{"id":6443,"date":"2026-07-30T01:05:47","date_gmt":"2026-07-30T01:05:47","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=6443"},"modified":"2026-07-30T01:05:47","modified_gmt":"2026-07-30T01:05:47","slug":"koalisi-masyarakat-sipil-desak-pemerintah-segera-mencabut-kebijakan-yang-tidak-pro-rakyat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=6443","title":{"rendered":"Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Segera Mencabut Kebijakan yang Tidak Pro Rakyat"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Koalisi yang beranggotakan sejumlah organisasi masyarakat sipil menolak tegas kebijakan yang memungkinkan militer memegang kendali situasi keamanan dalam negeri, yang jelas-jelas bertentangan dengan Konstitusi.<\/p>\n

Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Senin (1\/9\/2025) Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, usai ratas pada Minggu (31\/8\/2025) yang menyebutkan bahwa TNI akan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara Polri dan Kejaksaan akan melakukan penegakan hukum.<\/p>\n

Koalisi yang terdiri dari Imparsial, PBHI, HRWG, CENTRA Initiative, Raksha Initiatives, DeJure, Walhi menilai kebijakan ini merupakan sesuatu yang tidak tepat dan keliru.<\/p>\n

Pernyataan Menteri Pertahanan tersebut secara implisit memberikan perintah kepada TNI, untuk mengendalikan urusan keamanan dalam negeri. Padahal, urusan keamanan dalam negeri, sepenuhnya berada dalam kendali kepolisian.<\/p>\n

“Secara Konstitusional, militer—TNI semestinya hanya menjalankan fungsi pertahanan. Oleh karena itu, pernyataan Menteri Pertahanan tersebut tidaklah tepat, dan tidak sejalan dengan Konstitusi,” Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataannya.<\/p>\n

Baca: Desakan “Bubarkan DPR“ muncul karena kritik rakyat direspons dengan ejekan<\/a><\/p>\n

Ditambahkan, ketentuan dalam pasal 30 UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa, TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.<\/p>\n

Sedangkan, Kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.<\/p>\n

Artinya, fungsi yang terkait dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, juga penegakan hukum, sepenuhnya adalah wewenang dari kepolisian, bukan TNI.<\/p>\n

Pelibatan institusi lain dalam penanganan keamanan dalam negeri, termasuk TNI, harus memenuhi serangkaian prosedur rule of engagement (RoE), dan dalam praktiknya dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan.<\/p>\n

Lebih jauh, Koalisi menilai kondisi saat ini akibat kegagalan Negara dalam memahami penderitaaan yang dialami oleh rakyat, juga dalam memenuhi dan mendistribusikan keadilan.<\/p>\n

Baca: Demokrasi Indonesia dalam ancaman, masyarakat sipil harus segera konsolidasi<\/a><\/p>\n

Kebijakan yang tidak adil, seperti menaikkan gaji dan tunjangan wakil rakyat, sementara rakyat dibebani penarikan pajak yang memberatkan telah memicu kekecewaan masyarakat.<\/p>\n

Karena itu yang harus dilakukan pemerintah adalah memfokuskan diri untuk melakukan pembenahan diri dari perilaku-perilaku koruptif, kolusi, nepotisme, arogansi, feodalisme, dan pembentukan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.<\/p>\n

Aspek utama yang dibutuhkan saat ini, adalah negara segera mencabut kebijakan yang tidak pro-rakyat, dan meminta maaf secara tulus pada masyarakat, karena gagal mendistribusikan keadilan kepada rakyat.<\/p>\n

Selain itu, negara juga perlu mengevaluasi penanganan demonstrasi dengan cara yang lebih persuasif.<\/p>\n

“Demonstrasi adalah bagian dari saluran partisipasi yang sah, sekaligus implementasi dari kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berekspresi,” demikian ditegaskan dalam pernyataan tersebut.<\/p>\n

Baca: Ketimbang menangkapi aktivis, polisi searusnya tangkap provokator penjarahan dan perusakan Fasilitas publik<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Koalisi yang beranggotakan sejumlah organisasi masyarakat sipil menolak tegas kebijakan yang memungkinkan militer memegang kendali situasi keamanan dalam negeri, yang jelas-jelas bertentangan dengan Konstitusi. Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Senin (1\/9\/2025) Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, usai ratas pada Minggu (31\/8\/2025) yang menyebutkan bahwa TNI akan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sementara […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":6444,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2149,1386],"class_list":["post-6443","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-konstitusi","tag-pajak"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6443","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6443"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6443\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6444"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6443"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6443"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}