{"id":6742,"date":"2026-07-30T01:07:04","date_gmt":"2026-07-30T01:07:04","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=6742"},"modified":"2026-07-30T01:07:04","modified_gmt":"2026-07-30T01:07:04","slug":"tindaklanjuti-temuan-bpk-dpr-desak-perhutani-perbaiki-tata-kelola-hutan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=6742","title":{"rendered":"Tindaklanjuti Temuan BPK, DPR Desak Perhutani Perbaiki Tata Kelola Hutan"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP&nbsp;BPK Semester I Tahun 2024, ditemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan Perum Perhutani.<\/p>\n<p>Di antaranya, kerja sama pemanfaatan kawasan hutan untuk budidaya tebu di KPH Indramayu dengan PT Usaha Ridha Semesta (URS) tidak berjalan sebagaimana mestinya. <\/p>\n<p>Kondisi ini membuat Perhutani kehilangan potensi pendapatan hingga miliaran rupiah, mulai dari bagi hasil usaha pengelolaan tebu sebesar 34 persen, Dana Pembangunan Hutan (DPH), hingga biaya pengamanan kawasan hutan.<\/p>\n<p>Selain itu, BPK juga menemukan potensi kesalahan penghitungan kayu pada areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) ruas tol Cisumdawu sebanyak 4.740,55 meter kubik,<\/p>\n<p>Serta adanya kelebihan penerimaan biaya penggantian pelaksanaan izin pemanfaatan kayu senilai Rp848 juta.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/lingkungan\/245614933\/kisah-sukses-perhutanan-sosial-di-desa-wawowae-nusa-tenggara-timur\">Baca: Kisah Sukses Perhutanan Sosial di Desa Wawowae NTT<\/a><\/p>\n<p>Dalam sektor wisata, sistem penjualan tiket Perhutani dinilai belum memadai. BPK mencatat adanya penyalahgunaan tiket pada Wisata Ranca Upas yang menimbulkan indikasi kerugian minimal Rp1 miliar.<\/p>\n<p>Tak hanya itu, pengelolaan kerja sama produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan PT Timmex Nusantara di KPH Bogor juga belum optimal.<\/p>\n<p>Perhutani bahkan belum menerima bagi hasil kerja sama pada tahun kedua sebesar Rp484 juta serta denda keterlambatan Rp22 juta.<\/p>\n<p>Mekanisme penjualan madu Perhutani di KPH Bogor juga dinilai tidak memadai, dengan potensi kerugian perusahaan mencapai Rp844 juta.<\/p>\n<p>Temuan BPK ini menjadi sorotan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21\/08\/2025).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/lingkungan\/245599172\/auriga-nusantara-laju-deforestasi-di-indonesia-naik-dalam-tiga-tahun-berturut-turut\">Baca: Laju Deforestasi di Indonesia Naik dalam Tiga Tahun Terakhir<\/a><\/p>\n<p>Kunjungan kerja BAKN ini guna menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK serta tata kelola kehutanan, khususnya terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi pada tahun buku 2018&ndash;2020.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">&ldquo;Hal ini membuktikan bahwa tata kelola digitalisasi dan transparansi dalam sistem tiket wisata harus segera dibenahi agar tidak menimbulkan kebocoran pendapatan,&rdquo; ujar Wakil Ketua BAKN DPR, Herman Khaeron yang memimpin kunjungan kerja ini.<\/p>\n<p>Herman menegaskan, temuan-temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti agar tidak berulang.<\/p>\n<p>BAKN akan mendalami setiap catatan BPK, termasuk meminta klarifikasi dan rencana perbaikan dari pihak Perhutani. Perusahaan milik negara ini tidak boleh dikelola secara asal-asalan, karena menyangkut hajat hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.<\/p>\n<p>Herman mengatakan, transparansi dan akuntabilitas Perum Perhutani sangat penting mengingat lembaga tersebut mengelola aset negara yang strategis.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/lingkungan\/245532430\/kritik-terhadap-perhutanan-sosial-sentralisasi-hambat-pengelolaan-hutan-negara-secara-optimal\">Baca: Catatan Kritis terhadap Perhutanan Sosial<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP&nbsp;BPK Semester I Tahun 2024, ditemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan Perum Perhutani. Di antaranya, kerja sama pemanfaatan kawasan hutan untuk budidaya tebu di KPH Indramayu dengan PT Usaha Ridha Semesta (URS) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini membuat Perhutani kehilangan potensi pendapatan hingga miliaran rupiah, mulai dari bagi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":6743,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2222,95,2223],"class_list":["post-6742","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-bpk","tag-hutan","tag-perhutani"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6742","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6742"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6742\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6743"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6742"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6742"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6742"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}