<\/p>\n
7cloud.asia<\/strong> – Tanah dan wilayah adat bukan sekadar lahan atau aset ekonomi. Bagi masyarakat adat di Indonesia, hak ulayat dan hak komunal adalah nafas kehidupan, simbol hubungan spiritual, sosial, dan ekologis dengan ruang hidupnya.<\/p>\n Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan, Prof. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D, mengingatkan bahwa hak ulayat dan hak komunal tidak boleh dipandang semata sebagai urusan tanah.<\/p>\n “Ketika tanah diambil, pengetahuan lokal, kepercayaan, dan tradisi yang melekat juga ikut hilang. Karena itu, RUU Masyarakat Adat harus memberikan perlindungan menyeluruh agar masyarakat adat tidak semakin tersisih.” Catharina dalam dialog publik bertajuk “Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam RUU Masyarakat Adat.”<\/p>\n Forum ini menghadirkan legislator, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membahas substansi RUU Masyarakat Adat sekaligus mengurai kebuntuan politik yang selama ini menghambat proses legislasi.<\/p>\n Catharina menambahkan bahwa banyak komunitas adat kesulitan secara finansial untuk membuktikan klaim mereka, sehingga prosedur pengakuan perlu dibuat sederhana dan mudah diakses.<\/p>\n Baca: Masyarakat Adat jadi penjaga keanekaragaman hayati dan keragaman pangan lokal<\/a><\/p>\n Dialog publik ini menegaskan bahwa pengesahan RUU Masyarakat Adat bukan sekadar pencapaian legislatif, tetapi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan ruang hidup, hak, dan identitas masyarakat adat di Indonesia.<\/p>\n Hak komunal sebagaimana yang diatur Permen ATR\/BPN No. 9 Tahun 2015 dan No. 10 Tahun 2016 merupakan hak kepemilikan bersama masyarakat adat\/bukan adat yang dimiliki secara kolektif (tanah komunal, tanah adat bersama, tanah warisan kelompok), diakui secara sosial dan biasanya diwariskan dari generasi ke generasi.<\/p>\n Sementara itu, hak ulayat yang diakui dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, yakni hak kolektif masyarakat hukum adat yang melekat pada komunitas adat, mencakup penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan wilayah adat secara turun temurun.<\/p>\n Persinggungan keduanya kerap dipolitisasi sebagai pemenuhan hak konstitusi terhadap masyarakat adat.<\/p>\n Anggota Badan Legislasi DPR, I Nyoman Parta menyampaikan, saat ini masih ada perdebatan soal nama, apakah UU Masyarakat Adat atau UU Masyarakat Hukum Adat.<\/p>\n