{"id":6323,"date":"2026-07-30T01:05:18","date_gmt":"2026-07-30T01:05:18","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=6323"},"modified":"2026-07-30T01:05:18","modified_gmt":"2026-07-30T01:05:18","slug":"komisi-ii-dpr-pertanyakan-penanganan-lahan-sawit-ilegal-yang-disita-negara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=6323","title":{"rendered":"Komisi II DPR Pertanyakan Penanganan Lahan Sawit Ilegal yang Disita Negara"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Rapat Komisi II DPR dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) Nusron Wahid, kembali memunculkan persoalan klasik agraria: lahan sawit ilegal.<\/p>\n

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mempertanyakan tindak lanjut Menteri ATR\/BPN terkait 3,1 juta hektare lahan sawit yang telah disita negara.<\/p>\n

“Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan di Sidang Tahunan MPR bulan lalu bahwa negara menguasai kembali 3,1 juta hektare dari potensi 5 juta hektar lahan sawit ilegal. Mengapa belum ada proses legalisasi sebagian dari lahan tersebut?” kata Rifqi dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8\/9\/2025).<\/p>\n

Menurut Rifqi, sebagian lahan sawit itu tidak berada di kawasan hutan, melainkan di Area Penggunaan Lain (APL), yang menjadi kewenangan penuh Kementerian ATR\/BPN. “Potensinya besar, tapi kenapa dibiarkan menggantung?” ujarnya.<\/p>\n

Presiden Prabowo, dalam pidato kenegaraannya mengklaim bahwa pemerintah telah menertibkan jutaan hektare kebun sawit bermasalah, antara lain yang berdiri di kawasan hutan lindung atau tidak melaporkan luas perkebunannya.<\/p>\n

Baca: Kemenhut tertibkan ratusan hektare lahan sawit ilegal di Taman Nasional Gunung Leuser<\/a><\/p>\n

Penertiban itu ditegaskan lewat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Namun, masih ada keputusan pengadilan lama yang belum dijalankan.<\/p>\n

“Ada putusan inkrah 18 tahun lalu yang tak kunjung dilaksanakan,” kata Prabowo kala itu.<\/p>\n

Nada lebih keras datang dari Anggota Komisi II DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Ia menyoroti pernyataan Nusron bahwa sekitar 60 keluarga menguasai sebagian besar tanah di Indonesia.<\/p>\n

“Kalau informasi itu benar, negara jangan berhenti di pernyataan. Reforma agraria dan distribusi tanah harus dipercepat. Kalau tidak, akan menimbulkan kebencian masyarakat yang sudah lama terjebak ketidakadilan,” kata Deddy.<\/p>\n

Politisi PDI-Perjuangan itu juga mendesak pemerintah mengenakan pajak lebih tinggi bagi konglomerat pemilik tanah luas. “Mereka sudah kaya tujuh puluh turunan. Sudah saatnya negara mengambil bagian untuk rakyat,” ujarnya.<\/p>\n

Baca: Seperlima luas lahan sawit di Indonesia diduga ilegal<\/a><\/p>\n

Deddy menyinggung kasus konkret di Tesso Nilo, Riau, tempat lebih dari 11 ribu kepala keluarga terancam tergusur karena konflik kawasan hutan.<\/p>\n

“Kalau tiba-tiba dipasang plang ‘dikuasai Satgas PKH’ lalu masyarakat tak bisa masuk ke kebun, mereka makan apa? Jangan lebih kejam dari Belanda,” katanya.<\/p>\n

Ia juga menyoroti ketimpangan: jutaan hektar untuk korporasi, sementara pendaftaran tanah untuk masyarakat adat atau tanah ulayat hanya ratusan hektare.<\/p>\n

“Tanah tidak pernah bertambah, sementara penduduk terus meningkat. Kalau tidak ada distribusi keadilan, ini bom waktu,” ujarnya.<\/p>\n

Selain sawit, Deddy mengingatkan pemerintah konsisten melarang penambangan di pulau-pulau kecil seperti kasus di Raja Ampat.<\/p>\n

Ia juga mendorong koordinasi lintas kementerian mulai dari BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Dalam Negeri, agar konflik agraria tak lagi diselesaikan sepotong-sepotong.<\/p>\n

Baca: Masyarakat adat Tamambaloh tolak ekspansi lahan sawit di wilayahnya<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Rapat Komisi II DPR dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) Nusron Wahid, kembali memunculkan persoalan klasik agraria: lahan sawit ilegal. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mempertanyakan tindak lanjut Menteri ATR\/BPN terkait 3,1 juta hektare lahan sawit yang telah disita negara. “Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan di […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":6324,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[95,2105],"class_list":["post-6323","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-hutan","tag-lahan-sawit"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6323","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6323"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6323\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6324"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6323"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6323"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}