{"id":7253,"date":"2026-07-30T01:09:11","date_gmt":"2026-07-30T01:09:11","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=7253"},"modified":"2026-07-30T01:09:11","modified_gmt":"2026-07-30T01:09:11","slug":"pakar-hukum-tata-negara-minta-dpr-dan-pemerintah-segera-bahas-revisi-uu-pemilu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=7253","title":{"rendered":"Pakar Hukum Tata Negara Minta DPR dan Pemerintah Segera Bahas Revisi UU Pemilu"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini meminta pemerintah dan DPR segera merespons putusan MK (Mahkamah Konstitusi) No.135\/PUU-XXII\/2024 untuk memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.<\/p>\n

Kendati putusan MK tersebut menjadi polemik dan diskursus hukum tata negara, namun menurut Titi keputusan itu perlu segera ditindaklanjuti.<\/p>\n

Berbicara dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum Tata negara FH UI, Minggu (27\/7\/2025), Titi mengatakan putusan ini konstitusional selama MK tidak mengeluarkan putusan lain yang mengubah substansi putusan 135\/2024.<\/p>\n

Titi yang merupakan salah satu penggugat dalam perkaran ini menegaskan, putusan pengadilan merupakan hukum yang harus diikuti, apalagi sifat putusan MK final dan mengikat.<\/p>\n

Dorong bahas RUU Pemilu<\/strong>
Titi merekomendasikan pembuat UU segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mencakup pengaturan pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, dan penyelenggara pemilu.<\/p>\n

Baca: Putusan MK soal pemisahan Pemilu jadi momentum perbaiki demokrasi<\/a><\/p>\n

Pembiayaan Pemilu Daerah bersumber dari APBN, menurutnya, juga perlu penyesuaian fiskal.<\/p>\n

Pengisian jabatan di masa transisi dilakukan secara setara antara DPRD dan kepala daerah dengan mengedepankan asas manfaat, legitimasi, dan proporsionalitas perlakuan.<\/p>\n

Ketimbang menggunakan mekanisme penjabat, Titi mengusulkan lebih baik masa jabatan DPRD dan kepala daerah hasil pemilihan 2024 diperpanjang sampai terpilihnya pejabat definitif hasil Pilkada 2031.<\/p>\n

Ambang batas pencalonan tidak relevan digunakan karena Pilkada diselenggarakan serentak memilih DPRD dan kepala daerah. UU Pemilu harus mengatur penghapusan ambang batas pencalonan kepala daerah dan kewajiban setiap partai mencalonkan kandidat.<\/p>\n

“Dalam rangka menciptakan koherensi kompetisi, optimalisasi kaderisasi dan rekrutmen politik demokratis oleh partai politik, serta maksimalisasi coattail effect pemilu daerah serentak dengan sistem pluralitas,” usulnya.<\/p>\n

Baca: Pimpinan Baleg usulkan pembahasan UU Pemilu secara omnibus law<\/a><\/p>\n

Titi memaparkan, konteks putusan 135\/2024 mencakup setidaknya 4 hal. Pertama, pemilu anggota DPRD adalah bagian integral dari sistem perwakilan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).<\/p>\n

Kedua, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilakukan secara langsung oleh rakyat bersamaan dengan pemilu anggota DPRD, dalam satu hari yang sama.<\/p>\n

“Putusan MK 135\/2024 meneguhkan pendirian hukum sebelumnya dalam putusan No.85\/PUU-XX\/2022 yang menyatakan pilkada adalah pemilu,” kata Titi<\/p>\n

Ketiga, putusan MK memiliki kekuatan mengikat dan berdampak langsung terhadap peraturan pelaksanaan pemilu, termasuk pemilu legislatif di tingkat daerah (vide Pasal 24C UUD 1945).<\/p>\n

Keempat, pentingnya mengawal implementasi putusan MK sebagai bentuk konsolidasi demokrasi dan kepastian hukum pemilu.<\/p>\n

Baca: Komisi II DPR kaji pemisahan pemilu eksekutif dan legislatif<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini meminta pemerintah dan DPR segera merespons putusan MK (Mahkamah Konstitusi) No.135\/PUU-XXII\/2024 untuk memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Kendati putusan MK tersebut menjadi polemik dan diskursus hukum tata negara, namun menurut Titi keputusan itu perlu segera ditindaklanjuti. Berbicara dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum Tata negara FH UI, Minggu […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":7254,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[324,2341],"class_list":["post-7253","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-pemilu","tag-putusan-mk"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7253","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7253"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7253\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7254"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7253"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7253"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7253"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}