{"id":6510,"date":"2026-07-30T01:06:04","date_gmt":"2026-07-30T01:06:04","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=6510"},"modified":"2026-07-30T01:06:04","modified_gmt":"2026-07-30T01:06:04","slug":"reformasi-kepolisian-penting-untuk-demokrasi-tapi-tidak-pernah-sederhana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=6510","title":{"rendered":"Reformasi Kepolisian Penting untuk Demokrasi Tapi Tidak Pernah Sederhana"},"content":{"rendered":"

  <\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Berkaca dari kajian Pusat Jenewa untuk Tata Kelola Sektor Keamanan (DCAF), reformasi kepolisian hanya bisa terwujud bila dibenahi dari sisi internal maupun eksternal.<\/p>\n

Dari dalam, Polri perlu memperbaiki pengelolaan SDM agar rekrutmen hingga promosi berlangsung transparan, sekaligus membangun budaya organisasi yang berlandaskan disiplin, etika, dan penghormatan HAM.<\/p>\n

Perubahan tersebut tidak boleh berhenti pada jargon, melainkan diwujudkan dalam praktik nyata yang konsisten.<\/p>\n

Dari luar, reformasi membutuhkan pengawasan publik, media, parlemen, dan lembaga independen agar polisi tidak berjalan tanpa kontrol. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar kepolisian terbuka, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n

Jika perubahan tersebut gagal dilakukan, Polri berisiko semakin menjauh dari rakyat, bahkan menjadi “negara dalam negara” yang berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi.<\/p>\n

Baca: Reformasi total kepolisian mendesak dilakukan<\/a><\/p>\n

Dari George Floyd ke Affan Kurniawan<\/strong>
Reformasi kepolisian bukan hal baru. Menariknya, reformasi kepolisian di negara lain dimulai dari pola yang serupa: lahir dari tragedi dan jalan panjang.<\/p>\n

Studi tentang kepolisian dan masyarakat mengungkapkan banyak negara-negara maju lainnya yang sudah menempuhnya dengan tujuan yang sama: mengubah nilai, budaya, kebijakan, dan praktik kepolisian agar lebih menghormati demokrasi, HAM, dan rule of law.<\/p>\n

Kasus George Flyod di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2020 misalnya, memicu gelombang protes besar dan mendorong reformasi.<\/p>\n

Namun hingga kini, perubahannya masih tersendat oleh tarik-menarik kepentingan politik dan resistensi birokrasi. Ini menunjukkan bahwa reformasi kepolisian tidak pernah sederhana, bahkan di negara yang tradisi demokrasinya lebih mapan.<\/p>\n

Di Indonesia, kasus kematian Affan seharusnya menjadi alarm keras bahwa persoalan penyalahgunaan kewenangan aparat tidak boleh dipandang sebagai insiden terpisah.<\/p>\n

Baca: Koalisi masyarakat sipil desak presiden copot kapolri<\/a><\/p>\n

Indonesia dapat menjadikan kasus Affan Kurniawan dalam unjuk rasa memprotes kebijakan pemerintah sebagai titik balik pembenahan kepolisian.<\/p>\n

Namun semua upaya reformasi itu tidak akan berarti tanpa kemauan politik dan komitmen dari pemerintah dan parlemen.<\/p>\n

Tanpa keberanian menegakkan supremasi hukum dan menolak kompromi dengan kepentingan sempit, reformasi hanya akan berhenti di atas kertas.<\/p>\n

Kekerasan aparat hanya dapat dikendalikan melalui pelembagaan yang baik, yakni membangun aturan kepolisian yang mengedepankan kepentingan publik, akuntabilitas dan transparansi, serta menghormati hak asasi manusia (HAM).<\/p>\n

Tanpa akuntabilitas nyata, agenda reformasi kepolisian selamanya hanya akan menjadi ‘omon-omon’.<\/p>\n

Artikel ini pertamakali terbit di The Conversation, Penulis: Agie Nugroho Soegiono (Lecturer at Public Administration Department and Researcher at Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG), Universitas Airlangga<\/strong><\/p>\n

Febby R. Widjayanto (Faculty Member and Assistant Professor, Universitas Airlangga)<\/strong><\/p>\n

Nurul Jamila Hariani (Lecturer in Public Administration Department and Researcher at Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG), Universitas Airlangga)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

  7cloud.asia – Berkaca dari kajian Pusat Jenewa untuk Tata Kelola Sektor Keamanan (DCAF), reformasi kepolisian hanya bisa terwujud bila dibenahi dari sisi internal maupun eksternal. Dari dalam, Polri perlu memperbaiki pengelolaan SDM agar rekrutmen hingga promosi berlangsung transparan, sekaligus membangun budaya organisasi yang berlandaskan disiplin, etika, dan penghormatan HAM. Perubahan tersebut tidak boleh berhenti pada jargon, […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":6511,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1947],"class_list":["post-6510","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-kepolisian"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6510","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6510"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6510\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6511"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6510"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6510"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6510"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}