{"id":5979,"date":"2026-07-30T01:02:44","date_gmt":"2026-07-30T01:02:44","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=5979"},"modified":"2026-07-30T01:02:44","modified_gmt":"2026-07-30T01:02:44","slug":"kontradiksi-pidato-prabowo-ingin-jadi-aktor-utama-krisis-iklim-dunia-tapi-aksi-di-lapangan-berkebalikan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=5979","title":{"rendered":"Kontradiksi Pidato Prabowo: Ingin Jadi Aktor Utama Krisis Iklim Dunia Tapi Aksi di Lapangan Berkebalikan"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Presiden Prabowo subianto menekankan keinginan kuat Indonesia untuk menjadi aktor global dalam menangani krisis iklim dan pangan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Selasa (23\/9\/2025).<\/p>\n

Dalam pidato tersebut, Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada beras. Ia juga menyatakan komitmen reforestasi 12 juta lahan terdegradasi, membangun tanggul laut 480 kilometer dan ambisi nol emisi pada 2060 atau lebih cepat.<\/p>\n

Namun, sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai pidato tersebut belum menjawab akar masalah dan kontradiktif dengan kondisi di dalam negeri.<\/p>\n

Pidato Prabowo juga tidak menyentuh persoalan keadilan iklim yang dihadapi masyarakat di kehidupan sehari-hari, seperti kesulitan petani dan nelayan menghadapi cuaca yang tidak menentu dan dampak perubahan iklim terhadap masyarakat rentan.<\/p>\n

Hingga hari ini, Indonesia belum menyerahkan dokumen aksi iklim Second Nationally Determined Contribution<\/em> (SNDC), padahal tenggatnya berakhir pada 20 September 2025.<\/p>\n

Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad menegaskan persoalan krisis iklim tidak bisa diselesaikan dengan semata-mata solusi teknis.<\/p>\n

“Mengapa cara pandangnya langsung lompat ke solusi teknis dan tidak menelaah akar masalah tentang pengelolaan sumber daya dan keanekaragaman hayati,” kata Nadia dalam diskusi media di Jakarta, pada selasa (24\/9\/2025) yang diikuti secara daring.<\/p>\n

Baca: Pidato Presiden di Sidang Umum PBB banyak dipuji meski banyak pepesan kosong<\/a><\/p>\n

Nadia menjelaskan bahwa akar masalah krisis iklim berawal dari ketidakadilan dan ketimpangan. Ia merujuk pada riset CELIOS pada 2024 yang menyebut kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia.<\/p>\n

Dan, sebanyak 56 persen dari kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia bersumber dari sektor ekstraktif yakni mengeruk kekayaan alam.<\/p>\n

“Jadi siapa yang sebenarnya menikmati hasil ekonomi ini,” katanya.<\/p>\n

Nadia menekankan perlunya ekonomi restoratif yang memulihkan dan meregenerasi lingkungan dan memperkuat keadilan sosial, bukan hanya fokus pada target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang justru bisa mengorbankan hutan dan biodiversitas.<\/p>\n

Ia menyoroti bahwa, sebelum giliran Prabowo pidato, Presiden Brasil Lula de Silva sempat meminta negara-negara maju agar mendanai krisis iklim.<\/p>\n

Brasil sedang mendorong skema keuangan agar negara maju membayar negara berkembang untuk menjaga kelestarian hutannya melalui Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Namun berbeda dengan Lula, Prabowo tidak menyebut hal-hal tersebut.<\/p>\n

“Reforestasi penting, tapi lebih penting lagi mencegah deforestasi ke depan. Kalau tidak hati-hati, ambisi ketahanan pangan dan energi bisa mengancam sisa hutan yang masih ada,” kata Nadia.<\/p>\n

Untuk mengatasi krisis iklim, menurut Nadia, solusi nyata adalah pensiun dini PLTU batu bara dan keluar dari ketergantungan bahan bakar fosil.<\/p>\n

“Kita harus membatasi 18 juta hektare lahan untuk perkebunan sawit. Ketahanan pangan dari singkong dan jagung tidak boleh mengancam keberadaan hutan,” tandas Nadia.<\/p>\n

Baca: Narasi kosong transisi energi bersih di era pemerintahan Prabowo<\/a><\/p>\n

Sementara, Saffanah Azzahra, peneliti dari ICEL, mengingatkan bahwa di era Prabowo target bauran energi terbarukan Indonesia justru mundur.<\/p>\n

Kebijakan Energi Nasional (KEN) terbaru menyebutkan hanya 19-23 persen bauran energi pada 2030 berasal dari energi terbarukan.<\/p>\n

Padahal pada KEN sebelumnya, menyebutkan target peran energi baru dan terbarukan dalam bauran energi primer pada tahun 2025 paling sedikit 23 persen, dan 31 persen pada tahun 2050. Ini artinya, ambisinya lebih rendah dari sebelumnya.<\/p>\n

“Dengan dominasi energi fosil 79 persen pada 2030–yang 50 persen dari batu bara – target Paris Agreement, menjaga kenaikan suhu dibawah 1,5 derajat celcius mustahil tercapai,” katanya. “Kita justru menuju pemanasan 3-4 derajat celcius.”<\/p>\n

Ia juga menyoroti teknologi co-firing yang sering disebut mampu menurunkan emisi dari PLTU batu bara. Co-firing adalah teknologi pembakaran dua jenis bahan bakar yang berbeda secara bersamaan dalam satu sistem yang sama untuk mengurangi emisi yang dihasilkan.<\/p>\n

”Berdasarkan data dari Forest Watch Indonesia, bahan bakar co-firing 52 PLTU, sesuai dengan ambisi PLN pada tahun 2025, itu menciptakan deforestasi 4,65 juta hektar,” katanya.<\/p>\n

Jaya Darmawan dari CELIOS menambahkan, data produksi batubara tetap naik ketika co-firing biomass diterapkan. Ia berasumsi ini akibat Indonesia banyak mengekspor palet kayu (wood chips) ke Jepang dan Korea.<\/p>\n

“Kami menemukan ada selisih ekspor palet kayu sebesar 153 juta dolar selama 12 tahun terakhir dari laporan ekspor Indonesia dan laporan bea cukai Jepang. Dalam ekonomi ini disebut illicit financing. Apakah ada proses ilegal yang dibiarkan?” tanyanya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Presiden Prabowo subianto menekankan keinginan kuat Indonesia untuk menjadi aktor global dalam menangani krisis iklim dan pangan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Selasa (23\/9\/2025). Dalam pidato tersebut, Prabowo menyebut Indonesia telah mencapai swasembada beras. Ia juga menyatakan komitmen reforestasi 12 juta lahan terdegradasi, membangun […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":5980,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[167,17,514],"class_list":["post-5979","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-krisis-iklim","tag-lingkungan","tag-prabowo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5979","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5979"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5979\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/5980"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5979"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5979"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5979"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}