{"id":7068,"date":"2026-07-30T01:08:29","date_gmt":"2026-07-30T01:08:29","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=7068"},"modified":"2026-07-30T01:08:29","modified_gmt":"2026-07-30T01:08:29","slug":"pakar-legitimasi-pemerintah-tergerus-akibat-kebijakan-yang-sifatnya-coba-coba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=7068","title":{"rendered":"Pakar: Legitimasi Pemerintah Tergerus Akibat Kebijakan yang Sifatnya Coba-coba"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Kebijakan pemblokiran rekening “menganggur” oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuai kontroversi di masyarakat.<\/p>\n

Puluhan juta rekening yang tidak menunjukkan aktivitas dalam tiga bulan terakhir dikategorikan sebagai dormant atau rekening pasif.<\/p>\n

Dikatakan bahwa pemblokiran dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan rekening pasif untuk praktik ilegal, seperti pencucian uang dan jual beli rekening.<\/p>\n

Meski jutaan rekening sudah dibuka, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo menyebut, kebijakan PPATK tersebut termasuk salah satu bentuk “brute-force”<\/em> atau kebijakan yang sifatnya coba-coba dan kurang memertimbangkan berbagai aspek.<\/p>\n

Dilansir ugm.ac.id, Wahyudi mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang kurang matang.<\/p>\n

Baca: Pengibaran bendera ‘One Piece’ harus jadi bahan introspeksi pemerintah<\/a><\/p>\n

“Sudah sekian kali rakyat menyaksikan bahwa kebijakan yang diambil oleh rezim pemerintah sekarang ini kurang profesional yang jika dibiarkan berulang-kali terjadi akan berpotensi semakin menggerus legitimasi Presiden,” ucapnya, Rabu (6\/8\/2025).<\/p>\n

Wahyudi menambahkan, risiko penyalahgunaan rekening menganggur untuk hasil judi online atau pencucian uang memang ada. Tapi tindakan pemblokiran tanpa melihat alasan mengapa rekening itu menganggur juga bukan tindakan bijaksana.<\/p>\n

Ia menilai, pemerintah kurang bisa menerapkan prosedur RIA (Regulatory Impact Assessment<\/em>) sehingga dampak negatif dari sebuah kebijakan tidak diantisipasi sejak dini. Akibatnya, masyarakat kembali menjadi korban dari kebijakan pemerintah.<\/p>\n

Jika memang ingin mendeteksi atau mencegah penyalahgunaan rekening untuk tindakan ilegal, PPATK bisa bekerja sama dengan instansi yang mengawasi aktivitas keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan.<\/p>\n

Perlu ada pencatatan dan kategorisasi rekening berdasarkan riwayat rekening tersebut sejak pembukaan hingga beberapa bulan terakhir. Analisis tersebut akan memberikan gambaran apakah pemblokiran rekening memang diperlukan atau tidak.<\/p>\n

Baca: Pemerintah terus berupaya mendeligitimasi gerakan masyarakat sipil<\/a><\/p>\n

“Teknologi untuk mengidentifikasi rekening-rekening itu semestinya sudah tersedia, dan informasi nasabah dari perbankan semestinya sudah sangat lengkap untuk melacak rekening menganggur tersebut,” ujar Wahyudi.<\/p>\n

Wahyudi menekankan, harus ada evaluasi yang dilakukan. Kebijakan seharusnya dirumuskan dan diimplementasikan secara terstruktur dan tidak terburu-buru. Pemilik nasabah juga memiliki hak keterbukaan informasi atas rekeningnya sendiri.<\/p>\n

Wahyudi meminta pemerintah memperbaiki pola pengambilan kebijakan yang akan dilakukan, tidak hanya pada kasus pemblokiran rekening saja.<\/p>\n

Pertimbangan matang akan mengarahkan pada implementasi kebijakan yang baik dengan mitigasi resiko, sehingga tidak perlu melakukan “blanket-policy”<\/em> atau kebijakan tidak transparan.<\/p>\n

Tindakan tanpa pertimbangan justru akan menghasilkan inefisiensi dan penurunan kredibilitas dan visibilitas pemerintah di mata masyarakat.<\/p>\n

Baca: Marak intimidasi kepada masyarakat sipil Indonesia masuk pemantauan<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Kebijakan pemblokiran rekening “menganggur” oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuai kontroversi di masyarakat. Puluhan juta rekening yang tidak menunjukkan aktivitas dalam tiga bulan terakhir dikategorikan sebagai dormant atau rekening pasif. Dikatakan bahwa pemblokiran dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan rekening pasif untuk praktik ilegal, seperti pencucian uang dan jual beli rekening. Meski […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":7069,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2312],"class_list":["post-7068","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-kebijakan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7068","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7068"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7068\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7069"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7068"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}