{"id":6853,"date":"2026-07-30T01:07:34","date_gmt":"2026-07-30T01:07:34","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=6853"},"modified":"2026-07-30T01:07:34","modified_gmt":"2026-07-30T01:07:34","slug":"demonstrasi-pati-merembet-ke-sejumlah-daerah-gegara-pajak-bumi-dan-bangunan-melonjak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=6853","title":{"rendered":"Demonstrasi Pati Merembet ke Sejumlah Daerah Gegara Pajak Bumi dan Bangunan Melonjak"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Gejolak penolakan terhadap kebijakan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan atau PBB P2 bermunculan di sejumlah daerah setelah kisruh yang terjadi di Pati, Jawa Tengah.<\/p>\n

Pemerintah daerah mencari pendapatan dari PBB-P2 dengan cara menaikkan harga nilai jual objek pajak (NJOP). Beberapa pemda mengklaim kenaikan tersebut adalah hal lumrah mengingat mereka tidak pernah menaikkan NJOP lebih dari satu dekade terakhir.<\/p>\n

NJOP ini sangat tergantung dari lokasi, zonasi atau peruntukan, kondisi lingkungan hingga aksesibilitas. Intinya, harga serta pajak dari tanah dan bangunan di dalam gang sempit akan berbeda dari pinggir jalan raya.<\/p>\n

Kenaikan signifikan PBB P2 melalui lonjakan NJOP, dilaporkan terjadi di Jombang (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah), Bone (Sulawesi Selatan), dan Cirebon (Jawa Barat).<\/p>\n

Kelompok mahasiswa di Kabupaten Bone melakukan demo menolak kenaikan PBB-P2, Kamis (14\/8\/2025). Aksi dilakukan di depan kantor Bupati dan kantor DPRD dan akan terus dilakukan hingga Pemkab Bone meninjau ulang kebijakan ini.<\/p>\n

Baca: DPRD Pati sepakat makzulkan bupati Sudewo<\/a><\/p>\n

Pada aksi unjuk rasa sebelumnya, Selasa (12\/8\/2025) lalu, terjadi kericuhan saat kelompok mahasiswa saling dorong dengan petugas Satpol PP di kantor DPRD.<\/p>\n

Di Cirebon, warga berencana menggelar aksi besar-besaran pada 11 September mendatang guna menyikapi kenaikan PBB-P2 antara 150 hingga 1000 persen. Saat ini warga sudah membuka Posko Partisipasi.<\/p>\n

Menyikapi kondisi ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganjurkan kepala daerah memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebelum menetapkan atau menaikkan tarif pajak, termasuk NJOP dan PBB-P2.<\/p>\n

Sejumlah pakar meyakini lonjakan PBB-P2 ini karena dana transfer ke daerah (TKD) dipangkas pemerintah pusat. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus cari akal mencari pendapatan baru.<\/p>\n

“Cara yang paling gampang untuk mencari pendapatan ya menaikkan pajaknya,” kata Herman Suparman, direktur eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dikutip BBC Indonesia<\/p>\n

Baca: Kontroversi pajak tinggi untuk rumah tapak<\/a><\/p>\n

Tahun ini, pemerintah melakukan efisiensi anggaran, salah satunya memangkas dana transfer ke daerah sebesar Rp50,29 triliun.<\/p>\n

Banyak anggaran dipangkas demi program yang disebut “berdampak langsung pada masyarakat” seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.<\/p>\n

Herman mengatakan, selama ini hampir semua pemerintah daerah bergantung dari TKD, terutama pada instrumen dana alokasi khusus (DAK) fisik. DAK fisik ini digunakan untuk infrastruktur.<\/p>\n

“Sekarang di daerah itu terganggu belanja modal terutama terkait pembangunan infrastruktur,” katanya.<\/p>\n

Masalahnya, tambah dia, pemerintah pusat tidak melibatkan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan efisiensi anggaran.<\/p>\n

“Seharusnya ada komunikasi dulu dengan pemerintah daerah tidak langsung memotong dana transfer ke daerah ,” jelasnya. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Gejolak penolakan terhadap kebijakan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan atau PBB P2 bermunculan di sejumlah daerah setelah kisruh yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Pemerintah daerah mencari pendapatan dari PBB-P2 dengan cara menaikkan harga nilai jual objek pajak (NJOP). Beberapa pemda mengklaim kenaikan tersebut adalah hal lumrah mengingat mereka tidak pernah menaikkan […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2205,526],"class_list":["post-6853","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","tag-dana-transfer-ke-daerah","tag-pbb"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6853","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6853"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6853\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6853"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6853"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6853"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}