{"id":7363,"date":"2026-07-30T01:09:40","date_gmt":"2026-07-30T01:09:40","guid":{"rendered":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=7363"},"modified":"2026-07-30T01:09:40","modified_gmt":"2026-07-30T01:09:40","slug":"catatan-kritis-masyarakat-sipil-soal-ruu-kuhap","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/7cloud.asia\/?p=7363","title":{"rendered":"Catatan Kritis Masyarakat Sipil Soal RUU KUHAP"},"content":{"rendered":"

<\/strong><\/p>\n

7cloud.asia<\/strong> – Koalisi masyarakat sipil mengkritisi rendahnya tingkat transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembahasan revisi Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP.<\/p>\n

Proses pembahasan RUU KUHAP dinilai amat terburu-buru, tanpa memberi ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat dan minim pelibatan kelompok kritis.<\/p>\n

Protes atas keterbukaan yang kembali disuarakan oleh banyak pihak, menegaskan bahwa peraturan yang dihasilkan tanpa publik yang sadar dan terlibat cenderung mengandung cacat secara demokratis.<\/p>\n

Dilansir dari YLBHI terdapat kekhawatiran bahwa sejumlah pasal dalam RUU KUHAP dapat memperburuk problem sistemik pada sistem peradilan pidana di Indonesia.<\/p>\n

Sistem penyidikan yang selama ini dinilai buruk berpotensi akan semakin parah, sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua YLBHI Arif Maulana.<\/p>\n

Baca: Revisi KUHAP dinilai mengancam pelindungan lingkungan<\/a><\/p>\n

Ia mencatat dari 2019 hingga pertengahan 2025, ada setidaknya 154 kasus kriminalisasi dengan korban mencapai 1.097 orang dari berbagai latar belakang, semuanya terjadi dalam bayang-bayang penyidikan yang problematik.<\/p>\n

Koalisi juga menyoroti lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat sipil, baik sebagai pelapor, saksi, korban, tersangka, hingga terdakwa.<\/p>\n

Mereka menegaskan, tanpa mekanisme pengaduan atau jalur komplain yang efektif, regulasi soal perlindungan hak akan menjadi sekadar formalitas di atas kertas.<\/p>\n

Arif mengatakan, penguatan advokat yang dalam pembahasan RUU KUHAP, perlindungan advokat dari kriminalisasi atau impunitas advokat, bukanlah hal baru.<\/p>\n

Impunitas advokat telah diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan sehingga KUHAP punya kewajiban menguatkan.<\/p>\n

Tapi kebaruan apa yang ada, dalam konteks lain misalnya, enggak ada kebaruan terkait free trial discovery rights<\/em>, hak advokat mengakses berkas perkara, bukti, dokumen peradilan berimbang, menyanggah bukti yang dihadirkan negara, itu kan enggak ada.<\/p>\n

Baca: Revisi KUHAP dinilai belum mengakomodasi perlindungan perempuan<\/a><\/p>\n

”Dalam konteks ini penguatan apa yang terjadi? Klaim penguatan advokat kami pikir tidak bisa dikatakan penguatan karena ngga ada kebaruan,” tegas Arif.<\/p>\n

Dalam diskusi yang berkembang, sejumlah organisasi non-pemerintah, mulai dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, hingga Amnesty International, bulat menyatakan bahwa RUU KUHAP yang disusun saat ini jauh dari semangat reformasi hukum dan perlindungan HAM.<\/p>\n

Selain aspek substansi, mereka juga menuntut transparansi dan akuntabilitas proses legislasi, agar hak masyarakat untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan publik benar-benar dijamin dan dihormati.<\/p>\n

Kritik keras juga mengemuka atas adanya pasal-pasal yang justru berpotensi memperluas ruang kriminalisasi terhadap warga, membatasi kebebasan berpendapat, hingga memperlemah kapasitas advokat dalam membela klien di hadapan hukum.<\/p>\n

Jika disahkan tanpa perbaikan signifikan, koalisi menilai RUU KUHAP berpotensi menjadi instrumen baru represi negara, menjauh dari cita-cita demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang seharusnya menjadi pijakan utama pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.<\/p>\n

Baca: Komisi III DPR klaim pembahasan RUU KUHAP dilakukan secara transparan<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

7cloud.asia – Koalisi masyarakat sipil mengkritisi rendahnya tingkat transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembahasan revisi Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Proses pembahasan RUU KUHAP dinilai amat terburu-buru, tanpa memberi ruang partisipasi bermakna bagi masyarakat dan minim pelibatan kelompok kritis. Protes atas keterbukaan yang kembali disuarakan oleh banyak pihak, menegaskan bahwa peraturan yang dihasilkan tanpa […]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":7364,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[1198],"class_list":["post-7363","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-kuhap"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7363","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7363"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7363\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7364"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7363"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7363"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/7cloud.asia\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7363"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}