{"id":585,"date":"2026-07-30T00:22:51","date_gmt":"2026-07-30T00:22:51","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=585"},"modified":"2026-07-30T00:22:51","modified_gmt":"2026-07-30T00:22:51","slug":"komisi-xiii-agendakan-kunjungan-khusus-untuk-mengurai-pelanggaran-ham-tambang-halmahera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=585","title":{"rendered":"Komisi XIII Agendakan Kunjungan Khusus untuk Mengurai Pelanggaran HAM Tambang Halmahera"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Anggota Komisi XIII DPR, Saadiah Uluputty menyoroti dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di kawasan pertambangan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.<\/p>\n

Komisi XIII DPR berkomitmen mengawal perlindungan ruang hidup masyarakat adat dan merencanakan kunjungan khusus ke lapangan.<\/p>\n

“Selain disampaikan persoalan pembunuhan dan hilangnya nyawa masyarakat, terjadi juga tentu ada pelanggaran-pelanggaran HAM di daerah tambang yang hari ini juga dikeluhkan oleh masyarakat, gitu. Sementara tugas negara sebenarnya juga adalah melindungi masyarakatnya,” ujar Saadiah dikutip Parlementaria Kamis, (18\/6\/2026).<\/p>\n

Ia memaparkan, guna mengidentifikasi akar permasalahan yang sesungguhnya di Maluku Utara, Komisi XIII akan menjadwalkan agenda turun langsung ke wilayah terdampak konflik agraria dan tambang tersebut.<\/p>\n

“Agar bisa menemukan ataupun mengidentifikasi apa sih persoalan, akar dari persoalan ini sesungguhnya, maka catatan yang penting juga adalah kunjungan khusus terkait dengan konteks hari ini yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat ini,” jelasnya.<\/p>\n

Legislator asal Maluku ini juga mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus kembali pada amanat konstitusi. Negara wajib memastikan investasi dan industri tambang di daerah tidak mengorbankan hak-hak dasar rakyat kecil.<\/p>\n

“Ada landasan konstitusi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuhnya di Pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tandasnya.<\/p>\n

Dia menegaskan pentingnya respons cepat negara dalam mengusut tuntas berbagai kasus pembunuhan misterius yang terjadi di Halmahera dan mendesak pembentukan tim gabungan bersama untuk menguak motif di balik hilangnya nyawa warga yang tak kunjung terungkap sejak tahun 1985 silam.<\/p>\n

“Tadi saya juga memberikan catatan agar dibentuk tim bersama, yang diharapkan dari tim gabungan bersama ini, baik dengan Kementerian Hukum HAM, dengan Komnas HAM, dengan TNI-Polri, bisa mengusut tuntas apa persoalannya dan juga disampaikan kepada publik,” imbuhnya<\/p>\n

Ia menjelaskan, kehadiran Aliansi Fogogoru yang mewakili masyarakat adat dari Halmahera Tengah dan Halmahera Timur ke DPR adalah untuk membawa aspirasi dan jeritan hati keluarga korban.<\/p>\n

Hingga tahun 2026, ungkapnya, mayoritas dari rentetan kasus pembunuhan tersebut masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.<\/p>\n

“Utusan-utusan masyarakat dari Halmahera Tengah dan Halmahera Timur yang datang menyampaikan aspirasinya terkait dengan pembunuhan masyarakat sejak tahun 1985 sampai 2026 kemarin, yang disampaikan bahwa ada sejumlah pembunuhan itu belum ditemukan motif pembunuhan, gitu. Jadi hanya ada dua yang baru ditemukan motifnya,” ujarnya.<\/p>\n

Oleh karena itu, Komisi XIII DPR berkomitmen untuk segera berkoordinasi secara intensif dengan kementerian dan lembaga terkait demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan rasa aman bagi masyarakat di Maluku Utara.<\/p>\n

“Agar ada respon dari Komisi 13 untuk bisa membantu untuk menguak tabir di balik motif-motif pembunuhan ini, atau bisa menemukan solusi atas kasus yang disampaikan dalam aspirasi mereka hari ini. Dan juga memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tentu punya ruang-ruang hidup yang ada di daerah di Halmahera Tengah dan juga Halmahera Timur,” pungkasnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Anggota Komisi XIII DPR, Saadiah Uluputty menyoroti dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di kawasan pertambangan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Komisi XIII DPR berkomitmen mengawal perlindungan ruang hidup masyarakat adat dan merencanakan kunjungan khusus ke lapangan. “Selain disampaikan persoalan pembunuhan dan hilangnya nyawa masyarakat, terjadi juga tentu ada pelanggaran-pelanggaran HAM […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":586,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[313,312],"class_list":["post-585","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-halmahera","tag-pelanggaran-ham"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/585","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=585"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/585\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/586"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=585"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=585"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=585"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}