketua DPR Minta program MBG dievaluasi total<\/a><\/p>\n

“Kondisi ini membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas MBG sangat rendah, membuka ruang diskriminasi antar sekolah sekaligus melemahkan kontrol publik,” demikian Koalisi dalam pernyataannya.<\/p>\n

Praktik Rente dan Korupsi<\/strong>
Pelaksanaan MBG rawan menjadi bancakan politik. Pemilihan mitra dapur bermasalah, konflik kepentingan kental, dan SPPG di banyak daerah tidak menerima pembayaran tepat waktu. Dengan anggaran jumbo, MBG berubah menjadi lahan rente dan potensi korupsi baru.<\/p>\n

Praktik pemotongan yang dilakukan oleh yayasan pengelola SPPG menciptakan risiko korupsi. Praktik tersebut tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas menu yang diberikan, tapi juga menimbulkan potensi kerugian (potential lost).<\/p>\n

Hal ini mengingat besarnya nilai akumulatif pemotongan yang terjadi secara masif dan sistemik. Dampaknya, penerima manfaat dipaksa mengkonsumsi makanan basi sementara dana miliaran rupiah tetap digelontorkan.<\/p>\n

Menggerogoti Anggaran Pendidikan<\/strong>
MBG menyedot 30–44 persen dari total anggaran pendidikan Rp 757 triliun (RAPBN 2026). Padahal, 4,2 juta anak masih tidak sekolah, lebih dari 60 persen SD rusak, dan jutaan guru belum bersertifikasi.<\/p>\n

Alih-alih memperbaiki mutu pendidikan, dana pendidikan justru dipangkas untuk proyek “makan-makan” yang gagal melindungi anak.<\/p>\n

Baca: Keracunan massal program MBG tunjukkan ada kesalahan sistem<\/a><\/p>\n

Merusak Ekosistem Sekolah dan Komunitas<\/strong>
MBG mengacaukan ekosistem sekolah. Guru terbebani tugas tambahan mengelola distribusi makanan, mencatat alergi siswa, hingga menangani keracunan.<\/p>\n

Kantin sekolah kehilangan pendapatan, dan komunitas\/orang tua tersisih dari pemenuhan gizi anak. Model sentralistik ini mematikan inisiatif lokal yang selama ini lebih dekat dengan kebutuhan siswa.<\/p>\n

Tidak mencerminkan prinsip kedaulatan pangan nasional.<\/strong>
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa menu MBG masih menggunakan Ultra Processed Food<\/em> yang tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang.<\/p>\n

Program MBG juga belum berfokus pada pemanfaatan dan pemberdayaan pangan lokal dan kesejahteraan petani serta pelaku UMKM lokal yang seharusnya menjadi bagian penting dalam ekosistem ketahanan dan kedaulatan pangan.<\/p>\n

Keracunan akibat program MBG juga menjadi sorotan DPR. Saat menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 DPR Kamis (2\/10\/2025), Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi yang disampaikan DPR.<\/p>\n

Baca: Menuntut tanggung jawab negara dalam kasus keracunan massal program MBG<\/a><\/p>\n

Lebih lanjut, Puan juga meminta adanya evaluasi dan perbaikan secara total dari pelaksanaan MBG. Supaya ke depannya proses penyediaan program MBG pun tidak lagi mempunyai masalah di lapangan.<\/p>\n

Puan menegaskan pentingnya regulasi berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk menjadi payung hukum dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).<\/p>\n

Hal ini disampaikan merespon hasil Rapat Kerja (Raker) Komisi IX bersama BPOM dan Badan Gizi Nasional di Komisi IX DPR, Rabu (1\/10\/2025). Dalam raker tersebut, DPR menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program MBG.<\/p>\n

DPR, ujar Puan, sudah meminta adanya payung hukum berupa Perpres agar seluruh kementerian dan lembaga terkait bisa terlibat langsung dalam mendukung program MBG.<\/p>\n

“Dengan begitu, proses di lapangan tidak lagi menemui masalah seperti yang terjadi sebelumnya,” ujar Puan saat memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2\/10\/2025).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan tajam dari masyarakat, terutama perempuan. Sejak diluncurkan pada Januari 2025 hingga 1 Oktober 2025, lebih dari 7.000 anak mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Pemerintah menanggapi keracunan masif MBG dengan menutup puluhan SPPG yang dipandang bermasalah. Namun, langkah ini dinilai tidak cukup. Sejumlah […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":5798,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[675,39],"class_list":["post-5797","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-keracunan","tag-mbg"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5797","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5797"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5797\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5798"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5797"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5797"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5797"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}