{"id":6413,"date":"2026-07-30T01:05:39","date_gmt":"2026-07-30T01:05:39","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=6413"},"modified":"2026-07-30T01:05:39","modified_gmt":"2026-07-30T01:05:39","slug":"pemerintah-didesak-penuhi-tuntutan-rakyat-178-jika-tidak-massa-akan-terus-berunjuk-rasa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=6413","title":{"rendered":"Pemerintah Didesak Penuhi Tuntutan rakyat 17+8, Jika Tidak Massa Akan Terus Berunjuk Rasa"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Tuntutan rakyat 17+8 ramai&nbsp;disuarakan oleh pemengaruh atau influencer dan pegiat media sosial sejak pekan lalu.<\/p>\n<p>Tuntutan rakyat 17+8 ini juga yang dituntut kelompok mahasiswa dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR\/MPR, Jakarta pada Jumat (5\/9\/2025) siang.&nbsp;Pada&nbsp;Kamis (4\/9\/2025) kemarin, sejumlah pegiat media sosial hingga influencer menyerahkan tuntutan tersebut ke perwakilan DPR di Jakarta.<\/p>\n<p>Mereka mendesak DPR dan pemerintah agar segera menindaklakjuti tuntutan publik yang tertuang dalam &#8217;17+8.&#8217; Mereka menyatakan akan tetap menggelar unjuk rasa sampai tuntutan itu ditepati.<\/p>\n<p>Tuntutan ini muncul seiring dengan tuntutan mahasiswa, aktivis dan masyarakat, menyusul kemarahan dan keprihatinan setelah tewasnya Affan, pengemudi ojek online tewas dilindas kendaraan taktis Brimob.<\/p>\n<p>Protes-protes maraton ini muncul bergelombang setelah muncul pemberitaan adanya tunjangan gaji dan anggota DPR hingga lebih dari Rp100 juta. Kemarahan dan keprihatinan itu meledak dalam aksi-aksi unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia.<\/p>\n<p>Tuntutan rakyat &#8217;17+8&#8242; terdiri atas 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi DPR dan Pemerintah.<\/p>\n<p>Tuntutan jangka pendek dengan tenggat waktu Jumat (5\/9\/2025) dan 8 desakan jangka panjang dengan tenggat 31 Agustus 2026.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/nasional\/246525831\/gelar-aksi-unjuk-rasa-aliansi-perempuan-indonesia-serukan-kekerasan-oleh-negara-segera-diakhiri\">Baca: Aliansi Perempuan Indonesia serukan kekerasan oleh Negara segera diakhiri<\/a><\/p>\n<p>Berikut 17 tuntutan jangka pendek:<\/p>\n<p><strong>Tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto:<\/strong><br \/>1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.<\/p>\n<p>2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.<\/p>\n<p><strong>Tuntutan untuk DPR:<\/strong><br \/>3. Bekukan kenaikan gaji\/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).<\/p>\n<p>4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).<\/p>\n<p><strong>Tuntutan untuk ketua umum partai politik:<\/strong><br \/>6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.<\/p>\n<p>7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.<\/p>\n<p>8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.<\/p>\n<p><strong>Tuntutan untuk polisi:<\/strong><br \/>9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.<\/p>\n<p>10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.<\/p>\n<p>11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.<\/p>\n<p><strong>Tuntutan untuk TNI:<\/strong><br \/>12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.<\/p>\n<p>13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.<\/p>\n<p>14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.<\/p>\n<p><strong>Tuntutan untuk menteri sektor ekonomi:<\/strong><br \/>15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.<\/p>\n<p>16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.<\/p>\n<p>17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.<\/p>\n<p>Dalam poin-poin tuntutan yang disuarakan, kelompok 17+8 Tuntutan Rakyat juga memasukkan catatan mereka soal tindak lanjut desakan. Sejumlah tuntutan dilabeli sudah &#8220;proses&#8221;, sementara desakan lain ditandai &#8220;belum proses&#8221;.<\/p>\n<p>Hingga Kamis sore (4\/9\/2025), sejumlah tuntutan dinilai sudah diproses, kecuali desakan pada poin ke-1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, dan 13.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/nasional\/246521824\/di-tengah-sorotan-mata-dunia-aparat-menangkapi-kelompok-kritis\">Baca: Aparat kepolisian menangkapi kelompok kritis<\/a><\/p>\n<p><strong>Apa saja 8 tuntutan jangka panjang?<\/strong><br \/>Delapan tuntutan jangka panjang ini diberi tenggat selama setahun, berakhir pada 31 Agustus 2026.<\/p>\n<p><strong>Berikut ke-8 tuntutan jangka panjang:<\/strong><\/p>\n<p>1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran<br \/>Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tingkatkan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja.<\/p>\n<p>Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.<\/p>\n<p>2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif<br \/>Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya.<\/p>\n<p>3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil<br \/>Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.<\/p>\n<p>4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor<br \/>DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.<\/p>\n<p>5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian <br \/>DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.<\/p>\n<p>6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian<br \/>Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.<\/p>\n<p>7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen<br \/>DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.<\/p>\n<p>8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi &amp; Ketenagakerjaan<br \/>Tinjau serius kebijakan PSN &amp; prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Tuntutan rakyat 17+8 ramai&nbsp;disuarakan oleh pemengaruh atau influencer dan pegiat media sosial sejak pekan lalu. Tuntutan rakyat 17+8 ini juga yang dituntut kelompok mahasiswa dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR\/MPR, Jakarta pada Jumat (5\/9\/2025) siang.&nbsp;Pada&nbsp;Kamis (4\/9\/2025) kemarin, sejumlah pegiat media sosial hingga influencer menyerahkan tuntutan tersebut ke perwakilan DPR di Jakarta. Mereka [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":6414,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2088],"class_list":["post-6413","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-tuntutan-rakyat"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6413","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6413"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6413\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6414"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6413"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6413"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6413"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}