<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – Persoalan utama pendidikan tinggi di Indonesia bukan sekadar tumpang tindih program studi antara Perguruan Tinggi Kedinasan (PTKL), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS), melainkan pada ketidakadilan dalam alokasi anggaran pendidikan.<\/p>\n Hal ini diungkapkan anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan di sela kunjungan kerja ke Medan, Sumatera Utara, Kamis (11\/9\/2025) seperti dilansir di Parlementaria.<\/p>\n “Kalau soal prodi sama, seperti pariwisata, itu tidak masalah. Masalahnya ada di anggaran. Pemerintah memberi biaya operasional jauh lebih tinggi untuk PTKL dibanding PTN, padahal sama-sama membuka prodi umum. Itu yang tidak adil,” tegasnya.<\/p>\n Menurutnya, PTKL seharusnya hanya difokuskan pada program studi kedinasan yang memang tidak bisa digantikan oleh sipil, seperti militer atau pemerintahan. Kalau masuk ranah umum, harusnya regulasinya disetarakan.<\/p>\n Sofyan juga menyoroti tingginya biaya operasional PTKL jauh lebih besar dibanding PTN maupun PTS, sementara kualitas SDM dosennya masih belum mencapai yang diharapkan.<\/p>\n “Biaya operasional PTKL jauh lebih besar dibanding PTN atau PTS, tapi kualitas SDM dosennya masih belum mencapai yang diharapkan,” tambahnya.<\/p>\n Baca: Keadilan di pendidikan tinggi masih jauh dari harapan<\/a><\/p>\n Sofyan menilai, alokasi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan yang belum tepat sasaran.<\/p>\n Ia menekankan, apabila dana yang mencapai Rp778 triliun benar-benar digunakan untuk layanan pendidikan, seluruh jenjang pendidikan bisa digratiskan.<\/p>\n “UU mengamanatkan 20 persen APBN untuk pendidikan, tapi faktanya banyak yang tidak digunakan langsung untuk layanan pendidikan. Kalau Rp778 triliun benar-benar dipakai, dari TK sampai sarjana bisa gratis semua,” tegasnya.<\/p>\n Ia bahkan memaparkan hitungan sederhana terkait pembiayaan mahasiswa di Indonesia. Dengan jumlah sekitar 9–10 juta mahasiswa, kebutuhan beasiswa setara KIP Kuliah yang mencapai Rp16 juta per tahun hanya sekitar Rp160 triliun.<\/p>\n “Artinya, semua mahasiswa bisa kuliah gratis. Kita punya dana lebih dari cukup, tapi orientasinya dipakai untuk program lain seperti makan bergizi. Ini soal pilihan politik, mau prioritaskan gizi atau pendidikan tinggi,” jelas Sofyan.<\/p>\n Legislator dari Dapil Sumatera Utara I itu menilai, tanpa pembenahan kebijakan anggaran, ketimpangan dalam dunia pendidikan tinggi akan terus terjadi. Pemerintah seharusnya benar-benar fokus pada sertifikasi dosen terbayar, UKT ringan, serta peningkatan sarana kampus.<\/p>\n