{"id":7296,"date":"2026-07-30T01:09:24","date_gmt":"2026-07-30T01:09:24","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=7296"},"modified":"2026-07-30T01:09:24","modified_gmt":"2026-07-30T01:09:24","slug":"komisi-xiii-dpr-soroti-tingginya-mobilitas-orang-asing-di-labuan-bajo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=7296","title":{"rendered":"Komisi XIII DPR Soroti Tingginya Mobilitas Orang Asing di Labuan Bajo"},"content":{"rendered":"<p><strong> <!--img1--> <\/strong><\/p>\n<p><strong>7cloud.asia<\/strong> &#8211; Anggota Komisi XIII DPR dalam Kunjungan Kerja Reses di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Jumat (25\/7\/2025) menyoroti tingginya lalu lintas atau&nbsp;mobilitas&nbsp;orang asing&nbsp;di sana.<\/p>\n<p>Berdasarkan data yang diperoleh Komisi XIII DPR, Labuan Bajo tercatat sebagai salah satu daerah dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi di sektor imigrasi. Namun, permintaan paspor justru tercatat paling tinggi berasal dari Kupang dan Atambua.<\/p>\n<p>&ldquo;Banyaknya permintaan paspor di daerah wisata tentu harus kita sikapi hati-hati. Kami mengingatkan agar koordinasi antara instansi imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dapat dilakukan lebih optimal,&rdquo; ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Dewi Asmara seperti dikutip Parlementaria.<\/p>\n<p>Dewi mengingatkan bahwa besarnya arus permintaan paspor untuk keperluan wisata bisa saja menjadi celah untuk praktik perdagangan orang.<\/p>\n<p>&ldquo;Jangan sampai paspor yang dibuat untuk tujuan wisata justru disalahgunakan, terutama untuk kegiatan yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Banyak kasus baru terungkap setelah para korban menderita di luar negeri,&rdquo; tegasnya.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/nasional\/243352783\/dicurhati-tingginya-kasus-tppo-di-ntt-ini-solusi-yang-ditawarkan-ganjar-pranowo\">Baca: Solusi yang ditawarkan Ganjar Pranowo untuk atasi tingginya TPPO di NTT<\/a><\/p>\n<p>Ia juga mengusulkan agar pengawasan terhadap proses penerbitan paspor ditingkatkan, khususnya di daerah dengan tingkat migrasi tinggi.<\/p>\n<p>&ldquo;Kami tentu mendukung pelayanan yang semakin cepat dan maksimal, tapi tetap harus dibarengi dengan kewaspadaan. Penting agar pengeluaran dokumen perjalanan dilakukan dengan selektif, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab,&rdquo; pungkas Dewi.<\/p>\n<p>Di kesempatan yang sama, anggota Komisi XIII DPR Maruli Siahaan, menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan sumber daya manusia di daerah tujuan wisata strategis, seperti Labuan Bajo.<\/p>\n<p>Hal itu khususnya dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan tingginya mobilitas orang, perdagangan orang, serta keterbatasan kapasitas lembaga hukum dan pemasyarakatan di daerah.<\/p>\n<p>Maruli mencatat, Labuan Bajo mencatat hampir 441 ribu perlintasan orang. Tapi kita belum punya data pasti, apakah mereka berstatus wisatawan, pekerja, atau pemilik usaha.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/ekbis\/242652409\/mampukah-pembangunan-pariwisata-entaskan-kemiskinan-di-ntt\">Baca: Pembangunan pariwisata diharapkan entaskan kemiskinan di NTT<\/a><\/p>\n<p>&rdquo;Ini harus menjadi perhatian serius karena bisa saja berimplikasi pada persoalan monopoli ekonomi oleh tenaga kerja asing,&rdquo; ujarnya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR di Labuan Bajo, Manggarai Barat.<\/p>\n<p class=\"class-paragraph\">Politisi Partai Golkar ini menekankan perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi, khususnya unit khusus seperti Biro Kriminal Khusus (Krimsus) dan Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit), dalam melakukan pengawasan terpadu terhadap perlintasan dan keberadaan WNA di kawasan tersebut.<\/p>\n<p>Ia juga menyarankan agar pengumpulan data dilakukan lebih akurat dan sistematis.<\/p>\n<p>Selain itu, Maruli juga menyoroti minimnya fasilitas dan dukungan operasional di lembaga pemasyarakatan, yang menunjukkan lemahnya alokasi untuk pembinaan warga binaan.<\/p>\n<p>&ldquo;Jangan sampai pembangunan fasilitas Lapas hanya sebatas rencana. Perlu ada program konkret termasuk pelatihan, pembinaan narapidana narkoba, dan penjagaan keamanan yang lebih sistematis,&rdquo; tegasnya.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/nasional\/245098037\/dpr-nilai-pemerintah-kurang-maksimal-antisipasi-kasus-perdagangan-orang-atau-tppo\">Baca: Pemerintah tidak maksimal tangani kasus TPPO<\/a><\/p>\n<p>Terkait isu perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), Maruli menyoroti belum terealisasinya anggaran untuk program-program di bidang hak asasi manusia.<\/p>\n<p>&ldquo;Kita perlu pertanyakan kenapa sampai tidak ada realisasi anggaran di bidang HAM. Padahal data menunjukkan bahwa selama delapan bulan di tahun 2023 saja, tercatat 256 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan Komnas HAM sudah menetapkan NTT dalam status darurat TPPO,&rdquo; ungkapnya.<\/p>\n<p>Ia menilai perlunya peningkatan jumlah personel dan mendesak pemerintah pusat agar menambah kuota penempatan aparat di wilayah ini.<\/p>\n<p>Selain itu, Komisi III diharapkan dapat mendorong pembentukan posko khusus Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) di Labuan Bajo dan wilayah-wilayah perbatasan lainnya.<\/p>\n<p>&ldquo;NTT bukan hanya gerbang wisata, tetapi juga salah satu pintu masuk persoalan serius yang beririsan dengan hukum, HAM, dan keimigrasian. Kita perlu kerja bersama untuk menjawab tantangan ini, termasuk usulan posko khusus Satgas TPPO yang permanen,&rdquo; tutup Maruli.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.7cloud.asia\/sosial-budaya\/243660300\/deklarasi-perempuan-ketidakadilan-iklim-dorong-tindak-pidana-perdagangan-orang\">Baca: Ketidakadilan iklim bisa memicu tindak pidana perdagangan orang<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>7cloud.asia &#8211; Anggota Komisi XIII DPR dalam Kunjungan Kerja Reses di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Jumat (25\/7\/2025) menyoroti tingginya lalu lintas atau&nbsp;mobilitas&nbsp;orang asing&nbsp;di sana. Berdasarkan data yang diperoleh Komisi XIII DPR, Labuan Bajo tercatat sebagai salah satu daerah dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi di sektor imigrasi. Namun, permintaan paspor justru tercatat paling tinggi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":7297,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2359,513],"class_list":["post-7296","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-labuan-bajo","tag-wisata"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7296","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7296"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7296\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7297"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7296"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7296"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7296"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}